Buruh Tuntut Hak Pemecatan

Buruh Tuntut Hak Pemecatan

  Kamis, 11 Agustus 2016 10:52
BERUNDING: Mantan pekerja PT Steadfast Marine Pontianak berunding usai mediasi di Dinsosnaker Kota Pontianak. IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Puluhan buruh mantan pekerja PT Steadfast Marine Pontianak mendatangi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk mediasi, Rabu (10/8). Hal ini dilakukan lantaran terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan, tanpa membayarkan hak-hak pekerja sesuai UU Ketenagakerjaan.

“Ada sebanyak 55 pekerja kontrak yang dilakukan PHK tanpa diberikan hak-haknya, seperti pembayaran gaji sesuai ketentuan undang-undang,” ungkap David, salah seorang dari mantan pekerja.

Dia menjelaskan, selain sebanyak 55 orang pekerja yang di-PHK itu, diperkirakan akan ada sebanyak 40 pekerja lagi yang akan menyusul dilakukan PHK oleh perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal tersebut.

Menurut dia, PHK tersebut dilakukan  PT Steadfast Marine Pontianak hanya sebagai akal-akalan untuk menghindari agar tidak menjadikan para pekerjanya menjadi pegawai tetap sesuai UU yang berlaku. Sebab mereka yang bekerja di sana rata-rata sudah lebih dari tiga tahun. Akan tetapi terus diperpanjang kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Makanya kami tidak mau menandatangi kontrak lanjutan, dengan harapan diangkat menjadi karyawan tetap, tetapi malah PHK,” ungkap David yang sudah enam tahun bekerja di PT Steadfast Marine itu.

Hal senada juga diakui mantan pekerja lainnya, Efendi yang mengatakan, dia dan puluhan rekan-rekannya sudah menerima surat PHK, tetapi hak-hak tidak diberikan. PHK terhitung 1 juli 2016 tetapi belum diberikan hak-haknya sampai sekarang. Dia mengakui di PHK karena tidak mau menandatangani kontrak kerja baru.

“Alasan kami tidak mau tandatangani karena isi  kontrak banyak merugikan pekerja, seperti tidak ada tercantum masa kerja, sehingga dianggap semua karyawan baru kerja, padahal rata-rata bekerja sudah tiga tahun hingga enam tahun ke atas,” ujarnya.

Kemudian dalam isi kontrak tersebut, juga mencantumkan jika terjadi kecelakaan di luar atau di dalam bekerja, perusahaan tidak akan menanggungnya. Dia menambahkan, rata-rata gaji yang mereka terima sekitar Rp80 ribuan dan ditambah Rp20 ribu uang makan atau sesuai UMK di Kota Pontianak.

Mantan pekerja lainnya, Jaro juga mengeluhkan hal serupa, dia mengatakan dalam kontrak kerja baru yang mereka tolak untuk ditandatangani tidak tercantum masa kerja dan kontrak ke berapa. Ditambah tidak disertai materai seperti kontrak-konrak sebelumnya. “Mulai 1 Februari 2012 saya bekerja di sana, sampai 16 Juli 2016 kami terus dikontrak, mau sampai kapan?,” tanyanya.

Kabid Ketenagakerjaan Dinsosnaker Kota Pontianak, Affan menyatakan, pekerja sebenarnya aset yang bisa memberikan kontribusi besar pada perusahaan. Sehinggga sduah seharusnya hubungan kedua pihak itu berjalan harmonis.

“Kalau hak-hak keduanya sudah berjalan, maka produktivitas perusahaan akan meningkat, sehingga harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Hasil mediasi ini akan dikembangkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Menyampaikan fakta-fakta hukum yang ada serta masukan dari pihak perusahaan. Jika memang ada pelanggaran terhadap PHK yang dilakukan maka putusan ada di pengadilan hubungan industrial.

“Kami dalam hal ini hanya mediator, bukan pengambil keputusan, sehingga nanti apapun keputusannya kita serahkan pada majelis hakim,” ujarnya.

Mewakili pihak perusahaan, Kuasa Hukum PT Steadfast Marine Pontianak Tambuk Bow mengatakan, jika sudah ada proses tripartit seperti ini artinya semua diserahkan pada hasil akhirnya. Karena sudah menempuh jalur berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

“Jadi kami serahkan saja ke intansi terkait di Dinsosnaker ini, sesuai mekanisme yang ada, artinya pasti masih ada proses-proses,” katanya.

Intinya kami berusaha mencari jalan agar masalah ini bisa selesai. Jika dari pengkajiannya masih ada yang namanya hak dan kewajiban yang belum tuntas pasti akan diselesaikan. “Jika itu ada, artinya kami tetap pada koridor yang ada sesuai aturan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, jadi tidak bisa menyimpang pada asas lain,” pungkasnya.

Kuasa Hukum Mantan Pekerja, Junaidi juga menerangkan, setelah ada mediasi ini dan sudah ada tanggapan semuanya akan menunggu hingga hari senin depan. “Menunggu tindak lanjut seperti apa tanggapan pihak manajemen perusahaan,” ucapnya.

Jika tidak ada titik terang maka para mantan pekerja ini akan menggunakan haknya melaporkan ke kepolisian berkaitan dengan pidana karena tidak ada pemberian hak cuti selama bekerja. Karena lanjut dia selama bekerja para karyawan ini tidak pernah mendapat hak cuti. Sementara mereka bekerja sudah cukup lama mulai lima tahun hingga 10 tahun.

“Secara ketentuan UU apabila karyawan bekerja 12 bulan berturut-turut maka wajib diberkan hak cuti, jika tidak ada sanksi pidana, perusahaan diancam hukuman penjara maksimal satu tahun,” jelasnya.

Koordinator Wilayah KSBSI Kalimantan Barat, Suherman minta penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) puluhan karyawan PT. Steadfast Marine hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Apa yang di tuntut pekerja ada baiknya dipenuhi sesuai dengan uu ketenagakerjaan.

“Kalau pihak perusahaan PHK karyawannya tentu mereka harus bayar sesuai aturan. Namun dalam penyelesaiannya kan bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan. Ada baiknya Disnaker, pihak perusahaan dan perwakilan karyawan diketemukan agar dapat dicari jalan keluarnya,” ucapnya, Rabu kemarin.

Mengenai tuntutan pembayaran pesangon karyawan, menurut dia, pihak perusahaan harus ikut uu ketenagakerjaan. Jika karyawan telah bekerja selama 5 tahun tentu ada rincian berapa besaran pesangon yang dibayarkan. Jangan semau perusahaan, makanya terkait pembayaran pesangon ini harus dinegosiasikan secara kekeluargaan. Kesemua dilakukan untuk menghindari kejadian tak diinginkan.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin minta pihak perusahaan menyelesaikan apa yang jadi kewajiban mereka ke karyawan. “Jika ada kewajiban perusahaan yang belum dipenuhi harusnya diselesaikan,” terangnya.

Dia berharap kasus ini tak dibesar-besarkan. Kalau bisa diselesaikan baik-baik. Jika tuntutan karyawan minta pesangon, perusahaan mesti membayar kewajibannya. Kasihan mereka perlu makan, dan mungkin pesangon yang dibayarkan perusahaan akan digunakan untuk keperluan sehari-harai atau membuka usaha.(bar/iza)

Berita Terkait