Cakada Bisa Didiskualifikasi

Cakada Bisa Didiskualifikasi

  Kamis, 11 Agustus 2016 09:55
SOSIALISASI: Tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat untuk persiapan pengawasan pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2017 yang dihadiri anggota Komisi II DPR RI Diah Pitaloka dan Ketua Bawaslu RI, Nasrullah Rabu (10/8) di hotel Dangau, kemarin. Hari kurniathama/pontianak post

Berita Terkait

SINGKAWANG—Jika terbukti melakukan pelanggaran sanksi bisa dijatuhkan kepada calon kepala daerah, dimana penjatuhan sanksi paling tinggi adalah didiskualifikasi alias pembatalan sebagai kontestan pilkada.

 
Itulah salah satu poin penting dalam sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat untuk persiapan pengawasan pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2017 yang dihadiri anggota Komisi II DPR RI Diah Pitaloka dan Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah Rabu (10/8) di hotel Dangau kemarin.

“Banyak pelanggaran yang jika terbukti membuat calon kepala daerah dijatuhi sanksi, misalkan pemberian mahar politik, melakukan politik uang, pelaporan dana kampanye tidak sesuai ketentuan, bahkan persoalan izin cuti pun bisa berdampak pada diskualifikasi,” ungkap Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah

Ia mengatakan Bawaslu provinsi bisa menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan terkait politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. “Silakan jika ada temuan laporkan ke Panwas atau Bawaslu provinsi nanti ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur,” katanya.

Selain itu, dalam pengawasan baik pencegahan dan penindakan, kata dia, Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri, perlu adanya partisipasi masyarakat. Caranya, masyarakat bisa menjadi pemantau pemilu, menjadi relawan pengawas pemilu, serta warga memberikan informasi kepada pengawas. “Bisa lewat SMS, website, atau datang langsung ke kantor pengawas pemilu,” jelasnya.

Dengan keterlibatan  masyarakat maka, keinginan pemerintah dan penyelanggara pemilu agar demokrasi bersih, berintegritas bisa tercapai.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Diah Pitaloka lebih menekankan pada dorongan masyarakat menciptakan pilkada yang bersih dengan melakukan pengawasan partisipatif. “Kita butuh kekuatan masyarakat menjaga kualitas pilkada bersih. Siapapun, lembaga apapun tidak bisa menjamin kebersihan Pilkada tanpa partisipasi dan semangat masyarakat untuk menyelenggarakan Pilkada bersih,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Caranya, kata dia, menjadikan masyarakat subjek dalam setiap proses pilkada ini. Kemudian pencerahan politik melalui pendidikan politik bagi masyarakat, dan ikut serta mengawasi proses pilkada itu sendiri.

Karena, kata dia, masyarakatlah yang mendorong dan ingin terciptanya demokrasi bersih dalam Pilkada. Dengan harapan, tambah wanita berhijab ini, proses pilkada ini bisa melahirkan kepemimpinan yang kompeten dan bisa mempresentasikan cita-cita masyarakat. “Kita tidak ingin membangun demokrasi keropos, demokrasi dimana mobilisisasi pemilih dengan uang, atau memilih pemimpin karena tekanan maupun pendekatan pragmatis lainya,” katanya.

Untuk itu ia menekankan pendidikan politik masyarakat menuju pencerahan politik, artinya masyarakat dengan sadar sehingga memunculkan keinginan dan inisiatif kuat untuk dipilih dan memilih menggunakan hak politiknya. “Masyarakat harus tahu betul dan sadar mengapa harus menggunakan hak politik, untuk apa, inilah yang harus dipahami masyarakat,” ungkapnya.

Setelah dasar penggunaaan hak pilihnya dipahami, maka masyarakat harus terlibat langsung dalam pengawasan. Karena panwas tentu tidak bisa bekerja sendiri, panwas di daerah ini hanyalah perluasan peran Bawaslu yang butuh kemitraan dengan masyarakat dalam rangka meminimalisir bentuk pelanggaran. “Ingat, dalam Pilkada ini potensi akan kecurangan dan pelanggaran itu ada, maka butuh pengawasan partisipatif masyarakat seperti politik uang,” katanya.

Diah Pitaloka menambahkan evaluasi pilkada 2015 lalu memang banyak hal temuan lapangan, misalkan politik uang masif dan terstruktur, politisisasi birokrasi dan anggaran yang kental sehingga mobilisasi suara dari kelemahan tersebut, maka inilah juga mengilhami revisi UU 1 ke UU 10 tahun 2016. “Makanya tidak hanya sekedar kita menggerutu atau mencaci maki, makanya ada upaya DPR dengan undang-undang, KPU, Bawaslu membangun sistem demokrasi bersih, oleh sebab itu kapasitas dan wewenang Bawaslu yang baru harus tersosialisasi ke tingkat bawah dan dikuasi anggota panwas,” katanya. (har)

Berita Terkait