Bea Cukai Ajukan Kuota Impor Terbatas

Bea Cukai Ajukan Kuota Impor Terbatas

  Jumat, 25 Agustus 2017 10:00
Saifullah Nasution

Berita Terkait

PONTIANAK – Dirjen Bea Cukai Kalbar baru-baru ini mengajukan ijin impor terbatas sejumlah produk kepada Kementerian Perdagangan. Kuota impor tersebut diperuntukan bagi kawasan perbatasan sabagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Kepala DJBC Kalbar, Saifullah Nasution membenarkan hal tersebut. 

“DJBC mengusulkan kepada Menteri Perdagangan agar setiap wilayah perbatasan diberi izin impor terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Kamis (24/8).

Saifullah, menuturkan bahwa salah satu permasalahan di daerah perbatasan adalah kurangnya ketersediaan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut. Baik pemerintah pusat, daerah, atau badan usaha belum maksimal dalam menyiapkan kebutuhan masyarakat di perbatasan.

“Jika ketersediaan kebutuhan mereka disana tercukupi dan baik dari segi disparitas harga, kualitas, waktunya, tidak mungkin belanja ke seberang (Malaysia),” katanya. Selama ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat menggunakan KILB yang mana mereka mendapatkan jatah berbelanja di Malaysia sebesar 600 Ringgit per bulan. Namun dari fasilitas ini, ada celah yang dapat membuat penggunaanya menjadi tidak sesuai dengan tujuannya. Diakuinya ada sejumlah orang yang memenfaatkan KILB justru untuk menjual kembali produk dari Malaysia buka untuk kebutuhan sehari-harinya.

“Ada indikasi barang masuk dengan KILB tapi bukan untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan untuk dijual kembali oleh pedagang atau pemodal,” terangnya.

Dalam kasus pemanfaatan KILB ini, Saifullah yang akan segera di mutasi ke Jawa barat ini mencontohkan, semisal si A mengambil barang dari Malaysia dengan KILB. Namun ternyta barang tersebut bukan miliki si A melainkan pemilik pedagang atau pemodal. Namun dengan kondisi ini, DJBC tidak dapat melakukan tindakan, sebab barang-barang yang masuk memenuhi aturan yang berlaku.

“Selama barangnya masuk dengan KILB dan memenuhi persyaratan lainnya maka kami tidak bisa meralang masuknya barang,” tuturnya. Selain itu, lanjutnya penyelundupan barang selama ini juga timbul dikarenakan barang dari dalam negeri tidak tersedia. Pengajuan izin impor terbatas ini juga dalam rangka mencegah terjadinya penyelundupan barang. “Hal itulah yang mendasari kami di wilayah kalbar mengusulkan ke kantor pusat agar diberikan kuota impor dari Kementerian Perdagangan,” katanya. Pengajuan izin impor terbatas yang diajukan pada Juli 2017 itu mengusulkan 55 item komoditi, seperti gula, beras, gas, produk olahan makanan, dan barang kebutuhan sehari-hari. Besarnya kuota impor tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. (sti)

Berita Terkait