Begini Proses Distribusi Vaksin yang Legal

Begini Proses Distribusi Vaksin yang Legal

  Minggu, 26 June 2016 13:04

Berita Terkait

DIREKTUR Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang menambahkan, distribusi vaksin biasanya dilakukan oleh pabrik besar farmasi (PBF) resmi yang ditunjuk produsen industri farmasi. 

Ada sektor publik dan swasta. Untuk sektor publik, pengadaan secara e-purchasing menggunakan e-katalog. 

Pengadaan e-purchasing kepada produsen disalurkan PBF ke dinkes dan faskes (fasilitas kesehatan), termasuk puskesmas sampai posyandu, dengan kaidah cara distribusi obat yang baik (CDOB). 

Rantai siklus suplai vaksin itu terintegrasi mulai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyaluran, penyimpanan, hingga penggunaan dengan pencatatan dan pelaporan yang dapat ditelusuri balik.

"RS swasta atau klinik swasta dapat juga mendapatkan vaksin wajib dengan berkoordinasi dengan dinkes," ujarnya. 

Sementara itu, sektor swasta memang diizinkan untuk melakukan pembelian secara mandiri. Dalam pengadaannya, swasta bisa menjadikan BPOM sebagai acuan produk tersebut legal atau tidak. 

"Faskes harus jeli soal nomor izin edar dan kemasannya dari distributor PBF resmi." 

Dia mengatakan, kasus obat palsu, termasuk vaksin palsu, terjadi di banyak tempat di dunia. Kasus itu timbul tenggelam karena termasuk tindak kriminal. 

Pemerintah, dalam hal ini BPOM, bertugas mencegah atau mendeteksi sejak dini untuk melindungi masyarakat dari produsen serta distributor ilegal.

Untung menambahkan, tentang vaksinasi ulang, pihaknya segera bergerak bila pihak kepolisian sudah memberikan data faskes yang terindikasi. 

Sayang, hingga saat ini pihaknya masih menunggu. 

Vaksinasi ulang itu pun akan diberikan secara gratis. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu cemas mengeluarkan biaya besar untuk imunisasi. 

Tapi, yang mengkhawatirkan adalah kondisi anak-anak yang tak terlindungi pasca disuntik vaksin palsu. 

Sebab, ada beberapa vaksin yang harus diberikan pada rentang umur tertentu. Menurut dia, tidak ada yang terlambat untuk vaksin anak itu.

"Karena itu, kami berharap bisa segera dapat data dari kepolisian. Sehingga imunisasi ulang bisa dilakukan meski hingga kini belum ada laporan soal dampak vaksin palsu pada anak," katanya.(mia/jun/lyn/sof)

 

Berita Terkait