BPKAD Kalbar Lelang 30 Kendaraan Dinas

BPKAD Kalbar Lelang 30 Kendaraan Dinas

  Rabu, 4 November 2015 07:55
LELANG: Sejumlah kendaraan dinas yang siap dilelang oleh Pemprov Kalbar. CHAIRUNNISYA/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Kalbar melelang 30 unit kendaraan dinas, Selasa (3/10). Kendaraan itu terdiri atas tujuh unit mobil dan 23 unit sepeda motor. Lelang ini diikuti 177 peserta.“Satu orang bisa mendaftar untuk lelang beberapa jenis kendaraan,” ujar Sekretaris BPKAD, Cornelius, kemarin.Lelang dilaksanakan di halaman samping Kantor Gubernur Kalbar. Di sana terpasang tenda. Kendaraan dinas yang akan dilelang disusun rapi di dekat tenda tersebut.

Peserta lelang berasal dari berbagai kalangan. Ada karyawan perusahaan swasta, wirausaha, maupun pegawai negeri di lingkungan Pemprov Kalbar. Lelang dipimpin langsung oleh petugas dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Sistemnya dimulai dengan limit yang ditentukan, kemudian ditingkatkan menggunakan kelipatan Rp50 ribu atau Rp100 ribu. Pembeli ditentukan dengan penawaran tertinggi.

Cornelius menjelaskan pelaksanaan lelang ini mengacu pada Pergub Kalbar Nomor 76 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi bagi PNS di lingkungan Pemprov Kalbar. Dengan adanya kebijakan ini, dilakukana penarikan seluruh kendaraan dinas operasional baik roda dua maupun roda empat yang digunakan pejabat dan staf. Setelah penarikan dilakukan uji fisik kendaraan melalui Balai Perbaikan dan Pemeliharaan Bermotor Dishubkominfo Kalbar.

“Dilakukan pendataan kembali untuk mengetahui jumlah kendaraan yang dibutuhkan satuan kerja perangkat daerah berdasarkan kebutuhan riil maupun beban kerja. Kemudian dilakukan penjualan melalui pelelangan terhadap kendaraan yang dipandang tak ekonomis dan tak efisien,” jelas Cornelius.Asisten II Setda Provinsi Kalbar, Lensus Kandri mengatakan berdasarkan data rekapitulasi kendaraan dinas yang tercatat di SKPD dan UPTD di lingkungan Pemprov Kalbar hingga 31 Desember 2014, tercatat 1.283 kendaraan dinas roda dua, 27 roda tiga, dan 659 roda empat. Jumlah kendaraan tersebut cukup banyak. Pembiayaan pemeliharaannya membebani keuangan daerah.

“Kebijakan Pemprov Kalbar menjual kendaraan dinas ini sudah mempertimbangkan faktor ekonomis, penyalahgunaan pemanfaatan, dan efisiensi penggunaannya,” kata Lensus, kemarin.Lensus menuturkan dengan adanya tunjangan transportasi, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan pengguna barang harus bertanggungjawab penuh atas keamanan kendaraan dinas pada masing-masing SKPD hingga lelang dilaksanakan. Kepala SKPD harus dapat mempertanggungjawabkan secara moril maupun materil terhadap tunjangan transportasi yang diberikan kepada PNS di instansinya.

Lensus juga meminta kepala SKPD dan UPTD mempercepat dan memproses pengusulan kendaraan dinas untuk operasional maupun yang akan dijual dengan tahapan penetapan kendaraan dinas untuk operasional.“Pelelangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan berkoordinasi dengan BPKAD Kalbar dan KPKNL Pontianak,” ungkap Lensus. (uni)

Berita Terkait