Bekuk Warga Bakar Lahan

Bekuk Warga Bakar Lahan

  Kamis, 11 Agustus 2016 11:00
grafis.PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Setelah mengamankan Bujang Ali, warga Dusun Keramat II Desa Kuala Dua terkait dengan kebakaran lahan miliknya yang berada di Dusun Sidomulyo RT03/RW08 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, kini Timsus Karhutla Gabungan, Kodim 1207/Bs dan Manggala Agni Daops Pontianak kembali mengamankan seorang warga atas nama Taeb (64) yang diduga melakukan pembakaran lahan di Rasau Jaya 2, Kecamatan Rasau Jaya, Kubu Raya.

 
Taeb yang merupakan warga Gang Suka Maju Dalam 2, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat diduga kuat terlibat dalam kebakaran lahan miliknya yang terletak di Rasau Jaya 2, Kecamatan Rasau Jaya, Kubu Raya. Ia diamankan pukul 11.00.

"Saat ini yang bersangkutan sudah diserahkan ke Polsek Rasau Jaya untuk diperiksa dan dimintai keterangan," ungkap Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalbar, kemarin.

Menurut Sustyo, upaya ini dilakukan sebagai cipta kondisi efect deterent masyarakat dan penegakan hukum di wilayah sabuk bandara supadio.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Suhadi membenarkan adanya penyerahan warga yang diduga melakukan pembakaran lahan di wilayah Kubu Raya.

"Benar, kemarin Polsek Sungai Raya menerima penyerahan dari tim gabungan terhadap warga atas nama Bujang Ali dan sudah dimintai keterangan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka," kata Suhadi.

Selain memintai keterangan, pihaknya juga memeriksa sejumlah warga masyarakat lainnya di sekitar lokasi kebakaran.

"Kami sudah memetakan, siapa pemilik lahan, siapa pembakarnya. Kami juga sudah meminta beberapa warga di sekitar lokasi," jelasnya.   

Disinggung soal penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan khususnya yang melibatkan korporasi, Suhadi mengatakan, saat ini berkas perkara terhadap tiga perusahaan yakni PT. Rafi Kama Jaya Abadi (RKJA), PT. Kayung Agro Lestari (KAL), dan PT. Sinar Karya Mandiri (SKM) masih tahap P19.

Menurut Suhadi, penyidik telah menerapkan pasal kelalaian sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perkebunan-Kementerian Pertanian, dalam setiap 50 meter, lahan perkebunan harus disediakan alat pemadam kebakaran.

"Ini yang tidak dilakukan oleh perusahaan. Dengan dasar itu, penyidik menerapkan pasal kelalaian. Ternyata itu yang dipertanyakan oleh kejaksaan bahwa surat edaran tidak ada sanksi hukumnya, hanya pelanggaran administrasi," terang Suhadi.

Menurutnya, penerapan pasal tersebut berdasarkan petunjuk saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup. "Itu berdasarkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup," tegasnya.

Tekait dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap empat kasus karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat, Kapolda Kalbar Brigjen Musyafak, pihaknya telah meminta penjelasan BPN dan Dinas Perkebunan selaku saksi ahli.

"Berdasarkan saksi ahli, kebakaran tidak berada di lokasi perusahaan itu. Dengan demikian, tidak bisa mempersangkakan seseorang yang tidak salah," katanya.

"Kemarin saya juga sudah paparkan di depan Kapolri," sambungnya.

Sementara itu, Kejadian kebakaran lahan di Jalan Parwasal, Kecamatan Pontianak Utara beberapa hari lalu karena kesengajaan dari masyarakat. Kepala BPBD Kota Pontianak, Aswin Taufik mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti persoalan ini, dan telah menyerahkan KTP pembakar lahan ke Sat Pol PP untuk ditindaklanjuti.

“Dari Januari sampai sekarang, sudah 7 kali kejadian kebakaran lahan di Pontianak. Beberapa hari lalu baru saja kejadian kebakaran di Jalan Parwasal. Pembakar sudah kami proses, dengan mengambil KTP-nya. Sekarang sudah kami limpahkan ke Pol PP untuk ditindaklanjuti,” ucapnya, Rabu kemarin.

