Cornelis Siap Cabut Izin Minerba

Cornelis Siap Cabut Izin Minerba

  Selasa, 16 February 2016 14:03
ISTIMEWA MINERBA: Gubernur Kalbar Cornelis saat mengikuti rapat pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/2).

PONTIANAK—Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk melakukan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) di daerah ini. Komitmen tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan koordinasi dan supervisi dan pengelolaan pertambangan yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami Provinsi Kalbar yang kaya akan sumber daya alamnya mendukung penuh,” tegas Gubernur, Cornelis usai mengikuti Rapat Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Kick Off Meeting Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Sektor Energi tahun 2016 di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/2).

Komitmen ini mencakup penataan izin usaha pertambangan minerba, pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba, pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba, pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba, serta pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/ pengapalan hasil tambang minerba.

Cornelis menerangkan, dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan mencabut izin yang non CNC (clean and clear). “Rapat hari ini membahas izin yang belum CNC. Izin tersebut harus ditindaklanjuti oleh gubernur. Karena saat ini kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi sesuai UU Pemda dan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemberian Izin Usaha Tambang,” ungkapnya.

Sementara itu dalam arahannya, Ketua KPK Agus Raharjo mengajak para kepala daerah untuk menerapkan sistem e-budgeting dalam setiap penggunaan anggaran, terutama di sektor energi dan mineral. Hal tersebut bertujuan agar proses yang terjadi bisa dilakukan secara transparan sehingga masyarakat percaya.

Ia juga minta para gubernur untuk mengawasi proses perizinan pertambangan yang ada. Proses tersebut sebelumnya menjadi wewenang bupati/walikota, dan saat ini diambilalih provinsi. “Dari catatan dan data kami, terdapat 5.000 izin bermasalah, dan baru sekitar 1.100 dicabut. Jika dahulu KPK yang mencabut, sekarang giliran gubernur yang mencabut perizinan yang telah dikeluarkan oleh kabupaten/kota,” ungkap Agus.

KPK Terjunkan Tim ke Daerah

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melangkah maju dalam upaya memberantas praktik korupsi di sektor yang selama ini diduga penuh permainan, yakni pengelolaan sumber daya alam (SDA). Lembaga pemburu koruptor itu meneliti satu per satu izin tambang yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah sejak 2011.

Hasilnya mencengangkan. KPK menemukan sekitar 5.000 izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk kategori bermasalah atau non-CnC (clean and clear). Dari jumlah itu, yang belum ditindaklanjuti kepala daerah sebanyak 3.966 izin. ”Kami memberikan batas waktu hingga Mei 2016. Kalau belum diselesaikan dan ada indikasi korupsi, kami akan tindak,” tegas Ketua KPK Agus Rahardjo kemarin (15/2).

Pernyataan itu disampaikan Agus setelah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di gedung KPK. Pada pertemuan tersebut, juga diundang 32 gubernur dari seluruh Indonesia. Dua gubernur, yakni gubernur DKI Jakarta dan Bali, tidak diundang karena di wilayah masing-masing tidak ada usaha pertambangan.  

Agus memerinci, persoalan yang terjadi pada IUP beraneka macam. Dari 10.432 IUP di Indonesia, yang dinyatakan tidak CnC 40 persen (sekitar 4.276 IUP). Ada pula 24 persen (sekitar 1.850) IUP yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau terindikasi ngemplang pajak.

Yang lebih memprihatinkan lagi, KPK mencatat bahwa 1,37 juta hektare kawasan hutan konservasi telah terjamah IUP. ”Kondisi itu tentu sangat mengkhawatirkan bagi kelestarian alam,” kata Agus.

Pencaplokan kawasan hutan untuk dijadikan area tambang itu tersebar di banyak daerah. Di Bengkulu saja, ada 23 IUP di 5.144 hektare kawasan hutan konservasi dan 16 IUP di 113 ribu hutan lindung. Sementara itu, di Banten, ada 6 IUP yang terindikasi mencaplok 841 hektare hutan konservasi dan 2 IUP berada di 351 hektare hutan lindung. Di Lampung, juga ditemukan 2 IUP di 20 hektare hutan konservasi dan 13 IUP di 9.777 hektare hutan lindung.

KPK juga menemukan, 90 persen IUP tidak membayarkan jaminan reklamasi dan pascatambang. Artinya, banyak perusahaan tambang yang mengeruk isi perut bumi tanpa melakukan perbaikan. Di luar itu, juga ada temuan piutang pelaku usaha kepada negara sebesar Rp 23 triliun. ”Data-data itu belum termasuk tambang ilegal yang tak memiliki izin apa pun,” tambah Agus.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, sebenarnya sejumlah upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan IUP. Dari sisi pemasukan negara, Sudirman menyatakan sudah ada tambahan Rp 10 triliun setelah penertiban IUP bermasalah. ”Kami masih terus mengejar piutang pelaku usaha yang masih Rp 23 triliun,” ucap dia.

Kementerian ESDM berjanji terus meyakinkan pelaku bisnis pertambangan agar memiliki persyaratan legal serta menjaga lingkungan dan keselamatan kerja. Pihak ESDM juga mendorong mereka untuk sehat secara finansial. ”Kementerian ESDM akan membantu pemda menyelesaikan berbagai persoalan IUP yang belum tuntas,” janji Sudirman. Seharusnya, berdasar Peraturan Menteri ESDM 40/2013, gubernur telah diberi kewenangan untuk menertibkan izin-izin tambang yang bermasalah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, persoalan yang dihadapi gubernur dalam menyelesaikan IUP bermasalah beraneka ragam. Rata-rata tumpang-tindih perizinan. ”Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan, rata-rata di luar Jawa itu ada 3.000-an tumpang-tindih perizinan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan,” ujar Tjahjo. Bahkan, di antara persoalan tumpang-tindih itu, ada yang masih diproses di pengadilan.

Sementara itu, Pius Ginting dari Koalisi Masyarakat Antimafia Tambang mengungkapkan, dari penelusuran pihaknya, perbaikan yang serius dilakukan hanya dijumpai di Sulawesi Tengah. ”Sementara di daerah lain, belum terlihat ada keseriusan,” katanya. (gun/c11/kim)