Bangun Sinergitas Bupati dan DPRD

Bangun Sinergitas Bupati dan DPRD

  Rabu, 6 April 2016 09:43
BERSAMA DPRD: Bupati Ketapang Martin Rantan SH, Wakil Bupati Drs Suprapto S, Ketua DPRD Budi Matheus SPd, Wakil Ketua DPRD Junaidi SP dan Jamhuri Amir SH, dalam pertumuan dengan TAPD dan fraksi di DPRD Kabupaten Ketapang, kemarin. ISTIMEWA

Berita Terkait

KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan SH dan Wakil Bupati (Wabup) Ketapang Drs Suprapto S, melakukan kunjungan untuk berdialog dengan DPRD Kabupaten Ketapang. Hal tersebut dilakukan Bupati bertujuan menjaga hubungan baik dan sinergitas antara esekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah lima tahun ke depan. 

Dalam paparannya, Bupati menyampaikan sedang melakukan penataan terhadap SKPD Kabupaten Ketapang. Untuk itu pihaknya saat ini sedang menyiapkan Raperda tentang SOPD. Tetapi, dia menambahkan, saat ini belum menaikkannya karena masih konsep atau drafnya sedang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi ke Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta dukungan kepada DPRD, agar ketika draf rapaerda disampaikan, segera dilakukan pembahasan secepatnya oleh DPRD. Harapan dia, pada APBD Perubahan sudah mulai menyesuaikan belanja, kemudian pada APBD Tahun Anggaran 2017 nanti, SOPD yang baru sudah ada plot anggaran  pembiayaan pada kegiatan 2017. “Ini sangat penting karena kalau terlambat akan molor lagi di tahun 2018,” kata Bupati.

Dengan demikian, harapan dia, paling tidak pada Januari 2017, mereka sudah bisa melakukan pelantikan terhadap pejabat-pejabat eselon II atau pun pimpinan SKPD yang baru, sesuai dengan SOTK Kabupaten Ketapang. Bupati yang diusung dari jalur independen tersebut menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah Bupati dan DPRD. “Dinamika politik usai pilkada kita tingalkan, dengan memasuki era baru kita bersinergis bersifat kemitraan,” ajak mantan anggota DPRD Kabupaten Ketapang tersebut.

Sementara Wabup Suprapto mengharapkan agar hubungan yang harmonis antara legeslatif dan eksekutif akan berlangsung terus hingga lima tahun ke depan. Diibaratkan dia, apabila pemerintah daerah berhasil, maka nama DPRD akan baik, demikian juga Bupati selaku kepala daerah. “Tidak ada dusta di antara kita, karena kekompakan antara legeslatif dan esekutif merupakan satu kesatuan pemerintahan daerah,” ujar mantan birokrat tersebut.

Ketua DPRD Budi Matheus menjelaskan bahwa Bupati dan DPRD adalah penyelengara pemerintah daerah. Diingatkan dia jika undang-undang tidak menyebutkan oposisi dalam pemerintahan daerah. “Selama kampanye terjadi dinamika, itulah dunia politik. Tetapi semua itu selesai setelah pilkakada karena Bupati dan Wakil Bupati sudah terpilih,” kata Budi. 

Dia menyatakan, selaku Ketua DPRD, bersama seluruh anggota legislatif mendukung penuh kepemimpinan Bupati yang sah hasil pilkada, seperti diamanatkan undang-undang. Karena menurut dia, dalam penyelenggaran pemerintahan daerah diselenggarakan bersama-sama oleh Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD. Dia menyarankan agar sinergitas yang dibangun bersama ekesekutif atau birokrasi juga kepada masyarakat. “Masyarakat secara sistemnya memang memiliki fungsi kontrol yang mengingatkan kita apabila kita bekerja salah jadi kontrol itu juga penting “ kata Budi. (afi/ser)

Berita Terkait