Belum Revisi Status Rabies

Belum Revisi Status Rabies

  Sabtu, 8 Oktober 2016 09:39

Berita Terkait

PONTIANAK - Satu dari delapan kabupaten yang terpapar rabies belum merevisi status wilayahnya untuk kasus gigitan anjing gila ini.

Perubahan status itu berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk penanganan penyakit anjing gila ini.

Saat ini baru Kabupaten Sanggau yang merevisi status tersebut. Dari status kejadian luar biasa menjadi KLB Tanggap Darurat Rabies.

"Kami tidak mendapatkan alasan yang jelas kenapa kabupaten lainnya," jelas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Abdul Manaf dalam acara Ngobrol Bersama Sahabat Jumat pagi di Oz Coffee Jalan Ahmad Yani.

Manaf menyebutkan yang menjadi masalah dalam penanganan rabies itu adalah anggaran. Menurutnya anggaran itu tersedia hanya tidak bisa diambil begitu saja sebelum perubahan status wilayah.

Minimal, jelas dia, dua wilayah sudah merevisi status kejadian rabies. Barulah dari provinsi akan merevisi SK yang sudah dikeluarkan. Setelah itu barulah anggaran yang dibutuhkan dikucurkan.

"Ini dilakukan karena anggaran rutin terbatas. Misalnya di provinsi cadangan anggaran tanggap darurat itu Rp5 miliar. Kemudian digabung dengan kabupaten dan anggaran bencana nasional anggaran itu sudah cukup. Tapi yang menjadi masalahnya kabupaten belum merevisi status itu. Padahal hanya dua kabupaten saja. Nanti provinsi akan mengeluarkan SK Revisi itu. Barulah dana tanggap darurat itu bisa dicairkan," kata dia.

Terkait dengan jumlah kasus, Distanak Kalimantan Barat mengklaim terjadi penurunan setelah gencar melakukan vaksinasi di tiga kabupaten yang terpapar rabies. Mulai dari Landak, Sanggau dan Sekadau.

Meskipun jumlah gigitan bertambah namun hanya tiga oran saja. Sedangkan untuk kasus korban meninggal dunia bertambah satu.

Hingga sekarang tercatat korban meninggal dunia sudah 10 orang. Empat korban meningal dunia di Kabupaten Sintang, satu di Kapuas Hulu, empat di Sanggau dan satu di Landak. Untuk korban yang sudah divaksin mencapai 704 dari 924 korban gigitan hewan pengidap rabies.

Anggota Komisi IX DPR Karolin Margret Natasa menyebutan masing-masing kabupaten bisa menindaklanjuti status KLB yang dikeluarkan Gubernur Kalbar. Ini berkaitan dengan anggaran. Revisi status itu minimal dilakukan dua kabupaten yang terpapar rabies.

Meskipun, lanjut dia, Berdasarkan fakta sudah lebih dari luar biasa. Hanya saja secara administrasi kepala daerah belum mengeluarkan penyataan perubahan status ini.

"Ini berkaitan dengan anggaran yang digunakan untuk penanganan rabies. Begitu sudah resmi diubah, maka anggaran darurat bisa digunakan. Jika belum maka tidak bisa digunakan," kata dia.

Karena itu dia meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya terpapar rabies bisa menindaklanjuti sehingga dana darurat bisa digunakan.

Karolin terus mendorong agar ada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun ia mengakui kesulitan dalam kasus ini ialah membuat orang percaya jika kasus ini serius.

"Ini warning untuk semua pihak akan bahaya rabies dan harus segera dieliminasi," kata dia.

Karolin menambahkan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kasus ini. Pertama, kesadaran ini sesuatu yang serius.

"Karena tidak pernah terjadi, maka gigitan anjing itu dianggap enteng," tukasnya. Kedua, pengetahuan penanganan luka masih sangat terbatas. Masih banyak yang tidak tahu gejalan anjing terkena rabies itu seperti apa.

"Suksesnya itu edukasi kepada masyarakat. Jangan malah percaya ke dukun ketika digigit anjing. Bawa ke Puskesmas dan berikan tindakan awal," kata dia.

Ditingkat pusat, DPR juga berperan. Tidak hanya mendorong terpenuhinya anggaran untuk penanganan kasus ini tetapi juga mendorong agar Indonesia bisa memprodusi vaksin sendiri.

"Apakah keuangan cukup atau tidak kami tidak tahu. Intinya tetap mendorong kementerian. Tetapi secara faktual kami menyadari tidak mudah," pungkasnya. (mse)

 

Berita Terkait