Cornelis Mengusulkan Pertemuan Kembali Terkait RTRWP

Cornelis Mengusulkan Pertemuan Kembali Terkait RTRWP

  Selasa, 31 May 2016 15:55
TANDA TANGAN: Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH bersama Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan menandatangani beberapa kesimpulan yang akan dilakukan tindaklanjut pada rapat selanjutnya.

Berita Terkait

JAKARTA--Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, yang membahas presentasi tentang Perubahan Kawasan Hutan Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara.
Pada pertemuan tersebut Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH meminta kepada komisi IV DPR RI untuk mengatur waktu pertemuan kembali mengingat masih banyaknya data-data yang belum dilengkapi. Belum lengkapnya data tersebut dikarena adanya program-program pusat seperti percetakan sawah masih dalam proses pengerjaan dan belum selesai. Untuk itu dalam pertemuan ini diharapkan perlengkapan data yang akan disampaikan dapat diberikan waktu dan diagendakan kembali pertemuan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, meminta kepada kedua Gubernur yang hadir tersebut untuk memberikan data - data yang menyeluruh mengenai penggunaan serta pemanfaatan kawasan hutan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP. Komisi IV akan membentuk Panja RTRWP Sultra dan Kalbar untuk melakukan kajian dan pendalaman.
Sesuai dengan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang permohonan percepatan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas, serta bernilai strategis dalam rangka revisi RTRWP. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Menteri LHK telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada Wakil Ketua DPR RI Bidang Kordinator Industri dan Pembangunan (KORINBANG), terhadap rekomendasi perubahan peruntukan kawasan hutan,” ucap Daniel Johan saat memberikan paparan dalam RDP tersebut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).(rinto/humas)

Berita Terkait