Beberapa SKPD akan Digabung

Beberapa SKPD akan Digabung

  Rabu, 24 Agustus 2016 09:37
SIDAK: Sekda Ketapang M Mansur saat melakukan sidak ke sejumlah bagian di Sekretariat Daerah. Bagian Kepegawaian yang termasuk satu dari 10 bagian di Sekretariat Daerah rencananya akan ditingkatkan menjadi Badan Kepegawaian Daerah.

Berita Terkait

KETAPANG – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang, Hadi Mulyono Upas, mengungkapkan bakal ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan disatukan menjadi satu bagian. Hal ini, menurut dia, akan dibahas dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang baru disahkan pada 16 Agustus lalu.

 
Disebutkan dia, ada tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Ketapang yang akan dibahas oleh Pansus yang berjumlah 26 anggota itu. Di antaranya, mereka akan membahas Raperda Ketapang tentang Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RJMD) Ketapang 2016 – 2021 dan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Hadi mengungkapkan, ada beberapa poin penting yang akan dibahas dalam pansus tersebut. Termasuk di antaranya, disebutkan dia, rencana pembentukan dan susunan perangkat daerah. "Untuk ini akan kita usahakan secepatnya disahkan. Kita jadwalkan 9 September sudah kami sahkan," kata Hadi, kemarin (23/8).

Ia yang ditunjuk sebagai Ketua Pansus optimistis jika pembahasan ini akan segera rampung. Saat ini, diungkapkan dia, jika mereka masih dalam tahap pengambilan keputusan awal dari susunan perangkat daerah. "Ada beberapa dinas yang kita gabung dan berbeda dengan yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tapi itu baru hasil pembahasan awal kita," jelasnya.

Meski demikian, mereka tetap mengupayakan keberadaan Dinas Kehutan dan Perkebunan di Ketapang. Instansi ini menurutnya, masih penting untuk tetap dipertahankan di Ketapang. Terlebih, dia menambahkan, di Ketapang masih banyak hutan dan kebun, dengan berbagai permasalahannya yang sering muncul. "Selain itu kita juga pertimbangkan pegawainya jika dinas ini ditiadakan," ungkap Hadi.

Disebutkan dia, ada 20 dinas yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, melalui pembahasan awal, dikatakan dia, hanya menyisakan 19 dinas setelah beberapa dinas digabung, termasuk rencana tetap mempertahankan Dinas Perkebunan dan Kehutanan. "Kita usahakan sebelum APBD perubahan disahkan, susunan perangkat daerah ini sudah disahkan, sehingga kebutuhannya dapat dianggarkan di perubahan," paparnya.

Lebih lanjut Ketua Fraksi PDIP ini juga mengungkapkan rencana perubahan susunan perangkat kerja yang diusulkan oleh pemerintah ini, Demi mengoptimalkan pegawai, sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Tujuannya, diharapkan dia, tidak lain adalah untuk mempercepat pelayanan dan pembangunan di Ketapang.

Selain itu, lanjutnya, pembentukan dan penyusunan perangkat daerah ini juga sebagai persiapan dari rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Ketapang. "Makanya, sebelum mutasi ini dilakukan, kita bentuk instansinya dulu. Setelah itu baru para pejabat ini ditempatkan sesuai dengan bidangnya," lanjut Hadi.

Pada pembentukan dan penyusunan perangkat daerah ini juga, diungkapkan dia jika akan ada rencana peningkatan bagian ke bagian. Salah satunya, disebutkan dia, bagaimana mengupayakan Bagian Kepegawain Daerah menjadi Badan Kepegawaian Daerah. Instansi ini, diakui dia, perlu ditingkatkan, mengingat jumlah pegawai di Ketapang ini sudah banyak dan tidak layak lagi ditangani oleh bagian di sektretariat daerah. "Ada ribuan pegawai di Ketapang. Sudah saatnya ditangani olah badan, bukan bagian," pungkas Hadi. (afi)

 

Berita Terkait