BPA-SP Tolak Fasilitas Pemda

BPA-SP Tolak Fasilitas Pemda

  Rabu, 13 April 2016 09:53
KIOS BARU: Kios yang diberikan Pemkab Mempawah untuk menunjang operasional Badan Pemadam Api (BPA) Sungai Pinyuh. Namun ditolak karena tak sesuai kesepakatan. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Bantah Tak Komitmen

SUNGAI PINYUH- Pengurus Badan Pemadam Api Sungai Pinyuh (BPA-SP) menolak fasilitas bangunan yang disiapkan pemerintah daerah di komplek Pasar Rakyat Usaha Bersama Sungai Pinyuh. Alasannya, fasilitas yang dibangun tidak sesuai kesepakatan awal. Kunci bangunan telah diserahkan kepada Disperindagkoptamben Mempawah, Senin (11/4).

“Alasan kami mengembalikan fasilitas tersebut lantaran apa yang dijanjikan dinas dalam proses pembongkaran posko BPA-SP, tidak sesuai dengan yang telah disosialisasikan dulu. Makanya kami merasa kecewa, dan diputuskan untuk dikembalikan saja kuncinya,” tutur Sekretaris BPA-SP, Hermawan Halim.

Menurut Hermawan, fasilitas bangunan yang disediakan oleh Disperindagkoptamben tidak layak menunjang aktivitas BPA-SP. Padatnya aktivitas pedagang membuat petugas pemadam tidak leluas untuk menjalankan rutinitasnya sehari-hari.

“Janjinya dulu sesuai maket gambar, pada halaman depan akan dikosongkan tidak ada kegiatan parkir. Namun, faktanya sekarang aktivitas pedagang sangat padat. Sehingga, menganggu keberadaan aset pemadam. Jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat, maka kinerja petugas akan terhambat,” pendapatnya.

Tidak hanya kunci kantor, Pengurus BPA-SP juga mengembalikan kunci enam unit kios yang diserahkelolakan pemerintah daerah untuk menunjang operasional BPA-SP. Pihaknya juga melampirkan surat pemberitahuan yang ditembuskan kepada Bupati, DPRD, Camat dan jajaran Muspika Sungai Pinyuh.

“Kalau pemerintah daerah masih peduli dengan BPA-SP, tolong carikan lahan lain yang lebih strategis untuk membangun posko pemadam. Kami juga berharap mendapatkan bantuan anggaran yang cukup,” pintanya.

Dikonfirmasi, Kasi Bina Usaha Perdagangan dan Pembinaan Pasar Disperindagkoptamben Kabupaten Mempawah, Torbiansyah mengakui dirinya menerima pengembalian kunci dari pengurus BPA-SP. Dia pun menegaskan pihaknya telah memenuhi semua komitmen sebelum pembongkaran pasar.

“Semua komitmen awal sudah kita penuhi. Mereka minta dibangunkan kantor, gudang hingga kios sebanyak enam buah sudah diberikan. Termasuk bangunan di lantai dua juga diberikan untuk rapat dan kegiatan lainnya. Jadi, tidak benar kalau kami dianggap tidak komitmen dengan para pengurus BPA-SP,” tegas Torbiansyah.

Dalam proses pembangunan Pasar Rakyat Usaha Bersama Sungai Pinyuh, terang Torbiansyah, pemerintah daerah hanya berkewajiban membangun fisik kios dan lapak-lapak pedagang. Sedangkan aset seperti pagar dan lainnya, tidak termasuk dalam penganggaran.

“Tidak mungkin kita menyediakan aset yang tidak masuk dalam proses anggaran pembangunan pasar. Nanti bisa-bisa jadi temuan BPK. Intinya, kami sudah memenuhi komitmen dan memberikan fasilitas yang maksimal untuk BPA-SP,” tegasnya lagi.

Lebih jauh, Torbiansyah menyebut pihaknya telah memenuhi prosedur dan mekanisme dalam proses pembangunan. Salah satunya bangunan pasar inpres sungai pinyuh didirikan diatas lahan milik pemerintah daerah.

“Disana memang lahan milik pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan program pembangunan yang ditujukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat setempat,” pungkasnya.(wah)

Berita Terkait