Beranda Depan Negara

Beranda Depan Negara

Senin, 21 December 2015 16:15   1

SALAH satu kekhasan  dari Kalimantan Barat yang lain adalah posisinya. Kalimantan Barat bertetangga langsung dengan negara Malaysia baik  darat maupun laut. Perbatasan darat memisahkan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Perbatasan laut memisahkan Indonesia di sepanjang Selat Malaka, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi.

Dalam Wikipedia dinyatakan bahwa sepanjang 2.019 km perbatasan darat membentang dari Tanjung Batu di ujung Kalimantan Barat Laut, melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah Timur Laut Kalimantan.

Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, Daerah Kalimantan Barat, terutama wilayah di sepanjang perbatasan dikenal dengan istilah ‘Beranda Depan Negara’. Sebagai beranda depan negara tentu membawa berbagai konsekuensi yang selalu terkait dengan masalah antar bangsa.

Misalnya, tidak perlu berpagar tinggi yang justru menghalangi pemandangan. Walaupun, dengan alasan demi keamanan orang lebih senang berpagar tinggi. Padahal, keberadaan pagar itu menunjukkan derajad kewibawaan dari pemiliknya.

Tampaknya, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ingin membangun pagar tinggi yang berduri seperti yang dimiliki oleh sejumlah negara lain atau sebuah tembok tebal menjulang tinggi seperti tembok besar Tiongkok. Tetapi, justru akan dibangun jalan sepanjang 700 KM membentang paralel dengan garis batas. Dana yang dianggarkan sekitar Rp2 triliun. Dana itu termasuk untuk membangun pintu masuk perbatasan (Metrotvnews.com, 10 Oktober 2015).

Walau paralel, jalan ini tak ‘menempel’ garis batas. Data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan, jarak terdekat ada di ruas Nanga Badau-Lanjak, di Kalimantan Barat. Jarak dari batas Serawak, Malaysia, hanya 3,8 km. Ruas jalan paralel yang paling jauh adalah ruas Langap-Malinau-Mensalong di Kalimantan Utara. Ruas ini berjarak sekitar 192 km dari garis batas.  Pembangunan ruas-ruas baru yang masih belum terhubung terpaksa mengikuti alur jalan yang sudah ada karena harus menyesuaikan dengan dana yang tersedia (detikfinance, 21 Agustus 2015).

Presiden Joko Widodo  ingin menjadikan wilayah perbatasan, yang selama ini diabaikan dari segi pembangunan, menjadi bagian dari etalase Indonesia yang harus lebih maju dari negara tetangga, Malaysia (Liputan6.com, 21 Januari 2015). Rencana ini berarti, Pemerintahan Presiden Joko Widodo menangkap isyarat yang dipancarkan oleh para anthropolog perbatasan (‘Anthropologists of borderlands’) yang menyatakan  bahwa hingga saat ini, masyarakat perbatasan selalu ‘diposisikan’ sebagai kelompok minoritas marginal. Aliran baru dari para antropolog bidang ini menginginkan agar masyarakat perbatasan diberi ruang tidak hanya sebagai warga suatu bangsa tertentu tetapi juga warga dunia (Dr. Alexander Horstmann Professor Tamu Sosilogi Modern tentang Asia Tenggara di Universitas Tokyo,).

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menempatkan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara akan memungkinkan masyarakat perbatas mampu berdiri sama tinggi dengan masyarakat negara tetangga. Itu berarti masyarakat musti menjalani ‘to live together’ dengan masyarakat negara lain. Jika ini terlaksana maka  “The Indonesia-Malaysia disputes over shared cultural heritage”- Jinn Winn Chong (2012) dapat diturunkan intensitasnya.

Pada kondisi seperti itu, warga perbatasan tidak hanya berada di ruang Indonesia tetapi juga di ruang dunia. Dalam waktu yang tidak lama lagi, mereka akan masuk era globalisasi. Secara kualitatif, mereka akan mengalami ‘supra-territorialisasi interaksi sosial (Dr. Christoper W. Hughes, 2001, Universitas Warwick, Inggris). Artinya, mereka akan mengalami proses rekonfigurasi ruang sosial yang melampaui batas-batas fisik dalam interaksi sosial. Misalnya, mereka akan lebih sering menggunakan kartu kredit ketimbang lembaran-lembaran uang. Mereka akan lebih sering menggunakan sarana telekomunikasi modern ketimbang langsung bertatap muka, dsb. 

Tentu mangalami perubahan seperti ini tidak mudah, apa lagi bagi mereka yang selama ini termarginalisasi karena keberadaannya di perbatasan. Mereka memang terdaptar sebagai bangsa Indonesia, tetapi mereka (karena warisan sejarah) mereka lebih sering berhubungan dengan warga Malaysia/Serawak (Iwan Meulia Pirous, Universitas Indonesia, 2011). Sehingga, mereka sesungguhnya hidup dalam dua warisan h budaya Inggris-Belanda. Akibatnya, mereka terpinggirkan dari kedua fihak.

Fenomena seperti ini merupakan tantangan bagi para pakar ‘Community Development’ di Kalimantan Barat, tidak terkecuali dari Universitas Tanjungpura. Semoga!

Leo Sutrisno