Berharap Kejelasan Status Nanga Erak-Rantau Bumbun

Berharap Kejelasan Status Nanga Erak-Rantau Bumbun

  Senin, 9 January 2017 09:30
TANPA STATUS: Ruas jalan Nanga Erak – Rantau Bumbun yang belum memiliki kejelasan status sampai saat ini, apakah milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten. MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Sejumlah warga desa di perhuluan Sungai Kalis, Kecamatan Kalis, yang melintasi ruas jalan Nanga Erak – Rantau Bumbun, berharap status jalan yang masih dikuasai perusahaan diperjelas statusnya. Dengan kejelasan status terbut, warga di sana menginginkan peningkatan pembangunanan terhadap ruas jalan tersebut. Karena, sebagian masyarakat di perhuluan Mandai selama ini melintasi ruas jalan itu.

Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Fabianus Kasim, mengungkapkan, kejelasan status jalan di Desa Rantau Bumbun atau Nanga Raun tersebut sangat penting. Sebab, dengan adanya status tersebut, dia yakin akan mempermudah pemerintah untuk menganggarkannya.

“Banyak masyarakat Hulu Kalis datang ke saya, mereka minta ruas jalan Nanga Erak – Rantau Bumbun itu diperjelas statusnya,” kata politisi Hanura ini, Minggu (8/1) di Putussibau.

Lebih lanjut Kasim mengungkapkan bahwa yang dimaksud kejelasan status tersebut apakah merupakan jalan desa, kecamatan, atau kabupaten, sehingga menjadi sangat penting. Karena, menurutnya, tidak mungkin pemerintah, baik daerah maupun provinsi atau pusat menganggarkan jalan tersebut, jika statusnya tidak jelas. Dikatakannya, di Kapuas Hulu masih banyak jalan yang mesti ditingkatkan statusnya, seperti dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.

“Jalan kabupaten sangat banyak, sehingga tidak bisa ditangani oleh APBD kabupaten. Mestinya ada inisiatif mengubah status, misalnya dari jalan kabupaten ke provinsi, sehingga bisa ditangani dengan baik,” tutur Kasim.

Menanggapi masalah tersebut, kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu, Ana Mariana, mengungkapkan bahwa pihaknya bukan tak mau membangun ruas jalan dimaksud. Menurutnya, harus dipertegas juga apakah ruas jalan tersebut merupakan milik desa atau kecamatan. Untuk status pun, kata dia, mesti ada usulan dari desa setempat.

“Untuk usulan status mesti ada dari desa atau kecamatan kepada pemerintah daerah,” jelasnya. Jika status sudah jelas, barulah pihaknya bisa mengganggarkan pembangunan jalan itu. Harapan dia, nantinya itu bisa menjadi kewenangan Pemkab melalu dinas mereka.

“Kami tidak bisa menganggarkan kalau statusnya tidak jelas. Nanti bisa jadi temuan. Untuk usulan status jalan mesti dari desa atau kecamatan setempat,” saran Ana. Dia mengatakan, jika itu menjadi kewenangannya, secara bertahap pasti dilakukan peningkatan, sepanjang dana tersedia. Demikian juga dengan jalan-jalan lainnya yang memang jadi kewenangan kabupaten, tetap diperhatikan mereka.(aan)

 

 

Berita Terkait