Bos Kontraktor Langsung Ditahan, Pengadaan Kontraktor Tangan

Bos Kontraktor Langsung Ditahan, Pengadaan Kontraktor Tangan

  Jumat, 18 December 2015 08:05
Gambar dari Internet

Berita Terkait

 
SINTANG-Kontraktor pengadaan traktor tangan, Gunawan langsung ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Sintang usai ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan menitipkan penahanan tersangka ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II B Sintang, Rabu (16/12) malam.

Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Riono Budisantoso mengatakan, tersangka ditetapkan statusnya yang semula adalah saksi usai menjalani pemeriksaan sejak Rabu siang hingga malam. Kejaksaan memutuskan langsung menahan, karena alasan memudahkan proses penyidikan. Lantaran domisili tersangka adalah di Pontianak.
“Kita takut proses penyidikan terhambat kalau tidak ditahan,” kata Kajari.
Adapun nama perusahaan tersangka yakni CV Karya Gita Perdana. Selain kontraktor, tiga tersangka lain juga sudah ditahan Kejaksaan.
Ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Mereka adalah Robinson, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yohanes Nusantara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pokja pengadaan, Dimo.
“Keempat tersangka sudah ditahan,” ungkap Kajari.
Kejaksaan mulai melakukan penahanan tersangka pada Jumat (11/12) untuk tersangka Robinson. Penahanan Yohanes Nusantara dan Dimo menyusul pada Senin (14/12), kemarin. Dan, Gunawan selaku kontraktor ditahan pada Rabu (16/12).
Hingga kini, lanjut Riono, belum ada tersangka mengajukan penangguhan penahanan. Kecuali Sekda Sintang mengirim surat mempertanyakan status ketiga PNS dalam kasus traktor tangan.
“Sudah kita balas suratnya. Kita jelaskan jika mereka (tiga PNS) sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kajari.
Riono menambahkan, jumlah tersangka tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Lebih dari empat orang. Semua tergantung hasil pengembangan penyidikan dan kemauan para tersangka buka mulut.
“Sampai sekarang belum ada tersangka menyampaikan bekerja atas intervensi. Melakukan tugas tapi menyalahi ketentuan. Maka semua masih terus kita dalami,” ujarnya.
Menurut Kajari, Kejaksaan juga sudah mengirim berkas ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk perhitungan kerugian negara. Jika hasil audit sudah didapat, kejaksaan bakal segera mengirim berkas kasusnya ke pengadilan.
“Kita sudah memiliki perhitungan kasar, untuk kerugian negara, sekitar Rp600 juta hingga Rp800 juta. Tapi kita masih menunggu perhitungan BPKP,” kata Riono.(stm)

 

Berita Terkait