Berantas Pungli Pelabuhan, Jokowi Perintah Polri Tangkap Pelaku

Berantas Pungli Pelabuhan, Jokowi Perintah Polri Tangkap Pelaku

  Rabu, 14 September 2016 09:30
PUNGLI: Seorang pekerja pelabuhan memandangi kapal yang hendak bersandar di Terminal 1 Pelabuhan Baru Priok, Jakarta, Selasa (13/9). Presiden Joko Widodo memerintah Kapolri agar menindak tegas pungli di pelabuhan. REUTERS/Darren Whiteside

Berita Terkait

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa atas kinerja pelabuhan-pelabuhan di Indonesia terkait dwelling time atau lamanya waktu bongkar muat kontainer. Dia menargetkan paling lama dua sampai tiga hari. Nyatanya, belum ada satu pun pelabuhan yang memenuhi target tersebut.

Dua tahun lalu, jelas Jokowi, dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta adalah 6–7 hari. Kemarin (13/9) dia menanyakan ke Pelindo dan mendapat jawaban 3,2 hari. Versi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dwelling time di pelabuhan terbesar di Indonesia itu adalah 3,7 hari. ”Ya, antara itu. Saya mintanya 2 koma. Jangan berhenti di 3,2,” kata presiden saat meresmikan Terminal Peti Kemas Kalibaru atau New Tanjung Priok kemarin.

Presiden meminta pelabuhan lain yang dikelola Pelindo mengikuti sistem yang ada di Priok. Yakni Pelabuhan Belawan Medan, Tanjung Perak Surabaya, dan Soekarno-Hatta Makassar. ”Di Belawan masih 7–8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau kita masih 7–8 hari?” ujar Jokowi. Raut mukanya serius.

Presiden mengungkapkan temuan di Belawan. ”Ada delapan crane, yang dijalankan hanya satu. Untuk apa? Tawar-menawar saja, saya dahulukan, tapi mana?” cetus Jokowi sembari membuat isyarat tangan orang meminta uang. Praktik pungutan liar alias pungli diyakini marak terjadi di pelabuhan. ”Terus terang, mereka minta. Saya minta uangnya,” kata Jokowi dengan nada kesal. Informasi tersebut dia terima dua hari lalu.

Menurut Jokowi, kalau Priok bisa menurunkan dwelling time menjadi 3,2 hari, seharusnya pelabuhan lain juga bisa. Bila praktik-praktik semacam itu masih terus berlangsung, Indonesia akan tertinggal oleh negara lain. Sebab, negara lain terus berbenah demi menarik arus barang masuk.

Jokowi pun memerintah Kapolri mengecek langsung potensi tindak pidana di Belawan dan Tanjung Perak. ”Yang pungli-pungli seperti itu, tangkap. Tidak ada toleransi lagi,” tegas presiden. 

Perbaikan sistem harus dilakukan secepat-cepatnya. Sebab, permintaan tersebut telah disampaikan sejak dua tahun lalu. Apabila pelayanan semakin cepat, tidak ada lagi ruang untuk pungli. Hal itu menjadikan proses bongkar muat barang di pelabuhan lebih efisien.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, untuk perbaikan sistem layanan, presiden meminta dilakukan dari dua sisi. Pertama, dari otoritas pelabuhan. Target utamanya adalah Pelabuhan Belawan Medan, Tanjung Perak Surabaya, dan Soekarno-Hatta Makassar. ”Presiden memberikan waktu satu bulan. Harus ada perbaikan di tiga tempat ini,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan kemarin.

Kalau tidak ada perbaikan, Polri akan melakukan penegakan hukum. ”Kami akan bikin satgas. Kalau ada permasalahan, akan kami gebrak itu,” tegas Tito.

Pengawasan dilakukan terhadap tiga tahap yang memengaruhi dwelling time. Pertama, tahap preclearance yang meliputi proses perizinan. Kemudian, customs clearance atau tahap pemeriksaan di bea dan cukai. Terakhir, postclearance atau proses yang melibatkan otoritas pelabuhan. ”Tidak dikeluarkan karena macam-macam alasan lah. Ujung-ujungnya setoran. Itu juga akan kami gebrak,” tandas alumnus Akpol 1987 tersebut.

Satgas itu bakal bekerja secara senyap. Tito tidak mengungkap siapa saja yang akan menjadi anggota satgas. Meski presiden memberikan waktu perbaikan satu bulan, kepolisian diberi keleluasaan untuk bertindak bila terjadi tindak pidana. Tidak perlu menunggu tenggat perbaikan. Polri akan membuat hotline untuk menampung laporan-laporan mengenai hambatan di pelabuhan. 

Tito mengatakan, batas waktu satu bulan perbaikan yang diminta presiden sebenarnya tidak berkaitan dengan penegakan hukum. Tapi lebih pada kinerja. ”Bisa saja beliau nanti melakukan langkah-langkah lain di luar penegakan hukum. Misalnya, saya nggak ngerti, mungkin penggantian pejabat,” ucapnya.

Khusus untuk New Tanjung Priok, presiden meminta pembangunan tahap II dan III dipercepat. Begitu pula terminal produk yang merupakan tahap IV dan V. Pelabuhan tahap pertama yang diresmikan kemarin pun merupakan hasil percepatan pembangunan. Hal itu dilakukan karena Indonesia benar-benar kekurangan kapasitas terminal di pelabuhan. 

”Kalau finansial dari Pelindo II tidak cukup, gandeng swasta, gandeng investor. Jangan menunggu-nunggu,” tutur presiden. Pelindo menjanjikan empat tahap pembangunan itu bisa selesai 2019. Presiden meminta janji tersebut tidak meleset.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui, dwelling time di sejumlah pelabuhan masih tinggi. Banyak yang tidak konsisten melakukan layanan satu atap. Jakarta dinilai sudah membaik. ”Dua tempat yang masih memprihatinkan adalah Surabaya, enam hari, dan Belawan lebih dari itu,” ungkapnya. 

Dalam waktu dekat Kemenhub menyerahkan pengelolaan 22 pelabuhan yang menjadi hub pertama kepada swasta dan BUMN. Pelabuhan-pelabuhan tersebut secara ekonomis sudah layak untuk dikelola. Diharapkan, proses komersial bisa berjalan dengan baik. Setelah itu, Kemenhub bakal menangani lokasi-lokasi yang lebih jauh, termasuk pelabuhan perintis. 

New Tanjung Priok akan dikonsep dengan menggunakan sistem hub and spoke. Kalibaru akan menjadi hub bagi seluruh pelabuhan se-Indonesia. Kemudian, ada sejumlah pelabuhan yang bakal dijadikan spoke atau penunjang pelabuhan hub. Hal itu menjadikan distribusi barang lebih mudah. (byu/mia/c9/ca) 

Berita Terkait