BNN Endus Uang Haram Rp 2,8 Triliun

BNN Endus Uang Haram Rp 2,8 Triliun

  Sabtu, 20 Agustus 2016 10:54
Arman Depari

Berita Terkait

JAKARTA – Peredaran narkoba di Indonesia menghasilkan perputaran uang dalam jumlah besar. Badan Narkotika Nasional (BNN) mendeteksi adanya transaksi narkoba sebesar Rp 2,8 triliun. Uang haram itu berasal dari Pony Candra, bandar besar yang telah divonis seumur hidup.

 
Deputi Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menuturkan, uang hasil transaksi narkoba itu diketahui berawal dari data transaksi mencurigakan yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Awalnya, ada transaksi mencurigakan Rp 3,6 triliun. ”Setelah ditelusuri, ditemukan Rp 2,8 triliun yang hasil narkotika,” ujarnya.

Sisanya, Rp 800 miliar, masih diperiksa untuk mengetahui apakah terkait dengan narkoba atau kejahatan lainnya. Yang menarik, uang Rp 2,8 triliun itu berasal dari satu sumber. Yakni, Pony Candra. ”Dia tertangkap beberapa tahun lalu,” kata Arman.

Pony Candra menyebar uang haram itu ke 32 rekening bank dan perusahaan. Di dalam dan luar negeri. Asia sampai Eropa. Ada aliran dana ke rekening perusahaan dan pabrik. Begitu ditelusuri, ternyata perusahaan itu sudah tidak aktif. ”Sebagian ada di dalam negeri,” ujarnya.

Arman mengungkapkan, sejauh ini belum ditemukan permainan oknum petugas dalam transaksi mencurigakan itu. ”Kalau ditemukan, tentu akan ditindak,” katanya.

Yang sebesar itu merupakan hasil transaksi narkoba selama 2014 hingga 2016. ”Dalam catatan BNN, ada dua bandar yang skalanya sangat besar. Salah satunya Pony Candra,” ujar Arman.

BNN menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk kasus Pony Candra. Semua uang hasil transaksi narkoba dikejar hingga bisa disita. ”Kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah negara yang menyimpan uang itu,” terangnya.

Untuk dalam negeri, BNN merasa lebih mudah mendapatkan uang haram itu. Ada kemungkinan uang tersebut sudah digunakan untuk membeli aset bergerak dan tidak bergerak. ”Semua itu akan disita,” kata Arman.

Menurut Arman, ada 72 sindikat besar di Indonesia. Satu sindikat bisa menghasilkan transaksi Rp 1 triliun. Itu berarti, ada uang narkoba Rp 72 triliun yang bisa ditelusuri. ”Kami minta penelusuran ke PPATK,” ujarnya.

Direktur Kerja Sama dan Humas PPATK Brigjen Firman Santyabudi menuturkan, pihaknya rutin mengirimkan data transaksi mencurigakan kepada semua penegak hukum. ”Kalau diminta mendeteksi uang narkotika, tentu itu kewenangan penegak hukum. Kami hanya setor semua data,” paparnya.

Bila memang ada 72 sindikat narkotika, PPATK akan mendeteksi rekening milik sindikat tersebut. Tidak mudah. Ada beberapa modus yang digunakan. Salah satunya menggunakan rekening milik orang lain. ”Perlu penelusuran mendalam,” kata Firman. (idr/c10/ca)

Berita Terkait