Calon Tunggal, Pemilih Tetap Diminta Nyoblos

Calon Tunggal, Pemilih Tetap Diminta Nyoblos

  Senin, 16 January 2017 10:58
Ilustrasi

Berita Terkait

Bisa Pilih Kotak Kosong 

PONTIANAK – Pilkada Serentak 2017 tak lama lagi digelar. Di Kalimantan Barat ada dua daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 15 Februari mendatang, yakni Singkawang dan Landak. Dari dua daerah itu, satu kabupaten, yakni Landak hanya diikuti satu pasang calon: Karolin Margret Natasa dan Herculanus Heriadi. Ada kekhawatiran bahwa tingkat partisipasi pemilih di daerah ini bakal jeblok. Pasalnya sosialisasi aturan mengenai pilkada dengan peserta tunggal tergolong minim digelar. 

Karena itu, para pemerhati pemilu mendesak agar sosialisasi calon tunggal pada pilkada 2017 makin ditingkatkan. Fokus sosialisasi adalah pemahaman ’’halal’’ mencoblos kotak kosong bagi masyarakat yang tidak setuju dengan calon yang ada.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menuturkan, pengalaman pada pilkada 2015 harus menjadi pembelajaran. Ketika itu masyarakat yang tidak setuju dengan calon tersisa cenderung tidak datang ke TPS. ’’Ini yang harus dijelaskan kepada pemilih. Penolakan tidak hanya ditunjukkan dengan sikap tidak suka, tapi juga harus datang ke TPS dan pilih kotak kosong,’’ tegasnya kemarin (15/1).

Dengan datangnya pemilih yang tidak setuju ke TPS, kredibilitas hasil pilkada lebih baik. Sebab, suara masyarakat di TPS merupakan ruang untuk menguji calon yang tersedia. Jika pemilih yang tidak setuju memutuskan untuk golput, calon tunggal akhirnya lebih mudah melenggang. Hal itu berpotensi menjadi preseden bagi bakal calon pada pilkada selanjutnya untuk mengambil langkah instan dengan memborong dukungan sebagai calon tunggal.

Dalam proses kampanye di daerah calon tunggal, lanjut Fadli, partisipasi masyarakat yang tidak setuju harus diberi ruang yang cukup. Jadi, muncul keseimbangan dalam proses tersebut. ’’Dalam debat kandidat, misalnya, mungkin masyarakat perlu diberi ruang bertanya kepada si calon tunggal,’’ ujarnya.

Saat penetapan paslon pada Oktober tahun lalu, sebetulnya ada sepuluh daerah yang berpotensi menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal. Namun, status calon tunggal di Kabupaten Buleleng dan Halmahera Tengah batal karena diterimanya gugatan paslon yang sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mereka adalah Dewa Nyoman-I Gede Dharma di PTTUN Surabaya dan paslon Muttiara-Kabir di Panwaslu Halmahera Tengah. Kota Jayapura akhirnya hanya memiliki paslon tunggal setelah dibatalkannya salah satu paslon melalui putusan Mahkamah Agung.

Di tempat terpisah, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan bahwa jajarannya di daerah sudah melakukan sosialisasi menyangkut calon tunggal kepada para pemilih. ’’Bahwa adanya paslon tunggal dan proses memilih kotak kosong boleh dilakukan,’’ katanya. 

Hanya, sebagai penyelenggara, KPU sebatas menyosialisasikan prosedur dan mekanisme teknis. Terkait dengan pilihan seperti mencoblos calon tunggal atau kotak kosong, keputusan diberikan kepada pemilih.

Mengenai kampanye, lanjut Ferry, sejak awal KPU mempersilakan kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk ’’kampanye’’ memilih kotak kosong. Upaya itu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan informasi bagi pemilih.

Sebagaimana diketahui, desain surat suara pada pilkada calon tunggal 2017 mengalami perubahan bila dibandingkan pada 2015. Jika saat itu boleh menjatuhkan pilihan setuju atau tidak setuju, dalam pilkada 2017 pemilih dihadapkan pada kotak berisi calon dan kotak tanpa calon.

Untuk memperoleh kemenangan, calon tunggal harus mendapatkan suara minimal 50 persen plus satu suara. Bila raihan suara maksimal tidak tercapai, pilkada ditunda dan kembali dilaksanakan pada 2018.

Partisipasi Pemilih 

Belajar dari pilkada sebelumnya, partisipasi pemilih di Kalimantan barat melebihi angka lima puluh persen. Hal ini menjadi gambaran tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sehingga menjadi modal yang bagus dalam mengarungi Pilkada serentak pada 15 Februari mendatang.

Partisipasi masyarakat Kalbar yang tercermin pada Pilkada lalu diapresiasi oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. “Wah ini cukup baik, seperti yang disampaikan ketua KPU tadi, tingkat partisipasinya di atas lima puluh persen bahkan di atas enam puluh persen, ini luar biasa,” kata Anwar Usman usai menjadi pemateri diskusi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Menuju Pilkada Kalimantan barat yang berintegritas, Jumat sore (13/1). 

Namun, Anwar memberi catatan, bahwa partisipasi pemilih bisa saja jeblok jika sosialisasi mengenai pilkada serentak ini tak digencarkan. Apalagi di Kalbar ada satu daerah, yakni Landak yang hanya diikuti satu pasangan calon.

Landak termasuk satu dari sembilan daerah di Indonesia yang dipastikan mengadakan pilkada calon tunggal. Yakni, Kabupaten Pati, Tambrauw, Buton, Tulang Bawang Barat, Maluku Tengah, Kota Tebing Tinggi, Kota Sorong, dan Kota Jayapura

Diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh termasuk Ketua KPU, Waka Polda,  Ketua Bawaslu, Ketua KPID dan juga Wakil ketua Mahkamah Konstitusi ini dilaksanakan di Fakultas Hukum Untan oleh BEM Fakultas Hukum. 

Diskusi ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada nanti. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Hukum, Taufik. “Kami ingin sosialisasikan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pilkada,” kata Taufik usai diskusi tersebut.

Taufik menyebut bahwa partisipasi masyarakat sangat rawan menurun seperti dalam pilkada Landak, nanti. Apalagi Pilkada Landak hanya diikuti satu pasangan calon. “Landak hanya satu kandidat, itu sudah banyak saya dengar dari suara-suara masyarakat bahwa sudahlah untuk apa melakukan pemilihan karena satu kandidat,” ungkap Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut.

Mengantisipasi hal-hal tersebut untuk itu Taufik mengingatkan bahwa pentingnya sosialisasi atau pendidikan politik bagi masyarakat yang akan mengikuti Pilkada. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu pencerdasan yang dilakukan seperti diskusi kali ini. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada meski dilakukan cara-cara agar masyarakat mau datang ke tps untuk memilih dan menentukan langsung masa depan daerahnya.

Tentu sudah menjadi tugas bagi KPU dan partai politik untuk meyakinkan kepada masyarakat agar mau memilih dalam pemilihan kepala daerah. Namun tugas tersebut tidak serta merta menjadi tugas keduanya tanpa peran serta seluruh elemen masyarakat untuk mencapai pilkada yang demokrasi dan berintegritas. (gef/ far/c14/fat)
 

Berita Terkait