Bebas Kawasan Kumuh

Bebas Kawasan Kumuh

  Selasa, 3 November 2015 08:48
Gambar dari Internet

PONTIANAK - Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, Pemkot mengupayakan agar wilayah Kota Pontianak bisa terbebas dari kawasan kumuh. Dengan komitmen 100 persen ketersediaan akses layanan air minum, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi.Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka kegiatan monitoring pemanfaatan bantuan langsung masyarakat tahun 2015 dan peninjauan kawasan kumuh Kecamatan Pontianak Timur, Senin (2/11). Butuh waktu untuk mencapai hal ini dan target 2019 dirasa cukup realistis.

Seperti kawasan kumuh, menurutnya sampai saat ini hanya tinggal di bawah 20 hektare luasnya. Tempatnya tersebar di beberapa kelurahan seperti di Sungai Beliung, Dalam Bugis, Tambelan Sampit, Siantan Hilir dan kawasan TPA di Batu Layang. “Selain kawasan padat penduduk di sana juga lingkungannya masih terkesan kumuh,” katanya.Dia menambahkan pemerintah juga selalu mengantisipasi para pendatang baru. Terutama kaum urban yang datang ke Pontianak, tanpa keahlian dan tak punya tempat tinggal. “Ini masih terjadi, banyak yang datang hanya bawa badan saja menempati lahan-lahan kosong secara liar,” terangnya.

Edi menilai penanggulangannya memang tak mudah, karena itu perlu kerja sama seluruh pihak sampai di tingkat masyarakat itu sendiri. Pemkot akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan program perencanaan infrastruktur. “Sebab jika masyarakat masih miskin, akan susah mencapai target yang ditentukan,” ucapnya.Kemudian untuk sanitasi dinilai berat. Biaya yang dibutuhkan cukup tinggi, hampir di atas Rp200 miliar. Dalam hal ini juga berkaitan dengan drainase dan pembuangan air limbah. Maka perlu dibangun fasilitas umum yang sesuai seperti saluran limbah tersier untuk pemukiman. Belum lagi terganjal faktor letak kota yang berada di dataran rendah dan pinggiran sungai.

Terkait ketersediaan air bersih pemkot juga berupaya agar seluruh masyarakat di Pontianak bisa menikmatinya. Terutama untuk wilayah pemukiman yang masyarakatnya kurang mampu bisa diberikan subsidi atau dengan sumber air umum yang bisa dibayar secara iuran bersama. “Mungkin seperti hydrant,” imbuhnya.Masalah program dan pendanaan sebenarnya cukup banyak yang bisa dimanfaatakan baik dari pusat hingga daerah. Seperti Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dana bantuannya diarahkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Karena itu masyarakat juga dituntut memiliki inovasi tinggi. “Seperti di kelurahan juga ada dana untuk inovasi kelurahan, selain masyarakat yang dibantu BKM juga harus kreatif,” pungkasnya.

Koordinator Forum Komunikasi BKM Lancang Kuning Pontianak Timur Samidin menambahakan dari tujuh kelurahan di Pontianak Timur misalanya, Surat Keputusan (SK) Walikota menyatakan hanya terdapat 15 hektare lahan kumuh. Lima kelurahan masuk kategori kumuh, dua pencegahan. “Setelah kami survei mencapai hampir 80 hektare mencakup semua kelurahan,” terangnya.Mengenai P2KP sudah berjalan melalui program 100-0-100 sudah dilakukan pendataan di semua kelurahan. Memang untuk masalah sanitasi diakuinya terbilang berat terutama untuk pemukiman di bantaran sungai. “Kami juga perlu masukan dari semua pihak, misalnya untuk sanitasi yang berbasis lingkungan di wilayah bantaran sungai seperti apa,” tutupnya. (bar)