Bani Maulana Mulia tentang Iklim Investasi

Bani Maulana Mulia tentang Iklim Investasi

  Minggu, 7 February 2016 08:49

Ada banyak optimisme tentang wajah Indonesia yang bakal menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di Asia. Namun ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Salah satu yang utama adalah biaya logistik yang masih harus ditekan.

 

LIBURAN akhir tahun lalu, Bani Maulana Mulia memilih ke candi Borobudur di Jawa Tengah sebagai tujuan. Betapa ramai di sana. Supir yang mengantarkannya kemudian bercerita tentang hal kurang menyenangkan beberapa waktu sebelumnya. Pengalaman buruk yang sulit dilupakan.

Supir tersebut pernah mengantarkan tamu warga negara asing yang sengaja datang hanya untuk melihat keindahan candi Borobudur. Namun sesaat setelah turun dari kendaraan, pedagang suvenir keliling menghampiri dan menjajakan dagangan dengtan memaksa.

Merasa terintimidasi, turis itu memutuskan balik badan dan masuk kembali ke kendaraan. Kemudian pulang.”Sudah ribuan kilometer dia lalui dari negaranya ingin lihat candi Borobudur jadi batal. Kasihan kan? Hanya karena pengalaman yang tidak menyenangkan bagi dia, dia cabut (hengkang). Nah, investor juga sama!” kata Bani di gedung Samudera Indonesia, Jakarta, Jumat (5/2).

Managing Director PT Ngrumat Bondo Utomo (NBU), holding dari Samudera Indonesia Group, itu mengatakan bahwa turis tersebut sudah mendengar betapa cantiknya Borobudur.  Sama halnya dengan jika ada investor yang sudah mendengar betapa cantiknya iklim investasi di Indonesia. Namun hanya gara-gara ketemu pengusaha yang salah untuk jadi mitra lokal, bisa kapok. ”Banyak kejadian,” kata Bani.

Di industri yang Samudera Indonesia jalankan, kata Bani, banyak ditemukan pihak yang mengejar keuntungan sesaat. ”Itu pedagang di Borobudur, kalau baik, pulangnya mungkin itu bule belanja. Tapi karena sikapnya mau kemaruk di depan, mendorong orang pergi,” pria kelahiran Jakarta, 25 Februari 1980, itu, beranalogi.

Bani mengakui bahwa memang banyak investor asing antre untuk masuk ke industri berbasis kelautan di Indonesia. Mulai dari investasi penunjang bisnis perkapalan atau pelayaran, membangun atau mengelola infrastrukturnya seperti pelabuhan, bahkan menjadi operator dari perkapalan itu sendiri.

Cucu dari Soedarso Sastrosatomo, pendiri Samudera Indonesia Group, itu mengatakan pihak asing menyadari betul potensi dan kebutuhan moda transportasi laut di Indonesia. Itulah yang membuat calon investor berbondong-bondong masuk.

Sayangnya, masih banyak dari orang Indonesia sendiri yang belum menyadari itu. Maka sejauh ini pembangunan dan pengoptimalan sektor kelautan berjalan lambat.

Bersyukur pemerintah saat ini mulai menggalakkan berbagai rencana di sektor maritim baik itu untuk transportasi maupun arus barang. ”Tanpa pemerintah koar-koar saja, kita tetap akan membangun. Jalan sendiri. Apalagi pemerintahnya koar-koar, ikut terlibat langsung juga. Itu akan lebih baik,” yakinnya.

 

Harus disadari, menurutnya, tidak ada satu negara seperti Indonesia yang memiliki 17 ribu pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta. Kebutuhan untuk memerbaiki pelayaran sangat mendesak. ”Moda paling efisien untuk tansportasi barang itu lewat laut. Itu lah maka global trade 90 persen lewat laut. Lagipula sejak zaman (patih) Gajah Mada pun kekuatannya maritim juga,” pikirnya.

 

Terlebih teknologi untuk mesin dan desain kapal saat ini semakin maju. Semakin efisien dari sisi bahan bakar dan cepat dari sisi pergerakan. Daya angkut semakin besar.

