Belum Jelas!

Belum Jelas!

  Senin, 19 September 2016 09:30

PONTIANAK - Ketua Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat (Kadin) Santyoso Tio menilai kebutuhan mineral dalam negeri belum jelas. Akibatnya ini menimbulkan polemik baru dimana terjadi pembatasan ekspor di sektor pertambangan.

“Jika bisa diperjelas maka tidak menimbulkan polemik terkait pembatasan ekspor,” keluh Santyso kepada wartawan kemarin siang.

Karena itu dia mengingatkan agar pemerintah lebih proporsional dalam menerapkan Undang-undang (UU) Nomor 04 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Menurutnya jangan sampai penerapannya malah mematikan sektor usaha tambang lainnya.

Menurutnya lagi, di dalam UU minerba dan PP 23 tahun 2010 itu sudah jelas pengaturannya baik hak dan kewajibannya. “Hanya saja penerapannya mesti dipertegas agar usaha yang dulu berjalan tidak mati,” tambah dia.

Jangan sampai, lanjut dia, hanya karena keberlangsungan hidup smelter, batubara pun dilarang ekspor. Padahal, dia melihat di dalam aturan itu tidak ada larangan ekspor bagi pemilik Izin Usaha Pertambangan atau IUP dengan catatan kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. “Pertanyaannya, tidak ada kepastian jelas berapa besaran kebutuhan mineral dalam negeri,” lanjut dia.

Ia menilai secara fakta dari kebutuhan smelter itu sendiri sangat sedikit dibandingkan pasokan akan bahan baku yang melimpah. Dicontohkannya pada PT WHW. Kebutuhan perusahaan tambang di Kabupaten Ketapang ini hanya dua juta ton pertahunnya. Sedangkan satu perusahaan pemasok bahan bakunya  yang dihasilakan Harita pertahunnya sebanyak 12 juta ton.

“Penyedia bahan bakunya baru satu perusahaan dan itu saja sudah lebih. Sementara ketersediannya banyak di Indonesia, termasuk di kalbar. Karena kondisi, yang lain tersandara sedangkan mereka sebelumnya sudah invetasi dan banyar pajak tetapi sekarang harus mati,” jelasnya.

Belum lagi kebutuhan Smelter adalah bahan yang memiliki kualitas hight grade. Sedangkan di Indonesia lebih dominan yang low grade karena pengaruh geografi tambang kepuluaan bukan tambang daratan.

“Yang low grade tentu tidak bisa untuk smleter tapi dilarang juga ekspor. Dilarang ekspor kembali karena kuotasi berapa besaran kebutuhan dalam negeri terkait hasil tambang mineral, sebagaimana yang ada pada batu bara yang belum jelas sehingga ini tidak baik. Oleh kerena itu ini harus diperjelas agar IUP bisa ekspor dan smelter bukan alasannya,” pungkasnya. (mse)