BPN Serahkan Sertifikat Lapangan Tanjungpura

BPN Serahkan Sertifikat Lapangan Tanjungpura

  Selasa, 3 November 2015 10:52
TERIMA SERTIFIKAT: Asisten I Setda Drs Franseda menerima penyerahan sertifikat tanah Lapangan Tanjungpura atas nama Pemkab Ketapang dari Kepala Kantor BPN Samsuria di Kantor BPN Ketapang, kemarin (2/11). ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Ketapang Samsuria menyerahkan dua bidang sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang. Dua bidang sertifikat tersebut yakni hak pakai Lapangan Tanjungpura dan sertifikat hak pakai RSUD Dr Agoesdjam Ketapang.Penyerahan hak pakai sertifikat tanah Lapangan Tanjungpura tersebut diterima asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Ketapang, Drs Franseda, dan sertifikat hak pakai RSUD Dr Agoesdjam Ketapang, yang diterima kepala RSUD Dr Agoesdjam Ketapang, dr Rusdy Effendie, dengan didampingi kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dr Hery Sulitio, bertempat di Ruang Kepala Kantor BPN Ketapang Jalan jendral Sudirman, Senin (2/11).

 Kepala RSUD Dr Agoedjam Ketapang dr Rusdy Efendie mengatakan jika proses sertifikat yang diusulkannya tersebut, merupakan sisa dari bagian yang tanah milik RSUD Agoesdjam yang belum disertifikatkan. "Sertifikat ini sisa tanah rumah sakit yang belum disertifikatkan, dan sisanya masih ada yang belum dibebaskan terkendala anggaran," katanya.Untuk hal tersebut Rusdy berencana mengusulkan kepada Pemkab Ketapang melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda, untuk membentuk tim pembebasan tanah di sekitar RSUD Dr Agoesdjam tersebut.

Sementara itu, kepala Kantor BPN Kabupaten Ketapang, Samsuria, menjelaskan jika dua bidang sertifikat tanah hak pakai Dr Agoesdjam Ketapang dan hak pakai Lapangan Tanjungpura Ketapang, merupakan realisasi dari permohonan yang diajukan oleh Pemkab. "Kalau ada permohonan masuk, kita akan segera merealisasikannya " kata Samsuria.Tak hanya permohonan dari pemerintah, Samsuria juga mengungkapkan jika BPN saat ini sedang memproses permohonan sertifikat prona dengan biaya murah, yang dimohon secara kolektif oleh masyarakat. "Permohonan prona ada 2 ribu bidang, saat ini sedang proses sekitar 70 persen dan ditargetkan pada bulan Desember 2015 akan selesai semua," jelas Samsuria.

Menurutnya, permohonan sertifikat prona dari masyarakat yang sedang diproses mereka, sedang menunggu izin penyerahan sertifikat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalbar. "Penyerahan tersebut secara simbolis oleh Menteri ke Kalimantan Barat di Perbatasan," terangnya.Sementara itu, asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Ketapang, Drs Franseda, mengucapkan terima kasih kepada Kantor BPN Kabupaten Ketapang, yang telah memproses dan merealisasikan permohonan sertifikat hak pakai milik Pemkab Ketapang. "Terima kasih kepada BPN Ketapang, kerana telah merealisasikan permohonan sertifikat milik Pemkab Ketapang," ucapnya.Dia juga berharap kepada BPN Kabupaten Ketapang, untuk memberikan pelayanan prima, atas permohonan hak yang dimohon warga yang tidak bermasalah, agar warga memiliki sertifikat sebagai bukti hak atas tanah mereka. (afi/ser)

Berita Terkait