Catatan Reflektif Seputar Kemerdekaan

Catatan Reflektif Seputar Kemerdekaan

  Minggu, 14 Agustus 2016 10:23   742

Oleh: Vandrektus Derek,S.Pd.

SEJAK tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Proklamasi kemerdekaan telah memberikan sinyal kepada dunia internasional saat itu bahwa perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah berbuah manis.  Walaupun pada awal kemerdekaan itu masih diperlukan perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan terhadap agresi militer Belanda selama lebih kurang empat tahun. Namun kegigihan, semangat patriotisme,dan nasionalisme para pejuang saat itu mampu membuat penjajah Belanda untuk angkat kaki dari bumi pertiwi tercinta ini.

Perjuangan ternyata tak cukup sampai disitu saja. Ada banyak problematika negeri yang perlu menjadi perhatian serius dalam mengisi kemerdekaan itu. Sebagai sebuah negara besar dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), masih dihadapkan pada persoalan politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kultural negeri yang seolah tak pernah kunjung selesai. Misalnya munculnya sikap intoleransi dan radikalisme, konflik agraria, bahaya narkoba, munculnya vaksin palsu, konspirasi yang sulit dibuktikan serta pemerataan akses pendidikan yang masih timpang. Berikut beberapa catatan reflektif penulis seputar 71 tahun Indonesia merdeka.

Sikap intoleransi dan radikalisme

NKRI terbentuk atas dasar pluralitas,Bhineka Tunggal Ika. Pluralitas ini menjadi fakta sosial historis yang melekat pada bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang multikultur. Untuk itulah, menjadi manusia Indonesia berarti sanggup hidup dalam perbedaan dan bersikap toleran, menerima perbedaan dengan lapang dada serta menghormati hak pribadi dan sosial pihak yang berbeda.

Namun, belakangan ini kenyataan berkata lain. Sikap toleran mulai terkikis oleh isu perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Paham- paham sektarian mulai bermunculan. Berbagai kejadian yang dipicu oleh perbedaan keyakinan sering muncul ke permukaan. Pemahaman agama secara literalis dan pemaparan informasi yang bernuansa kecurigaan terhadap kelompok lainnya dan sikap mudah tersinggung turut menjadi sebab utama.

Sejalan dengan itu, sebuah survei  yang cukup mencengangkan dari Wahid Foundation merilis fakta baru tentang intoleransi dan radikalisme. Survei dengan responden 1.520 umat islam di 34 provinsi menggunakan metode multi-stage random sampling itu dilakukan pada bulan April-Mei 2016. Sebanyak 59,9 persen responden menyatakan memiliki kelompok yang tidak di sukai. Dari bagian responden tersebut hanya 0,6 persen yang masih mau bertoleransi terhadap kelompok yang tidak disukainya. Meskipun 72 persen menolak radikalisme akan tetapi 7,7 persen bersedia memilih siap bertindak radikal.(dok. Kompas,3 Agustus 2016).

Meskipun bukan angka aktual, kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus tetap dijaga. Dampak buruk media sosial dapat memperkeruh keadaan. Pemerintah harus dapat bertindak preventif dengan pola-pola persuasif. Momentum ini harus dapat memberikan penyadaran bahwa perbedaan itu sudah ada sejak republik ini berdiri. Para founding fathers kita sejak awal mulanya sudah menyadari bahwa Indonesia terdiri atas ribuan suku, berbagai agama dan latar belakang kepercayaan. 

Konflik Agraria

Disamping itu, masyarakat Indonesia juga sering kali terjebak dalam konflik agraria. Penyerobotan lahan oleh pemodal, tuding menuding penyebab kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kabut asap, kriminalisasi petani dan aksi pencurian produk perkebunan serta penegak hukum yang belum netral turut membuat sengkarut di masyarakat. Di beberapa tepat sungguh menyedihkan, ketika izin HPH yang tidak mengenal kampung-kampung penduduk setempat. Merasa terancam, penduduk lokal pun menjadi resah sehingga munculah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang lebih menyedihkan ialah ketidak mampuan para wakil rakyat untuk melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik. 

