Bupati Hadiri Teleconference , Hari Dharma Karyadhika

Bupati Hadiri Teleconference , Hari Dharma Karyadhika

  Senin, 7 December 2015 09:20
TELECONFERENCE: Bupati Kayong Utara Hildi Hamid saat menghadiri teleconference dalam rangka Hari Dharma Karyadhika Tahun 2015 di Aula Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Senin (1/12) lalu. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

DIREKTORAT Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Banten, dan Sumatera Selatan mengadakan teleconference, Senin (1/12) lalu. Konferensi jarak jauh tersebut digelar dalam rangka Hari Dharma Karyadhika Tahun 2015 dengan tema: Peran Kanwil Kemenkumham dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Rapat Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar M J Baringbing, Kepala Divisi Administrasi Ajar Anggono, Kadiv Pemasyarakatan Darmadji, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Biro Hukum Provinsi Kalbar Suharto, Ketua DPRD Kota Singkawang Sujianto, Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Martinus Kajot, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Usman, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak Oktapius, perwakilan dari Sekretariat Daerah Kota Pontianak, DPRD Kabupaten Ketapang, DPRD Kabupaten Kayong Utara, Perwakilan Kabupaten Ketapang, Perwakilan Kota Singkawang, Bagian Hukum Kabupaten Kubu Raya, Bagian Hukum Kabupaten Sanggau, Bagian Hukum Kabupaten Mempawah, DPRD Kabupaten Kubu Raya, pejabat struktural Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dan JFT Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Diawali pembuka dari direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Nuryanti Widyastuti, dia menyapa para peserta teleconference dari Kanwil Kemenkumham Kalbar, Kanwil Kemenkumham Banten, dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Pada saat berlangsungnya sesi tanya-jawab, Nuryanti juga menyampaikan syarat-syarat penyelenggaraan Diklat Perancang sesuai dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun sebagai narasumber dalam konferensi tersebut adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Prof Dr Widodo Eka Tjahjana. Sang Profesor menyampaikan dalam pembentukan perda/perkada, di mana harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi yang baik, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, ia menambahkan, agar dilakukan percepatan penambahan perancang peraturan perundang-undangan di daerah, karena keterbatasan jumlah perancangnya di Kanwil Kemenkumham. Tahun 2016, dia berjanji akan menyelenggarakan Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.Kakanwil Kemenkumham Kalbar menutup kegiatan teleconference dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan, peserta, dan tamu yang telah hadir hendaknya koordinasi/konsultasi akan terus ditingkatkan. (humas/dan)