Dalam upaya pemadaman api dilakukan petugas BPBD dibantu pemadam kebakaran swasta beserta masyarakat setempat. Lahan yang terbakar bukan lahan gambut, tetapi di sana banyak ranting kering yang sengaja dibakar. Lahan tersebut juga dekat pemukiman warga mengakibatkan kepulan asap menyebar ke pemukiman masyarakat setempat.

Untuk tahun ini dikatakan Aswin, sudah 7 kali kejadian kebakaran lahan. Kalau tahun 2015, 17 kali kejadian kebakaran lahan dan 2014 terbanyak dengan kejadian sampai 71 kali kebakaran lahan.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyatakan pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi bencana tahun ini.

Mulai dari menandatangani SK siaga untuk darurat asap hingga pembentukan satgas. Christiandy menuturkan baik dirinya maupun gubernur turun langsung memberikan imbauan di daerah-daerah yang berpotensi terbakar.

Namun dia tak menampik langkah hukum mesti dilakukan terhadap pelaku pembakar lahan. Seperti yang dilakukan aparat gabungan TNI/Polri yang mengamankan seorang warga bernama Bujang Ali karena diduga membakar lahan seluas lima hektare di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Dia menilai harus ada solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah kabut asap ini. Solusi itu diberikan karena pemerintah terus mendorong mencapai kemandirian pangan. Sementara untuk mencapai kemandirian itu sebagian besar masyarakat membuka ladang dengan cara membakar.

“Topik pembahasan ini harus ditemukan solusinya. Pemerintah mesti punya konsep berladang tanpa harus membakar lahan. Tentu, biaya yang dikeluarkan mahal. Dan di sini pemerintah harus intervensi. Tahun lalu kami sudah mengajukan konsep ini ke kementerian terkait,” terang Christiandy di Hotel Kartika, Rabu (10/8).

Dan dia mengakui ada perundangan yang mengatur batasan lahan yang dibakar. Di dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dalam salah satu klausulnya menyatakan masyarakat boleh membakar lahan sebanyak dua hektar.

“Perundangan inikan belum dicabut. Artinya itu boleh dilakukan. Cuma tema diijinkan itu merujuk ke kebijakan daerah. Artinya harus dilakukan dengan bijaksana. Jika yang dibakar itu dua hektare, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi jika masyarakat membakar secara serempak berapa luas lahan yang terbakar,” kata dia.

Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengatakan sudah berdiskusi dengan staf kepresidenan agar memperhatikan masalah kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat adat.

Karena itu terkait dengan tertangkapnya warga yang diduga menjadi pembakar lahan, dia meminta Polda Kalbar tidak mengorbankan masyarakat adat dalam kasus kebakaran lahan. Sebab dia menilai berladang menjadi hak yang mutlak bagi masyarakat adat.

“Slash dan burn adalah satu-satunya cara masyarakat adat berladang,” kata Erma di Pontianak, kemarin.

Apalagi hingga sekarang, lanjut dia, belum ditemukannya teknologi yang menggantikan cara masyarakat membuka ladang yakni dengan metode tenang dan bakar.

Menurutnya, masyarakat yang membuka ladang dengan cara tersebut pun tetapi memperhatikan aturan adat. Di mana masyarakat menjaga api bakaran agar tidak meluas.

“Jadi tidak asal bakar,” ujarnya.

Justru dia mengingatkan polisi semestinya berkonsentrasi mengungkap kasus kebakaran lahan yang pelakunya dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jangan sampai, lanjut dia, kasus tersebut dihentikan sepert di daera-daerah lainnya.

Sebaliknya, kasus yang selama ini terjadi penyelesaian perkarannya hanya diterapkan para pelaku yang bersifat perorangan. Dan umumnya, kata dia, itu adalah petani. (mse/arf/iza)

Berita Terkait