Buka Transaksi Keuangan Freddy

Buka Transaksi Keuangan Freddy

  Minggu, 31 July 2016 10:07

Berita Terkait

Freddy Sudah Dikubur, Pengakuannya Jadi Buah Bibir 

JAKARTA— Kesaksian Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar yang menyebut Freddy Budiman telah menyetor ratusan miliar ke sejumlah oknum di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri memang tidak disertai bukti pendukung. Namun, bukan berarti tidak mungkin untuk menelusuri informasi tersebut. Sebab, pasti masih ada jejak transaksi keuangan mendiang Freddy Budiman yang bisa ditelusuri.

Haris Azhar menuturkan bahwa kesaksiannya saat bertemu Freddy itu tidak sulit untuk dibuktikan penegak hukum, seperti Polri, BNN dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ”Segala fasilitas dan sumber daya dimiliki lembaga negara itu,” kata Haris. PPATK bisa langsung menelusuri dan menganalisa rekening. Jika ada transaksi yang patut dicurigai mengalir ke oknum penegak hukum akan bisa ditindaklanjuti. ”Kontras pernah beberapa kali meminta bantuan PPATK untuk beberapa kasus lain kok,” ujarnya. 

Menurut dia, penelusuran itu tidak hanya untuk Freddy, namun semua pengedar narkotika harus diteliti setiap transaksi keuangannya. ”Kalau semua itu dibuka, perang terhadap narkotika memang akan jauh lebih efektif. Tidak lagi penuh dengan kecurigaan,” paparnya. Yang juga disayangkan adalah Kejaksaan Agung (Kejagung) sama sekali tidak memiliki sikap kritis untuk bisa membongkar adanya permainan kasus narkotika. ”Sayang mereka melakukan langkah yang tidak cerdas dengan hanya mengeksekusinya,” paparnya.

Kepala PPATK M. Yusuf belum bisa berkomentar soal kemungkinan membuka rekening atau transaksi dari pengedar narkotika. ”Nanti ya, Senin saja,” ujarnya kemarin. Haris melanjutkan, dengan kemungkinan adanya proses hukum yang rawan teracuni pengedar narkotika, ada kekhawatiran adanya permainan di sana. ”Sehingga yang menjadi korban di pengadilan hanya kurir atau malah tertipu saja,” tambah Haris.

Hal tersebut sangat berhubungan dengan proses grasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Sesuai catatan Kontras, selama Jokowi menjabat, tidak ada satu pun terpidana kasus narkotika mendapatkan grasi. ”Semuanya ditolak dan akhirnya harus dieksekusi,” paparnya.

Masalahnya, penegakan hukum masih rawan menimbulkan korban tidak bersalah. Proses grasi pun menjadi kabur.  ”Apakah penolakan grasi ini telah dilakukan dengan meneliti setiap kasus atau hanya main tolak saja, tidak ada yang mengetahuinya,” ujarnya.

Tentu saja, grasi merupakan hak preogratif presiden. Namun tata caranya juga perlu dijelaskan. 

Sebelumnya, Polri dan BNN telah meminta agar kesaksian Haris tersebut dibuktikan. Rencananya, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar akan bertemu dengan Haris dalam waktu dekat. 

Sebelumnya, Freddy Budiman sudah dieksekusi. Sesuai permintaan terakhirnya, jasadnya juga sudah dikubur di Pemakaman Bharatu Surabaya kemarin. Namun, cerita sepak terjang dan pernyataan gembong narkoba dengan jaringan internasional itu tak ikut terkubur. Bahkan sejak kemarin membuat pejabat teras Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri tak bisa tidur nyenyak.

Penyebabnya adalah tulisan Koordinator Kontras Haris Azhar di Facebook tentang pertemuan dengan Freddy Budiman.  Dalam tulisan itu, Haris Azhar memaparkan perbincangannya dengan terpidana mati narkoba Freddy Budiman yang terjadi pada 2014. Freddy dalam tulisan itu dikutip mengatakan, ”Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyelundupkan narkoba, saya sudah memberi uang Rp 450 miliar ke BNN. Saya sudah kasih Rp 90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri.”

