BPJS Kesehatan-Kejari Mempawah Gelar Sosialisasi

BPJS Kesehatan-Kejari Mempawah Gelar Sosialisasi

  Jumat, 11 December 2015 08:40
SOSIALISASI: (kiri ke kanan) Juliantomo, Unting Patri Wicaksono Pribadi, dan Heru Yustianto saat sosialisasi. FOTO IST

Berita Terkait

 
IMPLEMENTASI UU No. 24 Tahun 2011 dan PP No. 86 Tahun 2013 terkait Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan pada 10 Desember 2015, diadakan sebuah kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah. Sosialisasi rutin ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran badan usaha yang ada, agar segera mendaftarkan seluruh karyawan mereka menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Sesuai UU No. 40 tahun 2011 dan PP No. 86 tahun 2013 terkait Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan sebenarnya badan usaha yang ada seharusnya sudah mendaftarkan karyawan mereka paling lambat 1 Januari 2015, namun masih banyak belum melakukan hal tersebut. Maka BPJS Kesehatan melakukan langkah-langkah persuasif seperti kegiatan sosialisasi ini sebelum mengambil tindakan lebih jauh,” kata Kepala BPJS Kesehatan cabang Pontianak, Drg Unting Patri Wicaksono Pribadi MM AK.

Sebagai informasi, setiap badan usaha baik itu badan usaha besar, menengah dan kecil wajib mendaftarkan seluruh karyawan yang dimiliki termasuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan ke dalam program jaminan kesehatan. Hal ini telah diatur dalam UU No. 24 tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013. “Sanksi dapat diberikan kepada badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawan mereka, setelah surat peringatan pertamadan kedua diberikan tetapi tidak juga mendaftarkan seluruh karyawannya, mulai dari pengenaan denda sampai penghentian pelayanan publik seperti perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender/proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, penyedia jasa pekerja, serta izin mendirikan bangunan,” tambah Kepala Unit Pemasaran BPJS Kesehatan cabang Pontianak, Juliantomo.
Ia menambahkan, hal ini merupakan mandat undang-undang yang harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan program pemerintah ini berprinsip pada gotang royong, yaitu tolong menolong dalam membayar iuran, yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu. Bukan menunggu sakit baru daftar untuk gotong royong.
Demi optimalitas dari sosialisasi ini, dijelaskan pula posisi Kejaksaan Negeri dalam hal ini bertindak sebagai Pemberi Pelayanan dan Bantuan Hukum Penyelenggara Negara serta Mediator dan Fasilitator. “Diharapkan badan usaha dapat segera mendaftarkan karyawan yang dimiliki sebelum deadline diberikan,” tambah Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mempawah, Heru Justianto SH MH.
Bagi perusahaan atau badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya, diharapkan segera mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta jaminan kesehatan. Persyaratannya juga cukup mudah, hanya mengisi formulir registrasi dan melampirkan surat ijin usaha serta NPWP badan usaha, dan untuk karyawannya hanya melampirkan KTP dan kartu keluarga.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor BPJS Kesehatan terdekat ataupun di website www.bpjs-kesehatan.go.id.(biz)

 

Berita Terkait