Baru 40 Proyek yang Minta Pendampingan

Baru 40 Proyek yang Minta Pendampingan

  Selasa, 18 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

SKPD Enggan Didampingi TP4D

KETAPANG – Keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang ternyata belum dianggap penting. Hal ini terlihat dari jumlah proyek yang meminta pendampingan. Terungkap dari ratusan proyek di atas Rp1 miliar, hanya sekitar 40 proyek saja yang meminta pendampingan.

Kepala Kejari (Kajari) Ketapang melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel, Hartono, mengungkapkan, sampai saat ini baru sekitar 40 proyek pembangunan yang meminta pendampingan TP4D. "Kita juga tidak tahu apa alasannya. Padahal itu penting," katanya, kemarin (17/10) di Kantor Kejari.

Hatono menjelaskan, keberadaan TP4D ini sendiri untuk membantu kelancaran pengerjaan pembangunan proyek. Sosialisasi juga sudah disampaikan, bahkan dengan menjalinkerja sama dengan Pemkab Ketapang pun sudah mereka lakukan. "Apakah karena di SKPD yang belum melapor tidak ada proyek di atas Rp1 miliar, saya kurang tahu juga?" jelasnya.

Di Ketapang sendiri, diakui dia, banyak proyek pembangunan dengan anggaran di atas Rp1 miliar. Diingatkan dia jika APBD Ketapang terbilang cukup besar, sementara keberadaan TP4D sendiri sudah berjalan hampir satu tahun. "Masih sangat minim, jauh dari harapan," sesalnya.

Bahkan menurut Hartono, ada beberapa dinas yang sama sekali tidak meminta pendampingan kepada mereka. Disebutkan dia, termasuk di antaranya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang. Sementara Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang mendapat porsi anggaran paling besar, diungkapkan dia, baru Bidang Bina Marga yang meminta bantuan pendampingan.

Tujuan TP4D, dijelaskan dia, adalah untuk membantu para kontraktor, agar terhindar dari jeratan hukum akibat kesalahan. Dengan demikian, diharapkan dia, negara tidak akan dirugikan hanya karena pengerjaan yang tidak sesuai. Selain itu, menurut dia, juga untuk memaksimalkan serapan anggaran dengan cara yang benar. Sehingga, dia menghendaki, tidak ada lagi alasan anggaran tidak terserap karena takut dalam penggunaan anggarannya.

Tim TP4D, lanjut Hartono, memiliki tugas mendampingi pelaksanaan proyek. Pendampingan mereka, mulai dari administrasi sampai ke pelaksanaan fisik hingga pencairan. "Ketika ada pekerjaan yang tidak sesuai spek, kita intruksi agar diperbaiki. Jika tidak dilakukan, maka pembayaran biaya pengerjaan dihitung hanya sesuai volume dan spek yang dikerjakan saja," lanjutnya.

Dari sekitar 40 proyek pembangunan yang meminta pendampingan, menurut dia, baru satu proyek yang sudah selesai. Sementara, dia menambahkan, sisa proyek lainnya masih dalam proses pengerjaan. "TP4D terus bekerja bergantian melakukan pendampingan. Turun kelapangan juga mengecek kondisi di lapangan terkait pelaksanaan proyek tersebut," pungkasnya. (afi)

Berita Terkait