Bos Agung Sedayu Dilarang ke Luar Negeri

Bos Agung Sedayu Dilarang ke Luar Negeri

  Senin, 4 April 2016 09:06
TERRSANGKA: Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Sabtu (2/4). Sanusi terjaring OTT KPK karena terkait penerimaan suap reklamasi pesisir utara Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Foto: Ricardo/JPNN.com

Berita Terkait

JAKARTA -- Penyidikan dugaan suap rancangan peraturan daerah reklamasi pantai Utara Jakarta yang menjerat bos PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta M Sanusi terus berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan bepergian ke luar negeri. Surat permintaan pencegahan sudah dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan permintaan pencegahan terhadap sang pengusaha itu sudah dilakukan komisi antirasuah sejak Jumat (1/4).  "Iya surat permohonan dikirim Jumat (2/4) yang lalu," kata Yuyuk saat dikonfirmasi Pontianak Post, Minggu (3/4).

Pencegahan dilakukan untuk enam bulan ke depan. Pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu yang bersangkutan dibutuhkan keterangannya, tidak sedang berada di luar negeri.

Selama ini Aguan dikenal sebagai pebisnis properti papan atas Indonesia. Salah satu orang terkaya di Indonesia ini juga aktif di berbagai kegiatan sosial melalui Yayasan Buddha Tzu Chi. Sebagai relawan, Aguan banyak membantu orang tak mampu melalui yayasan itu. Pemilik PT Jakarta International Hotel dan Development itu kini tak bisa bepergian ke luar negeri setelah KPK meminta Imigrasi mencegahnya sejak Jumat (1/4). "(Pencegahan) terkait kasus raperda reklamasi," kata Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Ariesman, Sanusi dan karyawan PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan KPK, Kamis (31/3) malam.

Ariesman diduga menyuap Sanusi Rp 2 miliar dalam dua kali pemberian. "Intinya ada uang Rp 2 miliar yang diserahkan kepada Sanusi," kata Ibnu Akhyat, pengacara Ariesman di KPK, Sabtu (2/4).

Pengacara Sanusi, Krisna Murthi menegaskan bahwa inisiator suap kepada kliennya ialah oknum PT APL. "Yang pasti klien kami memang disuap. Inisiatornya swasta (oknum APL)," kata Krisna di markas KPK, Sabtu (2/4) dini hari.

Sementara itu, KPK belum mencegah Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta M Taufik bepergian ke luar negeri. "Belum (dicegah)," kata Yuyuk.  Sebelumnya, KPK sudah menyegel ruang kerja Taufik setelah OTT Sanusi yang juga adik kandungnya.

KPK masih mendalami uang sebesar USD 8 ribu yang ditemukan saat menangkap Sanusi. Dollar itu disebut-sebut milik pribadi Sanusi dan bukan bagian dari uang suap Rp 1,14 miliar dari Ariesman.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku tetap tak bisa sembarangan mengembalikan uang itu. "Tidak bisa sembarang harus diklarifikasi dulu. KPK harus hati hati, apa itu milik dia pribadi atau masuk di dalam kaitan lain," ujar Saut dalam pesan singkatnya, Sabtu (2/4). (ody) (gun/c6/agm)

Berita Terkait