Cornelis Dorong Revisi Aturan Perbatasan

Cornelis Dorong Revisi Aturan Perbatasan

  Kamis, 11 February 2016 09:20
USULAN: Gubernur Kalbar, Cornelis menyerahkan dokumen rekomendasi usulan daerah Kalbar mengenai daerah perbatasan,

Berita Terkait

PONTIANAK—Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mendorong Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggunakan haknya merevisi Undang-Undang Nomor  43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Alasannya, UU tersebut dinilai kurang mangakomodir wilayah perbatasan yang mempunyai kompleksitas tumpang tindih kewenangan.

“Kalau mengharapkan hanya pada gubernur atau bupati, tidak selesai permasalahan perbatasan ini. Tangannya gubernur dan bupati tidak sampai. Pemerintah daerah sebenarnya tidak terlalu terlibat karena di pusat sudah ada badan yang mengelolanya," kata Cornelis  saat rapat dengar pendapat dengan Komite I DPD RI, di Jakarta, Rabu (10/2).Drs. Cornelis, MH, mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam mengelola daerah perbatasan. Pemerintah telah membentuk sebuah badan bernama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang bertugas mengelola daerah perbatasan. Sayangnya, kewenangan lembaga itu hanya sebatas koordinasi lintas instansi.

“Wilayah Kalbar berbatasan langsung dengan Malaysia baik daratan, lautan maupun udara. Negara harus ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan di perbatasan. Karena selama ini belum terkoordinasi dengan baik antar departemen (kementerian) dan lembaga teknis,” terangnya.Cornelis yang didampingi oleh Penjabat Bupati Sintang, Dr. Aleksius Akim dan Wakil Bupati Sanggau, Drs. Y. Ontot, mengatakan, setidaknya ada tiga permasalahan di perbatasan Kalbar, antara lain kaburnya garis perbatasan wilayah negara akibat rusak, bergeser, atau hilangnya patok-patok batas.

Kondisi itu dapat menjadi ancaman menyusutnya sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tingginya potensi kerawanan di perbatasan, kata Cornelis, juga menyebabkan perlunya perhatian khusus terhadap wilayah itu dalam hal peningkatan kesadaran akan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum."Kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan juga memerlukan sistem kelembagaan yang baik, mengingat kompleksnya permasalahan serta realitas ancaman global yang saat ini terus terjadi," terangnya.

Rendahnya aksesibilitas informasi dan komunikasi pun dipandang dapat menurunkan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik berbangsa sehingga menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa."Ketergantungan masyarakat perbatasan yang tinggi terhadap negara tetangga Malaysia, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan bahkan kesehatan secara tidak langsung merupakan ancaman terhadap wawasan kebangsaan," katanya.

Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI, dipimpin oleh Ketua Komite I, Ahmad Muqowwam ini membahas pentingnya pengaturan tentang pengelolaan perbatasan yang belum secara jelas diatur dalam UU tentang Wilayah Negara.Senator asal Jateng ini menilai pengelolaan perbatasan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, karena permasalahan di daerah perbatasan begitu kompleks.

“Perbatasan perlu menjadi undang-undang tersendiri, tidak seperti sekarang ini hanya menjadi subbagian dari Undang-Undang Wilayah Negara. Peraturan itu hanya mengatur tentang batas wilayah negara saja, tapi mengabaikan pengelolaannya,” pungkas Muqowwam.Rapat Dengar Pendapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur NTT  Frans Lebu Raya, para Bupati daerah perbatasan seperti Sintang, Sanggau, Alor, Nunukan, Malinau, Bintan. (joe/humas)

Berita Terkait