Banyak Bangunan Langgar Aturan

Banyak Bangunan Langgar Aturan

  Sabtu, 27 Agustus 2016 13:42
SEMPADAN JALAN: Batas antara jalan dan bangunan di Pantai Pulau Datok memang perlu dilakukan penerapan sesuai dengan Perda yang ada.

SUKADANA – Penertiban terhadap bangunan yang melanggar sempadan pantai yang terdapat di Pantai Pulau Datok ternyata tidak mudah. Terlebih bangunan yang dimaksud sudah berdiri di wilayah tersebut sebelum Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya diterbitkan.

 
“Jika mengacu pada Peraturan Daerah Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015 hingga 2035, kawasan sempadan pantai terdapat di daratan sepanjang tepian laut, dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat,” terangkan Dodik Muryanto, kepala Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kayong Utara, saat dimintai keterangannya terkait pengaturan sempadan pantai di kawasan wisata Pantai Pulau Datok, Jumat (26/8).

Diungkapkan dia, berdasarkan Perda tersebut, bangunan-bangunan yang berdiri di kawasan Pantai Pulau Datuk hampir semuanya berada di garis sempadan pantai. Hal ini, diakui dia, bertentangan atau bertabrakan dengan sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah mengeluarkannya sebelum Perda diterbitkan.

Pemerintah, menurut dia, sebenarnya memiliki kewenangan untuk menertibkan hal itu. Tetapi, dia menambahkan, harus ada mekanisme yang mesti dilalui. Mekanisme yang dimaksud dia seperti tukar guling terkait lahan atau ganti rugi lahan. Tetapi, dia malah mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam hal itu. “Solusinya, bisa dilihat proses perizinan pemanfaatan tanahnya, IMB-nya, biarpun bersertifikat, tetapi berada di atas sempadan pantai, tidak bisa dikeluarkan. Bisa dikeluarkan dengan catatan, mungkin persentase penggunaan tanah itu 70 persennya untuk ruang terbuka dan 30 persen untuk bangunan,” kata Dodik.

Diungkapkan dia, pada dasarnya sempadan pantai bisa berdiri sebuah bangunan, asal untuk kepentingan publik. Tetapi, dia kembali mengingatkan, jika untuk keperluan bisnis, tidak bisa dilakukan. “Tetapi juga harus diperhatikan koridor pengaman dan koridor konsevasinya harus ada,” kata dia.

Dalam melaksanakan Perda yang terkait dengan garis sempadan pantai, khususnya di Pantai Pulau Datok, diakui Dodik, diperlukan anggaran atau biaya serta waktu yang tidak sedikit. Menurutnya, perlu dilakukan kajian yang komprehensif, untuk memindahkan mereka yang menempati garis sempadan pantai tersebut.

“Memulai melakukan penertiban terhadap garis sempadan pantai di Pantai Pulau Datok, hal pertama yang harus dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi dengan pemilik lahan. Kemudian sinkronisasi dengan zonasi. Zonasi ini adalah rencana zonasi pulau-pulau terkecil dan daerah pesisir. Zonasi merupakan kewenangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan,” terangnya.

Mengenai hal ini, Dodik menegaskan bahwa harus disinkronisasikan antara Dinas PU melalui Tata Ruang dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuanya, diharapkan dia agar garis sempadan pantai, khususnya di Pantai Pulau Datok, bisa diterapkan sesuai dengan Perda yang ada. (dan)