BNI Pontianak Siap Serap Dana Tax Amnesty

BNI Pontianak Siap Serap Dana Tax Amnesty

  Jumat, 12 Agustus 2016 09:08

Berita Terkait

Program pengampunan pajak alias tax amnesty mulai mengalirkan dana ke perbankan Bank-bank persepsi yang ditunjuk menampung dana mulai menerima setoran dana dari para peserta amnesti pajak. Seperti yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang siap menampung dana tax amnesty di 1.800 outletnya di Indonesia

Pahlevi Y Harisandy, Pontianak

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai bank pertama di Indonesia ini mengerahkan seluruh outlet mereka yang tersebar di Indonesia untuk melayani dan menampung dana setoran dari peserta amnesty pajak.

Setidaknya, BNI memiliki 1800 outlet di Indonesia ditambah enam kantor cabang di luar negeri yang disiapkan untuk menampung dana yang mengalir dari luar negeri (Repatriasi) atau dana tebusan yang dibayarkan dalam rangka memenuhi persyaratan tax amnesty dari para wajib pajak.

Termasuk outlet BNI yang berada di kota Pontianak yang berpusat di Jalan Tanjungpura. Disampaikan Head of Network BNI Cabang Pontianak, Suhardi Petrus melalui Anas selaku Wakil Pemimpin. Dia menegaskan, BNI Pontianak sudah melayani para peserta tax amnesty sejak awal program pengampunan pajak dari pemerintah ini dibuat.

“Kita sudah melayani masyarakat yang ingin mengikuti program pengampunan pajak ini sejak bulan Juli lalu. Kita juga berikan informasi lengkap tentang program ini bagi mereka yang baru mau mengikuti program keringanan pajak dari pemerintah ini,” jelas Anas menyampaikan.

Diyakini Anas, BNI sebagai salah satu bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. “Kita salah satu bank BUMN yang terbesar di Indonesia. Kita sangat menggaungkan program ini kepada seluruh elemen masyaraat khususnya para pengusaha, minimal kita dukung progam pengampunan pajak ini diawali dengan nasabah kami yang menyebar,” ucapnya.

BNI yang memiliki enam kantor cabang yang berada diluar negeri juga diyakininya dapat menyerap dana penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif yang lebih rendah.

“Kita akan optimalkan menyerap dana tersebut melalui enam kantor cabang kami di luar negeri. Enam kantor cabang itu ada di Hongkong, Jepang, Singapura, Amerika, Korea dan Inggris,” sebut dia.

Anas menjelaskan, pengampunan pajak atau yang dikenal dengan sebutan tax amnesty ini tidak hanya mengungkap hartayang ada di luar negeri tetapi juga harta yang ada di dalam negeri yang belum di laporkan dalam SPT Tahunan.

Harta tersebut bisa berbentuk barang berharga seperti perhiasan, kendaraan, rumah, tanah, dan deposito yang ada di Bank atau uang yang ada dalam rekening masyarakat.

Anas menilai, ini merupakan kesempatan yang bagus untuk masyarakat melaporkan hartanya ke dalam daftar SPT tahunan. Karena lanjut dia, program ini memberikan tarif yang rendah dan dibagi dalam tiga tahap.

Dijelaskannya, ketia tahap tersebut memiliki tarif yang berbeda-beda. Pada Tahap I (1 Juli – 30 September) ditetapkan 2% dengan total harta bersih, Tahap II mulai 1 Oktober hingga 31 Desember akan dikenakan 3% dan 5% akan dikenakan pada peserta pengampunan pajak di Tahap III dari 1 Januari 2017 sampai 31 Maret mendatang.

Harta bersih merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang yang belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir. Tarif 2% tersebut untuk pengungkapan harta yang ada di Indonesia namun belum dilaporkan. “Sedangkan untuk harta yang ada di luar negeri dikenakan tarif sebesar 4% pada periode pertama, 6% untuk tahap kedua dan 10% ditahap ke tiga,” tambahnya.

Diimbaunya, agar seluruh masyarakat atau pengussaha yang memiliki harta kekayaan jenis apapun untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. “Kami harap semua masyarakat khususnya pengusaha yang memiliki harta kekayaan tersebut dapat melaporkan harta kekayaan miliknya di dalam SPT Tahunan demi mendukung program yang membangun perekonomian nasional ini,” katanya.

Anas menambahkan, kedepan akan ada aturan dari pemerintah yang menyatakan era keterbukaan, jadi data-data kekayaan seseorang itu dapat dilihat pemerintah. “Jadi bagi mereka yang tak membayar pajak akan dapat terjaring dan harus siap menerima sanksinya,” tandas Anas saat ditemui Pontianak Post di ruang kerjanya. (**)

Berita Terkait