Bahaya Narkoba

Selain persoalan agraria, generasi muda Indonesia saat ini berada dalam pusaran bandar-bandar narkoba. Baik kalangan oknom artis, politikus, pelajar dan mahasiswa, pendidik, dokter, pejabat publik  dan bahkan penegak hukum turut terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Hampir setiap hari kita mendengar, membaca dan menyaksikan berita adanya penangkapan oleh para penegak hukum. Sejauh ini efek jera belum ada sama sekali meskipun ancaman hukuman berat, bahkan hukuman mati sekalipun. Rusaknya sendi-sendi kehidupan akibat narkoba menghantui bangsa kita. Dan kita semua terjebak dalam mimpi buruk ini.

Kemunculan vaksin palsu

Belum lagi kemunculan vaksin palsu yang sebenarnya sudah sekian lama terjadi. Negara seolah absen dalam hal pengawasan obat-obatan melalui badan yang ditunjuk. Sengkarut distribusi obat menunjukkan ironi praktik di pemerintahan. Aturan tentang obat-obatan diatur seketat mungkin, tetapi pengawasanya kendor.

UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sudah jelas. Pasal 98 UU kesehatan menyebutkan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat bermutu dan terjangkau.” Ditambah lagi pada ayat 2, “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.” Berpijak dari aturan tersebut, apakah praktiknya sudah benar? Tentu jawabannya tidak. Akibatnya ada oknum yang ingin mengemplang keuntungan besar dengan mengorbankan generasi penerus bangsanya. Moral bangsa menjadi tercabik-cabik hanya karena keserakahan manusianya. Dan kita semua tentunya sepakat bahwa kasus vaksin palsu adalah bentuk kejahatan yang luar biasa.

Konspirasi yang sulit terungkap

Masalah yang juga kerap kali terjadi adalah konspirasi jahat yang sulit untuk dibuktikan. Baik itu tentang korupsi, sistem penerimaan di instansi pemerintahan,sampai pada konspirasi para oknum  penegak hukum. Sering kali laporan-laporan masyarakat mengalami jalan buntu karena dianggap kurang cukup bukti. Testimoni seseorang yang terlibat dianggap hanya kicauan burung yang tiada arti. Praktik semacam ini turut menyuburkan deretan peristiwa yang menggerogoti negara. Implikasinya, Masyarakat pun akhirnya mulai enggan berpartisipasi dalam hal penegakan hukum. 

Akses pendidikan

Luasnya wilayah NKRI menyisakan persoalan pemerataan pembangunan terutama sektor pendidikan. Masih banyaknya anak-anak pedalaman yang belum dapat mengakses pendidikan yang mumpuni, bangunan reot dan tak layak lagi tetap digunakan karena tak ada pilihan lain. Ditambah lagi kesenjangan pendidikan daerah perbatasan dengan negeri jiran bagaikan cerita si cantik dan si buruk rupa. Bukan itu saja, deretan anak-anak ibu kota yang dieksploitasi untuk mencari uang dengan mengemis, tanpa mengenal bangku sekolah. Belum lagi kebijakan dunia pendidikan yang berubah-ubah sesuai selera sang menteri turut menjadikan anak didik sebagai kelinci percobaan. Padahal indikator peradaban suatu bangsa dapat terlihat jelas bagaimana potret pendidikan bangsa itu sendiri.

Berbagai problematika bangsa ini harus dapat dicarikan solusi cerdas oleh pemerintah. Seiring usia NKRI yang sudah mencapai 71 tahun, saatnya untuk bangkit dari keterpurukan itu. Langkah strategis pemerintah lewat program nawacita Jokowi-JK diharapkan mampu menjawab semua ini. Bukan sekedar janji politik, melainkan aksi nyata yang kita nantikan bersama. Terwujudnya Indonesia yang kokoh, aman, sejahtera dan berpegang teguh pada pancasila dan UUD 1945 menjadi harga mati. Bangun kembali semangat kebhinekaan dalam semangat baru kemerdekaan. Dan sebagai anak bangsa, tanggung jawab itu ada pada setiap pribadi kita sebagai suatu kesatuan yang unik dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika.” Semoga demikian.(*)

Penulis: Waka Kurikulum SMA Santo Fransiskus Asisi Pontianak

Guru Bahasa Inggris SMP&SMA Santo Fransiskus Asisi Pontianak