Bakar Pohon Kepala Sekolah Ditipiring

Bakar Pohon Kepala Sekolah Ditipiring

  Sabtu, 20 January 2018 14:00
TIPIRING: Satpol PP Kota Pontianak saat menindak perusakan pohon di SMAN 3 Pontianak, Kamis (18/1).

Berita Terkait

PONTIANAK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak memberikan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) kepada Kepala SMAN 3 Pontianak Wartono. Ini dilakukan setelah pihak sekolah terbukti melakukan perusakan terhadap satu pohon di lahan fasilitas umum (fasum), depan sekolah, dengan cara dibakar.

Kasatpol PP Kota Pontianak Syarifah Adriana menceritakan, kejadian terjadi pada Kamis (18/1) siang. Awalnya pihak sekolah memang ingin memusnahkan sebatang pohon yang berada di depan sekolah. Anggapan pihak sekolah karena pohon itu masuk di wilayah sekolah dan ditanam sendiri maka apapun yang dilakukan sudah menjadi kewenangan sekolah.

"Alasan menebang memang untuk dimusnahkan karena menurut dia (pihak sekolah) menggangu, tapi sebenarnya kalau menurut saya tidak," kata Adriana saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (19/1). 

Adriana mengatakan, pihak sekolah lupa bahwa Pemkot memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum (Tibum). Dimana di dalamnya diatur bahwa pohon yang ada di wilayah Kota Pontianak tidak bisa sembarangan ditebang. Harus memiliki izin ke OPD terkait yakni Dinas PUPR.

"Nah kemarin itu pohonnya dibakar, lalu kami temui ternyata memang kepala sekolah mengakui dia yang menyuruh pesuruh sekolah untuk memusnahkan. Kesimpulannya akhirnya kami tipiring, kemarin sudah di BAP, nanti akan dilaksanakan sidangnya Rabu pekan depan," terangnya. 

Meski perda yang mengatur sudah sejak lama, pelanggaran semacam ini menurutnya masih saja bisa terjadi. Namun angkanya tidak terlalu tinggi. Tahun 2017 misalnya ada empat orang yang pernah ditipiring akibat kasus yang sama.

"Seandainya mereka pun menanam sendiri tapi kalau di fasum kan jadi milik Pemkot. Jadi memang supaya tidak terulang lagi mungkin kami akan kembali sosialisasikan perda ini ke sekolah-sekolah," imbuhnya.

Untuk prosedur penebangan pohon, pihak terkait memang terlebih dulu harus mengajukan ke Dinas PUPR. "Bahkan (jika dapat izin) bisa mereka (Dinas PUPR) bantu (untuk penebangan)," tutupnya.(bar)

 

Berita Terkait