Calo Darah Ditangkap

Calo Darah Ditangkap

  Senin, 25 April 2016 10:25

SINGKAWANG—Malika Awang Ishak membuktikan ucapan dengan menangkap oknum penjual darah di rumah sakit swasta di Kota Singkawang. Hal ini membuktikan adanya sindikat jual beli darah di kota Seribu Kelenteng ini.

“Kalau dulu saya tak berani ngomong karena tak ada bukti, sekarang sudah ada bukti,” ungkapnya kepada koran ini Sabtu lalu saat menghadiri acara partai untuk pemaparan visi dan misi bakal calon walikota dan wakil walikota di Jalan Yos Sudarso Singkawang.

Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PPDI) kota Singkawang ini berang atas aksi ini. Dia sudah berkali-kali mengimbau agar jangan ada jual beli darah. 

“Ingat darah itu adalah salah satu jaringan tubuh yang dilarang diperjualbelikan dengan alasan apapun,” katanya. 

Bahkan oknum itu, kata Malika, adalah oknum perawat yang dengan sengaja memanfaatkan situasi ketidaktahuan masyarakat akan pelayanan darah. 

“Harga yang ditawarkan oknum perawat itu bervariasi di dua rumah sakit swasta yang ada, mulai Rp500.000 per kantong hingga Rp650.000 bahkan jika untuk golongan darah yang sulit seperti AB harganya lebih dari pada itu,” katanya. 

Saat ini kasus jual beli darah ini, kata Malika, tengah diselesaikan. Malika meminta agar masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran apapun terkait darah. 

“Jika memang membutuhkan darah silakan hubungi PMI atau PPDI yang menjadi organisasi sosial untuk pelayanan darah,” katanya.

Ketua PPDI Kota Singkawang ini juga mengingatkan masyarakat dan pelaku medis bahwa perdagangan organ tubuh merupakan suatu hal yang dilarang. Hal ini berdasarkan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana dalam pasal itu Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun, sanksi pidana atas tindakan jual beli organ tubuh diatur dalam Pasal 192 UU Kesehatan: “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan dalam Pasal 90 ayat (3) UU Kesehatan diatur bahwa darah tidak boleh diperjualbelikan, pasal 90 ayat (3) UU Kesehatan: 

“Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seperti tercantum dalam pasal 195 UU Kesehatan ini.

Lalu bagaimana prosesnya, kata Malika, setiap pasien yang akan memperoleh akse darah bisa menghubungi PMI atau organisasi sosial. 

“Cukup dengan membawa surat dokter dimana si pasien membutuhkan darah dan cukup membayar harga kantong darah. Kalau yang memiliki kartu BPJS maka kantong darah tidak bayar sedangkan yang tidak memiliki kartu BPJS maka harga kantong darah sebesar Rp 360.000 tanpa ada biaya administrasi apapun,” jelasnya. 

Pada dasarnya, kata Malika, pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. 

“Darah tersebut diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor,” paparnya.

Atas kejadian tertangkapnya oknum penjual darah, PPDI kota Singkawang meminta Pemkot untuk memanggil dinas kesehatan, pihak rumah sakit, seluruh instansi yang pernah melakukan donor massal, maupun organisasi profesi untuk duduk satu meja membahas persoalan ini. 

“Keinginan kita tidak ada lagi ada transaksi jual beli darah, kasihan masyarakat yang tidak tahu akan menjadi bulan-bulanan oknum tertentu meraup keuntungan,” katanya. (har)