‎Ditemui di kantor Kontras kemarin, Haris menyatakan bahwa pertemuan dengan Freddy tersebut terjadi pada 2014. Saat itu dia diajak seorang rohaniwan bernama Yani Lim untuk bertemu gembong narkotika tersebut. ”Saya bertemu di Nusakambangan,” paparnya. 

Dalam pertemuan itu, Freddy sempat meminta Haris untuk menebak harga sebutir ekstasi asal Tiongkok. ”Saya tebak harganya Rp 50 ribu. Tapi, Freddy bilang salah dan ternyata harganya Rp 5 ribu,” jelasnya. Freddy kemudian menjelaskan, harga itu bisa menjadi Rp 50 ribu karena ada titipan harga dari oknum penegak hukum. 

Karena itulah, lanjut dia, Freddy berani melobi oknum di BNN dan Polri. Dalam lobi tersebut, biasanya Freddy mendapatkan titipan harga Rp 10 ribu hingga Rp 30 ribu dari oknum tersebut. ”Total yang telah diberikan Freddy kepada oknum BNN mencapai Rp 450 miliar dan Rp 90 miliar untuk oknum Polri,” tuturnya. 

Soal nama oknum, Haris mengungkapkan bahwa Freddy telah mencantumkan semua nama oknum tersebut dalam pleidoinya. Sayang, Kontras yang berupaya mendapatkan pleidoi tersebut gagal. ”Kami cek ke Mahkamah Agung tidak ada, ke pengacara dan pengadilan juga tidak ada,” ujarnya. 

Adakah bukti lain yang dimiliki Haris? Dia mengaku sama sekali tidak punya bukti. Sebab, saat dia masuk ke lapas di Nusakambangan itu, semua alat elektroniknya ditinggal. ”Saya harus menghormati petugas lapas,” paparnya. 

Meski begitu, dia mengaku siap pasang badan bila memang ada yang menuntutnya secara hukum. ”Risikonya akan saya tanggung. Saya pikir lebih penting untuk memperbaiki bersama,” jelasnya. 

Bahkan, sebenarnya sebelum menguak ke publik soal pertemuannya dengan Freddy, Haris mengaku telah berupaya berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. ”Melalui Johan Budi saya sampaikan semua temuan itu. Sayang, tidak ada kabar sama sekali,” ujarnya. 

Menurut Haris, sebenarnya yang bisa menguak semua ini adalah pemerintah. Sebab, semua fasilitas memang dimiliki pemerintah. ”Kalau disuruh membuktikan, saya sudah berupaya sebisanya. Tapi, kalau mau kerja sama untuk membuktikannya, ayo kita bersama,” tegasnya. 

Kesaksian Haris soal kongkalikong Freddy dengan oknum aparat bisa jadi bukan isapan jempol. Sebab, awal Mei 2015  kabar bahwa Freddy diberi fasilitas khusus oleh polisi yang mengawalnya ke Jakarta. Kebetulan, pada April 2015 dia diterbangkan ke Jakarta karena terungkap mengendalikan pabrik ekstasi di Tangerang. 

Pada akhir April 2015 Freddy diantar ke salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat yang menyediakan fasilitas pijat plus. Saat berada di hotel itu, Freddy ditemani seorang laki-laki. Bos narkoba itu masuk dengan seorang terapis dan diantar oleh guest relation officer bernama Happy. ’’Saya tahu itu Freddy, wajahnya sering keluar di televisi,’’ kata Happy. 

Pengungkapan Haris tentang adanya miliaran rupiah uang terpidana mati Freddy ke oknum polisi mendapat tanggapan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kepada wartawan, Tito mengatakan, Polri akan segera mengklarifikasi kebenaran soal cerita Freddy yang curhat ke Haris.

Tidak tanggung-tanggung, Tito mengaku sudah memerintah Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar secepatnya menemui Haris untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Tito mengatakan, apabila nanti pertemuan antara Boy dan Haris bisa menghasilkan data lengkap, Polri akan menindaklanjuti. Sementara itu, Boy mengatakan bahwa seharusnya semua itu dibuktikan agar tidak hanya menjadi fitnah. ”Saya sudah komunikasi dengan Haris,” ujarnya. (idr/sof/dim/dra/c10/kim) 

Berita Terkait