Bersama-sama Benahi Penjara

Bersama-sama Benahi Penjara

  Senin, 28 March 2016 09:00

Berita Terkait

JAKARTA – Kerusuhan di Rutan Malabero, Bengkulu, yang menewaskan lima narapidana menguatkan pandangan bahwa kondisi penjara saat ini bak api dalam sekam. Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Badan Nasional Narkotika (BNN) perlu bersinergi memadamkan api masalah dalam bui. Sebab, ketiganya turut berperan dalam masalah overkapasitas yang terjadi di 477 lembaga pemasyarakatan (lapas) di tanah air.

Sesuai data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), saat ini 181 ribu napi harus berimpit-impitan di 477 lapas dan rutan yang kapasitasnya hanya 118 ribu napi. Kelebihan bebannya mencapai 63 ribu napi.  

Dalam setiap lapas, bisa jadi sel berukuran 20 meter persegi harus diisi puluhan napi. Sempit. Gerah dan susah tidur menjadi keseharian para napi. Situasi itu bisa membuat siapa pun berubah menjadi beringas karena terpicu dengan apa pun masalah yang mengusiknya.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM I Wayan Kusmiantha Dusak menuturkan, kebetulan di Rutan Bengkulu itu yang mengusik adalah pengambilan seorang penghuni rutan yang bandar narkoba. Tapi, pemicu kericuhan dalam lapas tersebut bisa berasal dari apa pun. ”Pada dasarnya, overkapasitas di lapas memang menjadi problem utama. Overkapasitas ini terjadi di sebagian besar lapas,” tuturnya.

Jumlah narapidana saat ini terus bertambah. Namun, pembangunan lapas dan rutan tidak mungkin mengimbangi. Misalnya, penjara dengan risiko paling tinggi di pulau penjara, Nusakambangan. Di antara tujuh lapas di pulau tersebut, ada dua lapas yang tergolong baru, yakni Pasir Putih dan Narkotika. Lalu, yang baru direnovasi hanya ada dua, yaitu Lapas Batu dan Permisan. ”Lapas Kembangkuning dan Besi belum direnovasi,” paparnya.

Dengan begitu, pembangunan infrastruktur lapas bukan solusi utama untuk memperbaiki kondisi lapas. Dia mengatakan, perbaikan sistem penegakan hukum adalah jurus ampuh untuk membuat penjara tidak lagi bermasalah. ”Selama ini hukuman itu selalu berdasar balas dendam. Padahal, justru jauh lebih baik bila hukuman itu berdasar pada memperbaiki diri setiap narapidana,” kata Kusmiantha Dusak. 

Konsep hukuman yang dilakukan penegak hukum tersebut tentu bisa diubah. Ada berbagai cara yang bisa ditempuh dalam menghukum orang, tetapi justru mendorong membentuk kepribadian yang lebih baik. Misalnya, kerja sosial dan rehabilitasi. ”Saat ini penting untuk mencari solusi agar penjara tidak lagi overkapasitas,” tuturnya.

Kusmiantha Dusak mengatakan, memang saat ini belum ada konsep kerja sosial di lapas. Namun, setidaknya ada kebijakan bahwa napi bisa bekerja di luar lapas. Syaratnya, telah menjalani setengah masa hukuman. Ada sekitar 15 ribu napi yang saat ini tercatat bekerja di luar lapas. ”Mereka pagi hingga sore bekerja di luar. Malamnya menginap di lapas. Tentunya, ini upaya untuk membuat lapas tidak overkapasitas juga,” ucapnya.

Khusus untuk rehabilitasi, saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) mulai menerapkan. Rehabilitasi para pengguna itu bisa membuat penjara bukan seakan tong sampah. ”Penjara memang ujung dari penegakan hukum. Tapi, seharusnya bukan tong sampah dari kejahatan yang terjadi di masyarakat,” terangnya.

Rehabilitasi saat ini belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari banyaknya napi kasus narkotika di penjara. Jumlah napi narkotika pada Maret 2016 mencapai 61 ribu orang. Itu tersebar di 477 lapas dan rutan. Jumlah tersebut hampir separo di antara total narapidana. ”Kalau tidak ada napi narkotika di lapas, bisa dibilang lapas tidak akan overkapasitas,” ujar mantan kepala Kanwil Jawa Barat tersebut. 

Humas BNN Kombespol Slamet Pribadi menuturkan, sebenarnya BNN sudah berupaya maksimal dalam merehabilitasi pengguna narkotika. Tujuannya tidak hanya mengurangi overkapasitas, tapi juga membuat setiap manusia yang sakit itu kembali sehat. ”Karena itu, BNN sejak awal bersinergi dengan Kemenkum HAM untuk bisa menyelesaikan masalah di penjara,” tuturnya.

Rehabilitasi juga menjadi salah satu kunci untuk menghilangkan permintaan terhadap narkotika. Slamet menegaskan, kalau pasar narkotika di Indonesia tidak dihilangkan, narkotika sulit diberantas. 

Kepolisian sebenarnya juga telah berupaya mengurangi overkapasitas penjara dengan rehabilitasi. Akhir tahun lalu Surat Keputusan Kapolri No STR/865/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Anang Iskandar menginstruksikan agar pengguna narkotika direhabilitasi. 

Berulang-ulang Anang berupaya meruntuhkan pemahaman yang salah bahwa rehabilitasi bukan hukuman. Menurut dia, rehabilitasi bagi pengguna itu justru lebih menyakitkan daripada sekadar hukuman badan. ”Siapa bilang direhabilitasi itu tidak sakit? Kalau hanya dipenjara, tapi bisa menggunakan narkotika, bagaimana?” ujarnya.

Bahkan, rehabilitasi tidak hanya soal menghukum seperti penjara. Namun, juga mengemban tugas untuk membuat pengguna kembali menjadi manusia yang bebas dari narkotika. Dengan demikian, kehormatan manusia bisa kembali. ”Kalau sembuh, yang kecanduan tentu bisa bermanfaat untuk orang banyak,” ujarnya. (idr/c10/sof)

Berita Terkait