BPJS Geram, Masih Ada Keluhan Pelayanan

BPJS Geram, Masih Ada Keluhan Pelayanan

  Senin, 4 April 2016 09:22
RSUD: Sejumlah pasien bergerombol di selasar RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau, dalam sebuah kegiatan beberapa waktu lalu. Sayangnya, masih ada keluhan dari peserta BPJS Kesehatan, saat menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. KAPUASHULUKAB.GO.ID

Berita Terkait

PELAYANAN yang diberikan petugas medis, baik di puskesmas maupun di rumah sakit rujukan kepada peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III, masih terus dikeluhkan. Pemahaman pasien peserta BPJS atas hak-haknya terkait obat yang ditanggung oleh BPJS dan obat yang tidak ditanggung pun masih minim. Akibatnya, muncul potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pelayanan medis.

Menyikapi masalah tersebut, kepala BPJS Kabupaten Kapuas Hulu, Adil, menegaskan bahwa mereka telah bekerja sama dengan RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau. Oleh karena itu, dia berharap agar pihak rumah sakit benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien BPJS. "Setiap bulan BPJS membayar Rp600 juta lebih ke RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau," ungkapnya pada sejumlah wartawan, Selasa (29/3) siang.

Dijelaskannya, pembayaran tagihan kepada rumah sakit milik pemerintah tersebut, berdasarkan jumlah pasien peserta BPJS yang berobat. Di sisi lain, dia menambahkan, tentu saja jenis penyakit pasien yang ditangani pihak rumah sakit. Dia juga memastikan jika pembayaran tersebut memakai sisten paket pengobatan. “Itu sudah sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan yang sudah merinci berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS sesuai penyakit pasien,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa semua biaya berobat pasien BPJS Kesehatan ditanggung RSUD Achmad Diponegoro, terkecuali obat yang diluar formularium nasional (fornas). Penambahan obat untuk pasien di luar obat fornas itu, menurut dia, boleh dilakukan. Namun, dia menambahkan, harus atas persetujuan direktur rumah sakit, di mana biayanya pun tidak boleh dibebankan kepada pasien peserta BPJS. “Jadi pasien tidak dibolehkan dibebankan lagi,” ungkap Adil.

Dipastikan dia kembali jika semua jenis penyakit, obatnya sudah diatur dalam fornas. Terlebih, dia menambahkan jika penggunaan obat fornas ini disusun oleh seluruh dokter ahli yang ada di Indonesia, sehingga pengobatannya diupayakan sampai sembuh. “Kalau masyarakat ada menemukan oknum petugas RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau dan atau petugas apotek yang nakal, segera laporkan ke kami beserta buktinya nanti akan kami tindak tegas," katanya.

Sementara itu, ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Kapuas Hulu, Edi Suhita, mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, RSUD Achmad Diponegoro seharusnya mengratiskan obat kepada pasien peserta BPJS, serta meningkatkan honor tenaga medis. Menurutnya, menggeratiskan biaya berobat pasien sudah menjadi kewajiban pemerintah, sehingga pasien dan petugas medis haruslah diperhatikan.

"Kekosongan obat di apotek rumah sakit dikarenakan mereka belinya sistim e-catalog pada pedagang besar farmasi (PBF) dengan harga murah. Sementara untuk ketersediaan obat di sana itu terbatas, dan terkadang terjadi kekosongan obat tertentu pada PBF yang ditunjuknya," papar dia. Seharusnya, dia menyarankan agar pemerintah setempat bersama DPRD mencari solusi melalui APBD, sehingga pemerintah menanggung obat di luar fornas.

Pengusaha apotek ini juga meminta agar pemerintah mampu menunjuk apotek swasta, yang mampu menyuplai obat. Dia yakin, apotek swasta mampu menjamin persediaan obat aman. Demikian juga dengan dokter, dimintakan dia agar mampu membedakan resep obat ditanggung BPJS dan yang tidak ditanggung BPJS, sehingga tidak terjadi penyimpangan oleh pihak-pihak tertentu. (aan)

Berita Terkait