BP3TKI dan Polda Kalbar Gerebek Penampungan Calon Pekerja Migran

BP3TKI dan Polda Kalbar Gerebek Penampungan Calon Pekerja Migran

  Rabu, 28 Oktober 2015 12:40

Berita Terkait

PONTIANAK - Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak bersama Polda Kalbar menggerebek rumah penampungan TKI nonprosedural. Sebanyak 17 calon pekerja migran berhasil diamankan beserta satu pengurus rumah penampungan, Senin (26/10). Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontianak As Syafii mengatakan, penggrebekan itu dilakukan di Kelurahan Pal V, Kecamatan Pontianak Barat. Hasilnya tim berhasil menemukan 17 calon TKI yang hendak diberangkatkan ke Brunei Darussalam. "Satu orang yang diduga pengurus penampungan TKI juga ikut diamankan," kata Syafii, Selasa (27/10).

Syafii menjelaskan saat dilakukan wawancara awal oleh petugas terhadap para TKI yang sebagian besar adalah perempuan, mereka dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Brunei Darussalam. Mereka mengatakan bahwa diantara mereka sudah ada yang ditampung kurang lebih dua bulan dan belum diberangkatkan sampai digerebek oleh pihak kepolisian.

"Dari 17 orang, 13 orang perempuan dan 4 laki-laki yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung," ungkapnya.

Syafii mengungkapkan pengakuan penampung, B bahwa para pekerja migran tersebut hanya transit di Pontianak. Selanjutnya akan dikirim ke negara tujuan. "Kami curiga terhadap aktivitas penampungan tersebut karena ketika dikonfirmasi terhadap para calon TKI mereka tidak pernah masuk ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri untuk mendapat pendidikan dan pelatihan," ungkapnya.

Sementara berdasarkan aturan, lanjut dia, setiap calon TKI yang akan bekerja pada sektor informal wajib mengikuti diklat selama 400 jam pelajaran untuk negara tujuan Brunei Darussalam. Pihak yang bertanggungjawab juga tidak bisa memperlihatkan surat persetujuan operasional (SPO) Kantor Cabang PPTKIS sebagaimana yang tertera di papan nama perusahaan PT. WKU.

Syafii menegaskan terkait dengan izin yang dimiliki oleh PT ini akan segera dikoordinasikan dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat yang berwenang mengeluarkan izin operasional kantor cabang PPTKIS. Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak yang memberikan rekomendasi izin pembentukan kantor cabang. "Kalau ditemukan pelanggaran bisa saja dikenakan tindakan administratif berupa pencabutan izin," tegasnya.

Syafii menyatakan untuk proses hukum pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke Polda Kalbar untuk ditindaklanjuti karena modus- modus penempatan secara nonprosedural ini sudah sering terjadi dan sangat merugikan pihak TKI sebagai korban. "Kalau tindak pidananya polisi yang menindaklanjuti sementara untuk indikasi pelanggaran administratifnya akan kami telusuri lebih lanjut," pungkasnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar AKBP Arianto membenarkan adaya penggerebekan salah satu rumah di kawasan Pal V, Pontianak Barat yang diduga sebagai tempat penampungan calon tenaga kerja Indonesia.

Penggerebekan sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penampungan TKI itu bekerjasama dengan BP3TKI Pontianak. Namun demikian, pihaknya masih belum dapat memberikan keterangan secara detail soal penggerebekan rumah tersebut. “Benar. Memang ada penggerebekan. Tapi kami belum bisa sampaikan sekarang,” kata Arianto saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Pihaknya masih akan melakukan penggembangan dan pendalaman terhadap kasus tersebut. “Intinya, masih dikembangkan. Nanti ada waktunya untuk memberikan keterangan pers,” katanya.

Hal senanda juga diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Kombes Awang Joko. Pihaknya saat ini masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 calon TKI yang terdiri dari 13 orang perempuan dan 4 orang laki-laki yang  berasal dari NTB, NTT dan Lampung. “Kami masih lakukan pemeriksaan,” katanya.

Pihaknya menduga ada indikasi pemalsuan dokumen kependudukan. Sebab, para calon TKI tersebut, hingga saat ini masih belum memegang paspor. (adg/arf)

 

   

 

 

 

Berita Terkait