 

Tantangan pemerintah Indonesia menuju negara dengan perekonomian berpengaruh di dunia saat ini adalah meningkatkan daya saing. Salah satunya dengan menekan biaya logistik. Jika itu bisa diatasi, Indonesia akan makin cantik di mata pemodal asing.

 

Biaya logistik di Indonesia saat ini sangat tinggi.  Riset biaya logistik 2015 dari Kadin menyebutkan bahwa biaya logistik di Indonesia saat ini mencapai 24 persen dari total produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 1.820 triliun per tahun. Ini merupakan biaya logistik termahal di dunia. Biaya logistik di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang hanya 15 persen serta Amerika Serikat dan Jepang masing-masing sebesar 10 persen.

 

Kadin merinci biaya logistik itu terbagi dalam biaya penyimpanan sebesar Rp 546 triliun dan biaya transportasi Rp 1.092 triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp 182 triliun. Selain biaya yang sangat tinggi, mutu pelayanan logistik di tanah air juga dinilai buruk.

Sebagai contoh, waktu jeda untuk barang-barang impor mencapai 5,5 hari dan biaya angkutnya juga yang mahal. Maka tidak heran jika belum lama ini Presiden Joko Widodo geram sekaligus memerintahkan agar persoalan dwelling time segera dituntaskan.

Biaya tinggi itu terjadi karena infrastruktur yang masih minim. Contohnya galangan kapal. Untuk servis saja, kata dia, jauh lebih banyak jumlah kapal antre masuk docking dibandingkan jumlah galangannya. ”Itu belum bicara yang berkualitas. Yang sekadar ada saja masih sangat kurang,” sesalnya.

Populasi kapal yang ada sekarang saja dirasa tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Dari sisi kapasitas daya angkut juga tidak cukup. Jumlah pelabuhan juga tidak cukup. Akhirnya tidak efisien.Prinsip membangun infrastruktur laut terutama pelabuhan, kata Bani, harus seperti membangun mal di perkotaan. Satu kota seperti di Jakarta atau Surabaya, misalnya, bisa terdapat banyak mal. Lalu apakah ketika satu mal beroperasi maka mal yang lama menjadi sepi? ”Tidak! Malah sama-sama penuh kan? Dan akhirnya dari sisi harga juga bersaing memberikan yang terbaik. Pelabuhan juga begitu,” yakin alumnus Faculty Business and Law di Deakin University, Melbourne, Australia, itu.

Kuncinya memang membuka bottleneck logistic itu dimulai dari pelabuhan. Ketika itu terjadi, kapal besar bisa masuk. Kapasitas naik. ”Jadi apapun lah judulnya. Mau tol laut, taksi laut, apapun lah. Yang terpenting segera direalisasikan,” harapnya.Bani meyakini jika pelabuhan di Jawa dibangun, bahkan tidak jauh dari Tanjung Priok, misalnya di Cilamaya, keduanya akan tetap sibuk. Sebab memang kebutuhannya tinggi. Antrean yang ada sekarang terlalu panjang.

Memang, menurut dia, Indonesia relatif sulit untuk mengejar atau bahkan menggantikan Singapura sebagai hub pelabuhan untuk transportasi laut internasional. Tapi setidaknya bisa bersaing.

Jangan ragu untuk menyontek kebijakan yang diberlakukan di negara lain seperti di Singapura. ”Contek saja. Singapura misalnya. Dia bahkan berani kasih insentif akan ada bonus cashback bagi perusahaan pelayaran yang mencapai volume tertentu. Siapa yang tidak mau? Perusahaan kami juga sering dapat bonus itu,” ujarnya. Indonesia adalah negara penuh anugerah terutama jika dikaitkan dengan sektor kelautan. Tidak mungkin semua lokasi diakses dengan pesawat terbang. Bani meyakini bahwa ketika infrastruktur laut memadai, bukan hanya urusan arus barang tetapi potensi pariwisata terbuka lebar. Wisatawan akan bingung memilih lokasi tujuan karena terlalu banyak tempat indah dan mudah serta murah untuk menggapainya. (gen/sof)