Belajar dari Jakarta–Bandung, untuk Garap Jakarta–Surabaya

Belajar dari Jakarta–Bandung, untuk Garap Jakarta–Surabaya

  Rabu, 10 February 2016 09:43
Gambar dari JawaPos

Berita Terkait

JAKARTA – Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung masih tersendat karena belum ada izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator. Namun, konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) rela berkeringat karena target lebih besar sudah diincar, yakni proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya.

Direktur Utama PT KCIC Anggoro Budi Wiryawan menyatakan, pihaknya juga sudah melakukan kajian soal proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya yang berjarak 750 kilometer. ”Jadi, Jakarta–Bandung ini tahap awal,” ujarnya saat ditemui di Kantor Staf Presiden kemarin (9/2).Saat ditanya apakah KCIC juga sudah menyiapkan rencana bisnis terkait dengan pengembangan jalur kereta cepat dari Jakarta–Surabaya, Anggoro mengatakan bahwa semua potensi akan dijajaki. ”Kita belajar dulu dari yang pertama ini,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, awal rancangan proyek kereta cepat yang diajukan investor Jepang adalah rute Jakarta–Surabaya. Namun, untuk tahap awal, pemerintah memprioritaskan jalur Jakarta–Bandung terlebih dahulu. Saat itulah investor Tiongkok (China Railway) bergerak cepat menelikung.  Akhirnya China Railway-lah yang ditetapkan sebagai pemenang dalam proses beauty contest setelah membentuk PT KCIC bersama konsorsium BUMN.

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung memang menjadi fase awal pengembangan kereta cepat yang akan membentang dari Jakarta hingga Surabaya. Karena itu, rute yang awalnya Jakarta–Cirebon–Semarang–Surabaya diubah menjadi Jakarta–Bandung–Cirebon–Semarang–Surabaya yang rencananya menempuh jarak 750 kilometer. Dengan kereta berkecepatan maksimal 300 kilometer per jam, jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 2 jam 30 menit saja. Sebagai gambaran, dengan kereta eksekutif Argo Bromo saat ini, dibutuhkan waktu 9–10 jam untuk menempuh jarak yang sama.

Sementara itu, tentang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, pemerintah terus berupaya mengebut perizinan yang dibutuhkan. Soal izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Siti Nurbaya menyebut sudah beres. ”Jadi, proses di kami sudah selesai,” ujarnya.

Dalam paparan di Kantor Staf Presiden bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Kepala KSP Teten Masduki, dan Juru Bicara Presiden Johan Budi kemarin, Siti menyebut tiga dokumen yang sudah diselesaikan. Yakni kerangka acuan proyek, izin amdal, serta rencana pengelolaan dan rencana pemantauan.

Meski prosesnya dipercepat, Siti menjamin semua prosedur sudah dijalankan tanpa ada yang dilewati. ”Kami kerja sampai pagi untuk menyelesaikan dokumen-dokumen ini,” katanya sambil menunjukkan dokumen buku kerangka acuan proyek setebal sekitar 5 sentimeter.

Siti mengakui, pembahasan di publik menjadi ramai karena banyaknya isu. Misalnya, jalur kereta melewati daerah rawan gempa serta banjir. Namun, sebut dia, semua risiko itu sudah dimitigasi KCIC. ”Jadi, semua sudah diperhitungkan. Tapi, karena masih ada kritik, saya minta KCIC melakukan studi lagi untuk melengkapi,” terangnya.

Ketika amdal sudah beres, proses perizinan di Kemenhub masih tersendat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang tak ingin dituding menghambat proyek kereta cepat kemarin ikut memberikan klarifikasi.

Menurut mantan direktur utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) itu, saat ini pihaknya bersama KCIC selaku pemrakarsa atau operator proyek masih berdiskusi mengenai beberapa hal. Dua yang utama adalah konsesi dan hak eksklusif jalur kereta. Namun, dia mengkritik munculnya suara-suara kekhawatiran operator bahwa Kemenhub selaku regulator bakal menghambat. ”Kalau di awal sudah berpikiran begitu, ya nggak usah berbisnis di sini,” ujarnya kesal.

Untuk konsesi, kata Jonan, pemerintah siap memberikan. Syaratnya, jika masa konsesi dihitung setelah kereta cepat beroperasi, KCIC harus memberikan tanggal pasti target pengoperasian kereta cepat. ”Jangan sampai seperti kasus di jalan tol. Konsesi diberikan, tapi proyek molor sehingga pemerintah tersandera,” ucapnya.

Sementara itu, untuk hak eksklusif, Jonan menyatakan bahwa sebenarnya dalam Undang-Undang Perkeretaapian tidak dikenal istilah hak eksklusif. Namun, karena ini proyek baru, pemerintah bisa memberikan dengan parameter jarak stasiun, bukan jarak jalur rel kereta. Misalnya, tidak boleh ada stasiun kereta cepat lain yang berjarak kurang dari 25 kilometer dari stasiun di jalur kereta cepat Jakarta–Bandung. ”Tapi, jangan minta jaraknya 100 kilometer. Karena proyek ini saja jaraknya cuma 142 kilometer,” katanya. (owi/c9/kim)

 

 

Berita Terkait