Berharap Infrastruktur Lebih Baik , Harapan kepada Kepala Daerah Baru

Berharap Infrastruktur Lebih Baik , Harapan kepada Kepala Daerah Baru

  Rabu, 17 February 2016 09:52
MEMPRIHATINKAN: Kondisi salah satu titik pada ruas jalan yang menghubungkan Dusun Siduk di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara menuju Kecamatan Tayap di Kabupaten Ketapang yang begitu memprihatinkan. INFO KETAPANG

Berita Terkait

KETAPANG – Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ketapang, Martin Rantan dan Suprapto S, dilantik hari ini (17/2) di Pontianak. Dengan dilantiknya Martin dan Suprapto, maka secara resmi pasangan ini akan memimpin Ketapang hingga 2021 mendatang.

Dalam kepemimpinannya selama lima tahun ke depan, masyarakat banyak menaruh harapan kepada pemimpinnya yang baru tersebut. Masyarakat berharap Martin-Suprapto bisa membawa Ketapang ke arah yang lebih baik. "Tentu kita berharap Ketapang lebih baik lagi di bawah kepemimpinan yang baru ini," kata salah satu pemuda Ketapang, Wiyan, kemarin (16/2).Ia menjelaskan, banyak sektor yang harus dibangun dan diperbaiki di Ketapang. Salah satunya yang paling mencolok adalah infrastruktur jalan. Ia berharap pembangunan dan perbaikan jalan harus merata, baik di kota maupun di desa. Dia meminta jangan ada ketimpangan dalam pemerataan pembangunan.

"Membangun di kota itu penting untuk menunjukkan wajah dan identitas Ketapang. Namun, jangan lupa kalau Ketapang itu memiliki 20 kecamatan. Jadi, membangun Ketapang itu tidak hanya di satu kecamatan, tapi harus ke polosok," harapnya.Dia menilai jika pembangunan infrastruktur jalan di Ketapang belum berhasil. Diungkapkan dia, masih banyak jalan-jalan yang menghubungkan beberapa kecamatan kondisinya rusak parah. Seperti halnya, disebutkan dia, ruas jalan Ketapang – Kendawangan, Siduk – Tayap, dan Pelang – Tumbang Titi.

"Beberapa ruas jalan ini memang menjadi tanggung jawab (Pemerintah) Provinsi (Kalbar). Tapi (Pemerintah) Kabupaten (Ketapang) harus bisa melobi Provinsi agar mau memperbaiki ruas jalan Provinsi. Jangan hanya karena bukan menjadi tanggung jawab Kabupaten kemudian diabaikan. Itu tidak benar. Kalau seperti itu, tidak akan bagus-bagus jalan Provinsi yang ada di Ketapang ini," ungkapnya.

Selain infrastruktur jalan, isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah mutasi pejabat di lingkungan SKPD. Masyarakat masih bertanya-tanya, apakah akan ada perombakan SKPD pascapelantikan Bupati dan Wakil Bupati?Warga Delta Pawan, Fardi (38), mengatakan, isu tentang mutasi jabatan di lingkungan SKPD pascapelantikan kepala daerah yang baru dianggap lumrah. Namun, menurutnya, jika memang ada mutasi, maka penempatan posisi jabatan harus pas dan sesuai aturan.

"Ini sudah menjadi rahasia umum, akan ada mutasi jabatan pascapelantikan nanti. Tapi sebagai masyarakat, kita tidak boleh menuding itu sebagai langkah bagi-bagi jatah. Bisa saja mutasi itu dilakukan untuk menunjang kinerja percepatan pembangunan," katanya.Namun demikian, menurut dia, mutasi juga harus dilalukan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Boleh saja memutasi, itu hak prerogratif Bupati. Yang masyarakat inginkan, dari mutasi yang dilakukan itu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai lebih buruk dari sebelumnya," harapnya.

Sementara itu, calon Bupati Ketapang, Martin Rantan, mengatakan, pada enam bulan pertama menjabat, akan terlebih dahulu membenahi birokrasi. Mutasi akan dilakukan dia untuk menunjang kinerja pemerintahannya dan untuk mempercepat pembangunan. "Enam bulan pertama kita benahi internal dulu," janji dia beberapa waktu lalu.Martin akan memutasi pejabat yang dianggap mampu untuk mendukung, menjalankan, dan mempercepat visi dan misinya. "Tentu kita tata dulu orang-orangnya. Kita persiapkan sumber daya manusianya sebelum memulai menjalankan program. Percuma program bagus, tapi sumber daya manusianya kurang medukung," lanjutnya.

Terkait mutasi, Martin, mengaku tidak terburu-buru untuk melantik pejabat eselon II. "Tidak akan memutasi eselon II. Kita hanya akan menata struktur di bawahnya. Kita juga mau lihat nanti, kalau memang memungkinkan untuk memutasi eselon II tanpa dilelang, maka tidak akan dilelang. Jika memang harus dilelang, maka akan dilelang. Kita ikuti aturan yang ada," pungkasnya. (afi)

Berita Terkait