Belum Ketahui Keterlibatan Pejabat

Belum Ketahui Keterlibatan Pejabat

  Sabtu, 9 April 2016 10:08
Hermanus

Berita Terkait

KUBU RAYA – Kendati belum lama ini PT Mitra Benua Mineral telah melaporkan salah satu oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ke Polda Kalimantan Barat terkait dugaan penipuan dan pengelapan uang pembayaran pembelian lahan sekitar 8000 hektar dari PT Kubu Agrindo Utama Mas (KAUM) namun Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengaku tidak mengetahui jika ada oknum pejabat yang ada di jajaran Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang di laporkan tersebut.

”Hingga saat ini, saya belum mengetahui adanya oknum pejabat Kubu Raya yang dilaporkan ke Polda karena dugaan penipuan itu. Nanti akan saya cari informasi lebih detail apakah ada oknum pejabat di Kubu Raya yang sekarang berstatus terlapor,” kata Hermanus, Kamis (7/4).

Saat dimintai keterangan lebih lanjut, Hermanus menegaskan  untuk sementara waktu dirinya tidak bisa memberikan komentar banyak. “Kalau soal laporan ke polda itu sementara no coment lah ya, nanti akan saya cari tahu, dan saya baru bisa mengeluarkan statement lebih lanjut jika memang telah mengetahui kebenaran informasi dugaan penipuan yang dilakukan oknum pejabat Kubu Raya itu,”ungkapnya.
Informasi yang berkembang di kalangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, inisial IY yang dilaporkan PT MBM ke Polda Kalbar tersebut memang merupakan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Saat di temui di ruangannya, IY sedang tidak berada di kantornya.

Kasus ini mencuat ketika Perwakilan PT Mitra Benua Mineral (MBM), Ary Gariana Gania FM mengatakan pihaknya telah melayangkan pengaduan dugaan tindak pidana penipuan dan pengelapan uang pembayaran pembelian lahan sekitar 8000 haktar dari PT Kubu Agrindo Utama Mas (KAUM) di Tebang Kacang Sungai Raya, yang diwakili IY pada 2012 ke Polda Kalbar, Rabu (6/4) siang.

"Kejadiannya berawal ketemu dengan IY di tahun 2012. Setelah melakukan survei dan cocok terkait rencana pembelian lahan serta perizinan. Kami langsung mengirimkan sejumlah uang sesuai yang diminta IY," kata Ari Gariana.

Ia menuturkan, pihaknya telah mentransfer uang sebanyak Rp 3,8 miliar dengan lima kali pengiriman melalui Bank BCA. Saat itu pihak perusahaan dijanjikan akan mendapatkan lahan berikut perizinan, namun hal tersebut adalah fiktif.

"Uang itu untuk keperluan pembelian lahan, pembebasan lahan, izin prinsip, izin lokasi sesuai keperluan yang IY pinta kepala pihak perusahaan. Itu kita tuangkan dalam MoU," katanya.

Menurut Ari, harga lahan Rp15 miliar dan untuk perizinan Rp12 miliar dan total keseluruhannya Rp 27 miliar. "Peran IY saat itu menerima kuasa sebagai perwakilan dari PT KAUM? untuk penjual lahan,"katanya. Namun hingga sekarang proses jual beli tidak ada kabar, sehingga Pihak PT MBM melalui Jeany Julie selaku komisaris dan Johan Tandaru Direktur Utama PT MBM sempat mengonfirmasi ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kubu Raya pada tahun 2015. Ternyata, Pemkab Kubu Raya telah menutup perizinan itu sejak tahun 2012.

Sementara Wakil Direktur Reserse Umum (Wadir Reskrimum) Polda Kalbar AKBP Supriyadi, membenarkan pihaknya telah menerima laporan pengaduan dari investor asal Jakarta terkait dugaan penipuan oleh oknum pejabat Pemkab Kubu Raya.

"Iya, sekarang sedang kita kaji pengaduan dari investor asal Jakarta, kemarin 5 April 2016 perwakilan perusahaan investor tersebut datang membuat laporan pengaduan," kata AKBP Supriyadi. Untuk menindak lanjuti laporan dari PT Mitra Benua Mineral (MBM), Direktorat Reserse Umum Polda Kalbar membentuk tim untuk melakukan kajian terhadap laporan pengaduan. "Jika sudah ditemukan unsur tindak pidananya, tentu akan kita naikkan statusnya menjadi laporan polisi.  Saat ini tim sedang melakukan kajian," pungkasnya. (ash)

Berita Terkait