Butuh Dana Pusat

Butuh Dana Pusat

  Jumat, 5 Agustus 2016 09:30
BELUM KELAR: Wakil ketua komisi V DPR Lasarus beserta rombongan dengan didampingi wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa membelakangi abodmen jembatan Melawi II, saat memantau jembatan tersebut, Rabu (3/8) kemarin. SUTAMI ANWAR/PONTIANAK POST

Berita Terkait

MELAWI -- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkunjung ke Melawi, Rabu (3/8). Kedatangan rombongan  komisi V diketuai Lasarus. Pemerintah kabupaten  Melawi Panji berharap penuh atas  kedatangan komisi V bisa menjembatani komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu pembenahan infrastruktur.

 
Bupati Melawi Panji dihadapan  rombongan komisi V mengatakan, pembukaan akses infrastruktur jembatan kini yang begitu mendesak. Sebanyak tiga jembatan dikemukakan Panji untuk dibangun. Ketiganya yakni jembatan Melawi II, jembatan Sungai  Belimbing, dan jembatan kota baru . Namun pembiayaan jika mengandalkan APBD tidak cukup. Karena itu, Pemkab membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Panji menitikberatkan pada jembatan Melawi II sebagai prioritas. Pemkab  mempunyai alasan kuat supaya jembatan tersebut terbangun. Pasalnya menjadi penghubung ke daerah perhuluan. Kemudian akses jembatan tersebut juga bisa  menghubungkan Melawi-Sintang.  "Jembatan Melawi II harapan dan andalan bagi Melawi bagian hulu, jembatan akan menghubungkan Melawi dengan Sintang di Serawai dan Ambalau," kata Panji.

Panji optimis  perekonomian masyarakat akan menjadi lebih baik jika jembatan Melawi II sudah terbangun. Adapun jembatan tersebut sudah pernah dikerjakan pada 2007.  Namun pembangunannya telah lama mangkrak dan terhenti hingga kini. Sementara abodemen jembatan dengan bentang 240 meter itu telah dibangun.

Sementara berdasar perhitungan Pemkab dengan menggandeng konsultan, jembatan Melawi II membutuhkan dana Rp 50 miliar untuk rampung. "Kami berharap jembatan Melawi II sangat bisa diselesaikan, sebelum akan melanjutkan pembangunan  jembatan kota baru dan Belimbing," kata Panji.

Panji menambahkan, rencana Pemkab mengajukan pinjaman daerah sudah masuk dalam RPJMD jika pembangunan jembatan Melawi II, kalau tidak mendapatkan dana pusat. "Maka kami minta dukung komisi V. Tidak ada jalan lain selain jembatan. Mudah-mudahan kami bisa dibantu," kata Panji.

Wakil Ketua komisi V Lasarus mengatakan kunjungan ke Melawi menjadi bagian dalam penyerapan aspirasi terkait pembangunan. Melawi dipilih karena kondisi infrastrukturnya  masih memprihatinkan. Karena itu, lanjutnya, komisi V membawa serta mitra kerja dalam kunjungan, seperti dari kementrian PU dan Pera serta kementrian PDT. Hadir pula dalam rombongan yakni anggota komisi V DPR dapil Kalbar Syarif Abdullah Alkadri, serta Yudi Widiana Adia, wakil ketua komisi V.

Lasarus menambahkan terkait jembatan komisi V mempersilakan pemkab Melawi berkomunikasi dengan Kementrian PU. "Kami datang membawa mitra kerja. Masalah teknis kewenangan kementrian. Kami (DPR) mengaspirasikan, dan membahas dalam penganggaran. Kemudian melihat mana yang prioritas," katanya.

Menurut Lasarus seyogyanya jembatan Melawi II sangat vital dalam mendukung aktivitas masyarakat. Pasalnya bisa menghubungkan ke Kabupaten Sintang serta akses menuju Kalimantan Tengah. Hanya saja status jalan dilokasi jembatan dibangun masih bukan jalan nasional. Sementara pemerintah pusat membiayai jalan dan jembatan di jalan yang berstatus nasional.

Kendati demikian Lasarus optimis pemerintah pusat dapat membantu karena merupakan akses bagi masyarakat banyak. Bukan hanya masyarakat Melawi yang menikmati jika jembatan terbangun. Tapi masyarakat Sintang di kecamatan Serawai dan Ambalau.

Lasarus menambahkan bentuk pembiayaan bisa saja dengan sharing antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Yakni pemerintah pusat membantu untuk membangun rangka bajanya.  (stm)

Berita Terkait