Bebas PPh bagi Perusahaan Penyelenggara Magang

Bebas PPh bagi Perusahaan Penyelenggara Magang

  Minggu, 26 June 2016 10:15
"Kami minta segera dilengkapi dan harus terus melibatkan kementerian lainnya dan dunia usaha". Hanif Dhakiri

Berita Terkait

JAKARTA – Kondisi tidak sebanding antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memaksa pemerintah bergerak cepat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tertarik dengan program pemagangan di Malaysia untuk mengatasi masalah ketidaksebandingan (mismatch) tersebut.  

Program negara tetangga itu dipaparkan dalam pertemuan antara Menaker Hanif Dhakiri dengan beberapa pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) baru-baru ini. Di Malaysia, program itu sudah dilaksanakan sebagai gerakan nasional sejak 2005. Pemerintah setempat memberikan sejumlah fasilitas bagi perusahaan penyelenggara dan peserta magang. 

Perusahaan yang menyelenggarakan magang diberi insentif berupa pembebasan PPh (pajak penghasilan) badan serta pembebasan pajak pembelian alat dan barang kebutuhan training magang. Sementara peserta magang mendapat tunjangan (allowance) yang berkisar RM 350-RM 500 perbulan (Rp 1.120.000-Rp 1.600.000). Tunjangan tersebut berasal dari pemerintah dan swasta.

Menaker Hanif Dhakiri dalam keterangannya mengatakan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan Kadin dan jajarananya di Kemenaker tersebut. Kader PKB ini pun menunggu hasil konkrit dari grand design yang saat ini tengah dalam proses pengkajian itu. ”Kami minta segera dilengkapi dan harus terus melibatkan kementerian lainnya dan dunia usaha,” ujarnya di Jakarta, kemarin (25/6). 

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton Supit mengakui pengelolaan serta manajemen SDM di Malaysia jauh lebih baik dibanding Indonesia. Itu tidak lepas dari perencanaan matang yang dilakukan pemerintah negara serumpun tersebut. ”Malaysia membuat perencanaan (program magang) sejak 1997 (era Perdana Menteri Mahatir Muhammad),” jelasnya. 

Menurut Anton, program itu sebenarnya juga diterapkan cukup lama di Jerman dan sukses menjadi the backbone of Germany industry (tulang punggung industri Jerman). Melihat kesuksesan itu, pemerintah Malaysia memutuskan mengalokasikan anggaran secara signifikan untuk meningkatkan proyek-proyek pelatihan kerja. 

Sejak diberlakukan 2005, program pemagangan Malaysia yang dinamakan apprenticeship atau sistem latihan dual nasional (SLDN) itu sudah menghasilkan 75.000 orang lulusan magang. Standar yang digunakan adalah national occupation skill standart (NOSS) atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Dengan begitu, sertifikasinya diakui secara nasional. (tyo)

Berita Terkait