Cabut Perda Hambat Investasi

Cabut Perda Hambat Investasi

  Sabtu, 26 November 2016 10:06

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) untuk tidak membuat produk hukum (Perda) yang bisa menghambat investasi di daerah. Pemerintah daerah (Pemda) harus menyesuaikan regulasi yang dibentuk pemerintah pusat dalam membuat aturan di daerah, sehingga birokrasi pelayanan publik bisa lebih cepat dan mudah. 
Dengan demikian, hingga pertengahan tahun ini, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menargetkan 3.000 Perda yang bermasalah harus sudah selesai dicabut. 
“Pak Presiden Jokowi (Joko Widodo) tidak mau ada regulasi yang menghambat investasi,” tutur A.M Nasir, Bupati Kapuas Hulu ditemui usai sampaikanpidato Raperda pencabutan 16 Perda Kapuas Hulu baru-baru ini.
Dikatakan Nasir, apabila birokrasi berbelit-belit, seperti pengurusan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) bisa menghambat investasi. Karenanya bisa dijadikan satu urusan, bahkan Presiden berkehendak SITU-SIUP ditiadakan agar urusan masalah perizinan bisa lebih cepat. 
“Pak Presiden bilang, kalau memang tidak ditiadakan, SITU-SIUP bisa dipaket satu,” bebernya.
Lebih lanjut Bupati yang didampingi Kabag Hukum Setda Kapuas Hulu Ambrosius Sadau mengatakan, berdasarkan hasil inventarisasi Bagian Hukum Setda Kapuas Hulu. Memang terdapat 16 Perda yang perlu ditindaklanjuti dengan pencabutan. Maka, Pemda bersama eksekutif sepakat membahas pencabutan ke 16 Perda tersebut,ini berdasarkan terbitnya peraturan Perundang-undangan terbaru.
Politisi senior PPP yang sudah dua priode memimpin Kapuas Hulu ini mengatakan, adanya kebijakan pemerintah pusat dengan menertibkan Perda yang dianggap berpotensi menghambat investasi. Kemudian berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada terdapat sejumlah kewenangan pemerintah kabupaten/kota di alihkan kewenangannya pemerintah provinsi.
Adapun keputusan kepala daerah yang dianggap menghambat birokrasi dan perizinan investasi, kata Bupati, yang diikuti terbitnya surat Gubernur Kalbar No. 183.1/1745/HK-D tanggl 25 Mei 2016 perihal penyelesaian produk hukum kabupaten/kota bermasalah. Maka kata Nasir, Pemprov Kalbar mempersilahkan Pemkab/Pemkot untuk menginventarisir Perda yang berpotensi bermasalah.(aan)

Berita Terkait