Banyak UMKM Belum Paham Tax Amnesty

Banyak UMKM Belum Paham Tax Amnesty

  Selasa, 18 Oktober 2016 09:30

Periode I program pengampunan pajak telah usai. Memasuki periode II dan III, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sasaran dari program yang diharap bisa memperluas basis perpajakan Indonesia. Di saat yang sama, ternyata masih ada banyak Para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) ternyata belum banyak yang paham tentang program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Ketua Bussines Development Service-provicer (BDS) Kalimantan Barat, Muhammad Fahmi mengatakan, masih banyaknya pelaku UMKM yang belum paham tentang program tax amnesty. Hal itu dapat ditemukannya setelah banyak UMKM yang menyampaikan rasa gelisahnya pada program tax amnesty kepadanya. "Selama UMKM tidak mendapatkan sosialisasi atau mereka ikut sosialisasi, pasti dia tidak akan tahu tentang tax amnesty. Yang ikut sosialisasi saja kadang masih yang belum paham," ungkapnya pekan lalu.

Menanggapi hal tersebut, ia berpendapat pemerintah harus menggunakan strategi berbeda dalam menerapkan pajak kepada UMKM, agar para pelaku usaha ini  tidak merasa terbebani. Apabila pemerintah ingin mengajak mereka ikut pengampunan pajak, strategi dan pendekatannya mesti berbeda. UMKM pasti enggan didekati pajak. Sebagian dari mereka menganggap hal itu sebagai beban. “Dengan demikian pendekatannya harus diubah,” terangnya.

Menurutnya UMKM seharusnya diintergrasikan ke ekonomi formal agar mendapat insentif, lalu setelah tumbuh, mereka dapat membayar pajak. Keberadaan UMKM yang terintegrasi ke ekonomi formal, akan menambah basis wajib pajak dan data pajak yang signifikan. Maka, pemerintah harus mulai dengan insentif, apa yang bisa diberikan kepada mereka, sehingga trade offnya, pelaku UMKM nanti membayar pajak. Dengan diitergrasikan ke ekonomi formal mereka mendapat perlakuan yang sama, termasuk menikmati fasilitas yang sama dan juga bisa diawasi.

Fahmi memperkirakan periode II dan III akan lebih menantang untuk membujuk UMKM dan mensosialisasikan pengampunan pajak kepada mereka. "Banyak pelaku UMKM yang mengeluh karena belum paham bahwa tax amnesty ini penting buat mereka. Sebagian besar masyarakat juga merasa ini sebagai pungutan tambahan,” imbuhnya.

Rancangan undang-undang  pengampunan pajak menyebutkan tentang struktur tarif tebusan yang dikenakan terhadap UMKM. Tarifnya dibagi menjadi dua bagian. Adapun tarif tebusan diperuntukkan bagi UMKM yang masuk dalam kategori wajib pajak (WP) dengan peredaran usaha atau omzet sebesar per tahun. Untuk UMKM yang memiliki peredaran usaha Rp4,8 miliar per tahun masing-masing 0,5 persen bagi UMKM yang mengungkapkan nilai harta sampai Rp10 miliar, dan 2 persen bagi UMKM nilai harta lebih dari Rp10 miliar.

Adapun tebusan dihitung atas harta bersih yang belum seluruhnya dihitung dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang terakhir dilaporkan dikurangi utang. Adapun, harta bersih tersebut mencakup seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak, maupun tidak bergerak, digunakan untuk usaha atau tidak.

RUU pengampunan pajak yang baru juga sudah menetapkan mekanisme pemberian pengampunan pajak. Dia menyebutkan, langkah pertama sebelum menyampaikan, peserta tax amnesty harus meminta penjelasan mengenai pengisian kelengkapan dokumen yang ditetapkan menteri keuangan kepada kantor pajak, termasuk membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi peserta yang belum memiliki.  Terpisah, Ketua Umum Badan Perwakilan Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalbar, Nedy Achmad mengatakan, sosialisasi tax amensty sebenarnya sudah cukup optimal. Baik lewat media maupun lewat program sosialisasi yang bekerjasama dengan berbagai asosiasi pelaku usaha. “Namun tentu penerimaan dan ketaatan akan aturan ini dapat berbeda antara satu pelaku usaha dgn pelaku usaha lainnya,” cetusnya kemarin.

UMKM sebagai salah satu komponen pelaku usaha dalam negeri juga menjadi sasaran pemberlakuan tax amnesty. Masalahnya adalah banyak dari pelaku UMKM ini tidak atau kurang paham aturan dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Untuk itu perlu upaya tambahan sekaligus toleransi atau kebijakan khusus agar tax amnesty.

Jangan sampai, program-program tersebut malah mengkerdilkan UMKM karena berbagai penerapan administrasi dan tebusan yg besar. Hal itu justru malah harus dijadikan titik tolak bagi tertib pajak dan tertib bayar bagi wajib pajak dari kalangan UMKM. “Jadi, penekanannya sedikit berbeda dari penerapan tax amnesty untuk kalangan usaha besar dan industri mapan lainnya,” cetusnya. (mif)