BPMPD Latih Fasilitator Kecamatan

BPMPD Latih Fasilitator Kecamatan

  Rabu, 16 December 2015 08:51
SAMBUTAN: Eben Ezer menyampaikan sambutan sekaligus membuka pelatihan. FOTO IST

Berita Terkait

 
BADAN Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Kalbar menyelenggarakan Pelatihan Penyegaran Fasilitator Kecamatan/Pendamping Desa di Hotel Orchardz Pontianak. Pelatihan di event organiser oleh PT Konirisa yang berlangsung sejak 7 Desember 2015 hingga hari ini.

Peserta sebanyak 166 orang dari 12 kabupaten di Kalbar, yang terdiri dari 15 orang tenaga ahli kabupaten yang bertindak sebagai pelatih dan 151 orang pendamping desa sebagai peserta pelatihan penyegaran. Konsolidasi pelatih selama tiga hari dari 7-9 Desember 2015 yang difasilitasi oleh Koordinator Provinsi. Pelatihan dibuka pada 9 Desember 2015 oleh Sekretaris BPMPD Kalbar Eben Ezer mewakili Kepala BPMPD Kalbar Y Alexander.

Pelatihan penyegaran pendamping desa selama delapan hari yang dibagi dalam lima kelas dengan masing-masing kelas diisi oleh tiga orang pelatih. Eben Ezer mengatakan, mulai dikucurkannya dana desa sebagai bagian dari implementasi UU No 6/2014 dipastikan menjadi kesempatan merubah pola pembangunan yang selama ini terjadi di Indonesia. Pola pembangunan yang menitikberatkan pada kebijakan pemerintah pusat diganti dengan pembangunan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat desa.

“Pada era pemerintahan terdahulu, khususnya orde baru cenderung menempatkan desa hanya sebagai lokasi pembangunan dari desain yang ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan pembanguan lebih bersifat terpusat, desa dan masyarakat desa nyaris selalu dianggap tidak mengerti dan tidak tahu apa yang mereka butuhkan bagi diri mereka sendiri. Akibatnya, masyarakat desa harus mengikuti desain yang didiktekan oleh pemerintah sehingga banyak kearifan lokal, adat-istiadat dan potensi desa yang tergerus dan melemahkan masyarakat dan desa,” ungkap eben.

“Kondisi itu telah mengesampingkan inisiatif, aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan program pembangunan yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Eben mengatakan, lahirnya UU No 6/2014 tentang desa telah memberikan legitimasi konstitusional sekaligus perintah bagi pemerintah untuk melakukan perubahan.

Ditegaskan dengan terbitnya visi pembangunan nasional 2015-2019 berupa terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Visi ini kemudian telah dirumuskan dalam Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas. “Kita dapat menemukan pada Cita Ketiga yang menegaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, sehingga pendamping menjadi salah satu perangkat yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka memastikan terlaksananya pembangunan Indonesia dari wilayah pinggiran,” ungkap Eben.(d5/ser)

 

Berita Terkait