Bos SOT Jadi Buronan Polisi

Bos SOT Jadi Buronan Polisi

  Jumat, 12 Agustus 2016 09:21
MH

Berita Terkait

MEMPAWAH - Proses hukum kasus investasi bodong berlebel Save Our Trade (SOT) terus bergulir. Namun, sudah dua kali dilayangkan surat panggilan, Bos SOT, MH tak memenuhi undangan penyidik. Kini, MH pun masuk dalam Daftar PEncarian Orang (DPO) Polres Mempawah.

 
Kapolres Mempawah, AKBP Dedi Agustono, S.Ik melalui Kasat Reskrim, AKP Prayitno, SH, MH memastikan proses hukum kasus SOT sedang berlangsung. Setelah menerima laporan resmi dari korban SOT, pihaknya merespon dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi lainnya.

Termasuk pula melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap pelapor yang juga berperan sebagai Bos SOT, MH. Polisi mengaku sudah dua kali melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap MH. Namun, MH tak pernah menggubris pemanggilan itu. Polisi pun tak menemukan keberadaan MH dikediamannya.

Gerah dengan sikap MH yang tak kooperatif terhadap proses hukum, polisi akhirnya menetapkan MH menjadi buronan polisi dan masuk dalam DPO Polres Mempawah. Dengan ditetapkannya status MH itu, maka polisi akan memburu keberadaan pria 24 tahun itu dari tempat persembunyiannya.

 “Karena sudah dua kali dilayangkan surat panggilan, namun tidak dipenuhi oleh terlapor yakni MH. Petugas pun sudah mengecek di kediamannya, tetap MH juga tidak ditemukan. Setelah semua prosedur itu dilalui, maka MH pun masuk dalam DPO,” terang Prayitno kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (11/8) pagi.

Ditanya perkembangan penyidikan dalam kasus yang merugikan milyaran rupiah uang korbannya itu, Prayitno mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang memproses satu berkas laporan dari korban. Walau pun banyak korban lainnya, namun mereka hanya diposisikan sebagai saksi dalam kasus investasi yang menjanjikan profit 50 persen perbulan itu.

 “Dalam kasus ini, kita jerat dengan pasal penipuan dan penggelapan. Kemudian dilapis dengan pasal 64 KUHP. Karena dalam kasus ini ada unsur perbuatan berkelanjutan atau berulang kali dengan korban,waktu dan tempat yang berbeda-beda,” papar Prayitno.

Prayitno pun memastikan dalam kasus itu, modus penipuan yang MH dengan cara bujuk rayu. Agar para korban mau memberikan harta bendanya dengan dalih berinvestasi. Walaupun sebenarnya tidak ada bentuk usaha atau perdagangan yang dijalankan oleh MH dengan dana yang dipungut dari para korbannya.

 “Apakah nanti ada unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), nanti akan ditentukan seiring berjalannya penyidikan dalam kasus ini. Yang pasti, kasus ini murni penipuan. Contohnya, menjanjikan keuntungan atau profit 50 persen, itu bentuk bujuk rayu menipu para korban,” tegasnya.

Terkait ancaman hukum yang akan menjerat MH dalam kasus itu, Prayitno mengatakan sesuai pasal penggelapan dan penipuan, maka pelakunya terancam pidana  4 tahun penjara. Namun, tidak menutup kemungkinan akan bertambah. “Bisa saja pidana nya lebih dari 4 tahun,” tukasnya.(wah)

Berita Terkait