BPMPPT Buka Call Center

BPMPPT Buka Call Center

  Kamis, 20 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

Hindari Pungli Urus Perizinan

SAMBAS – Sekitar 30 an jenis perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sambas, pengurusannya gratis. Kalau dikenakan biaya, itu masuk Pungutan Liar (Pungli), warga pun dipersilahkan untuk melaporkan melalui Call Center ataupun ke petugas yang ada.

Kasubbid Pendataan BPMPPT Kabupaten Sambas, Muh Rasidi mengatakan pihaknya telah menyiapkan Call Center, di nomor 085252266664. Hal ini harus digunakan warga jika menemukan adanya Pungli pengurusan perizinan yang menjadi kewenangan BPMPPT Sambas.

“Kita sudah tempel call center untuk bisa digunakan warga, atau bisa langsung ke petugas yang ada, jika ada pungli,” kata Muh Rasidi, Rabu (19/10) kepada wartawan.

Bahkan, dalam blanko pengurusan perizinan. Sudah tertulis Rp0 untuk biayanya (sepanjang tak ada ketentuan retribusi).

“Ini juga dilakukan untuk mencegah biaya-biaya yang tidak seharusnya dikenakan,” katanya. Dalam tindak lanjut. Setelah mendapatkan laporan dari warga adanya pungli. Pihaknya akan melakukan pengecekan ke petugas terkait atau ke lapangan. Kemudian membahas bersama untuk tentukan tindakan yang akan diberikan.

Rasidi juga mengingatkan kepada warga. Agar bisa mengurus sendiri perizinan atau tak menggunakan jasa calo.

“Memang tak bisa dipungkiri, karena kesibukan biasanya ada yang menyuruh orang. Tapi sudah kita sarankan, agar tak gunakan calo saat mengurus perizinan,” katanya.

Beberapa jenis pengurusan izin gratis yang ada di BPMPPT diantaranya izin prinsip penanaman modal, prinsip perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin prinsip penggabungan penanaman modal, izin usaha penanaman modal.

Kemudian izin usaha perluasan penanaman modal, izin usaha penggabungan penanaman modal. Perpanjangan rencana penggunaan TKA dan izin perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Izin lokasi, perpanjangan izin lokasi, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPPHHBK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin usaha perkebunan pengolahan (IUP P).

Surat izin usaha perdagangan (SIUP), Izin usaha industri (IUI), izin perluasan industri, Tanda daftar Industri (TDI), Izin usaha jasa konstruksi (IUJK), izin reklame dan izin usaha perikanan (I (IUP) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

Untuk jenis nonperizinan sektoral diantaranya informasi atau rekomendasi lahan, persetujuan prinsip industri, tanda daftar pperusahaan (TDP). Izin non perizinan sektoral yakni informasi atau rekomendasi lahan, tanda daftar perusahaan (TDP), Tanda daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar usaha peternakan, rekomendasi pendirian pangkalan

LPG 3 Kilogram dan rekomendasi pendirian sub agen LPG 1 Kilogram.

Kemudian izin jenis izin perizinan sektoral yang dipungut retribusi berdasarkan Perda Kabupaten Sambas Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu, diantaranya izin gangguan, kecuali kewenangan kecamatan seperti izin toko sembako, toko barang kelontong dan warung kopi.

Izin mendirikan bangunan (IMB) diatas dua lantai dan bangunan tertentu, seperti bangunan sarang burung walet dan surat izin.(fah)

Berita Terkait