Badan Pengelola Perbatasan; Urusan Wajib atau Pilihan

Badan Pengelola Perbatasan; Urusan Wajib atau Pilihan

  Selasa, 8 December 2015 08:13   1
Oleh: Serli, SSos, MM

Oleh: Serli, SSos, MM

Pengelolaan Pembangunan Kawasan Perbatasan sangat ngetrend dan menjadi fokus perbincangan hangat dan fokus perhatian oleh lembaga Kementrian maupun Non Kementrian sebagai perangkat Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus dan membangun urgensitas di Daerah dan atau Daerah Kawasan Perbatasan Negara, kata Serli, S. Sos.MM Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu.

Berawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khusus bidang pembangunan, hasil hasil Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi telah disampaikan dan dirumuskan oleh Lembaga Kementrian / non Kementrian sebagai Rencana Aksi Tahun Anggaran 2016 dan telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun 2016 dan Daftar Rencana Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017 sampai 20 tahun ke depan yang terakumulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Terumus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai perwujudan dari Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Kongruen yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantib dan linmas, dan sosial, dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 18 urusan yakni urusan tenaga kerja, KB sampai ke point 18 adalah urusan perpustakaan dan kearsipan. Untuk Urusan Pemerintahan Pilihan terumuskan dalam 8 urusan pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian dan transmigrasi.

Kalau disimak satu persatu Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan, tidak ditemukan Urusan Pembangunan Kawasan Perbatasan, hanya secara implisit sebagai Urusan Kongkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten / Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Maka menjadi jelas Pembangunan Kawasan Perbatasan merupakan fokus perhatian pembangunan untuk Kepentingan Strategis Nasional, sebagaimana diamatkan dalam Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sedangkan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota diwajibkan membentuk Badan Pengelola Pembangunan Perbatasan agar pembangunan yang terfokus di Kawasan Perbatasan dapat direncanakan, direalisasikan dan dimonitor secara terpadu dari Pusat sampai Daerah, hal ini memposisikan BPP Kabupaten sebagai Lembaga Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang kredibel dan akuntabel. Kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan, banyak permasalahan perbatasan yang tidak jelas penanganannnya.

Untuk memposisikan keberadaan Badan Pengelola Perbatasan membutuhkan perhatian serius dan komitmen antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam hal ini berhubungan dengan Tugas dan Fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola khusus Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara RI. Selayaknya dan seharusnya Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten diberikan penyerahan urusan pemerintahan, pelimpahan kewenangan dan penugasan yang lebih maksimal karena diatur tersendiri dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bukan sekedar Organisasi Perangkat Daerah yang hanya sebatas menyelesaikan tugas dan fungsinya dalam forum rapat koordinasi dan konsultasi, yang barangkali disejajarkan dengan SOPD Kabupaten lainnya sebagai penjabaran lebih lanjut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tulisan ini saya sampaikan terinspirasi setelah kami melakukan perjalanan kegiatan Sosek Malindo / JKK / KK Tingkat Negeri Sarawak dan Provinsi Kalimantan Barat di Miri. Untuk memacu percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan, adalah dengan menempatkan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten sebagai lembaga Organisasi Perangkat Daerah yang bekerja melaksanakan fungsi fungsi manajemen “ Planning, Organizing, Actuating, Controlling plus implementating pembangunan Kawasan Perbatasan. Dengan kata lain, BPP Kabupaten berfungsi lebih maksimal sebagai Organisasi Perangkat Daerah Bappedanya, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang khusus Kawasan Perbatasan yang berada di Kecamatan dan Desa yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga.

Pembangunan infrastruktur, fasilitas pemerintahan, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan dan lain lain pembangunan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak di Kawasan Perbatasan sudah sejak dulu dilaksanakan oleh Instansi Teknis. Seharusnya dengan terbentuknya BPP Kabupaten, semua yang berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, pemukiman, fasilitas umum pemerintahan dan kebutuhan dasar masyarakat ( basic need community ) berada pada Kawasan Perbatasan menjadi tugas dan fungsi BPP Kabupaten, dan lebih legal apabila dikuatkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat ( 3 ) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena Badan Pengelola Perbatasan yang mengurus Kawasan Perbatasan merupakan Urusan Kongkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015, menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannnya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Kongkuren lintas Daerah Provinsi atau Lintas Negara ( Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian untuk “ Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan” di Kawasan Perbatasan yang bertujuan menjadikan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada BPP sebagai Organisasi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai organ perencana dan pelaksana. Sehingga masyarakat Kawasan Perbatasan benar benar merasakan keberadaan BPP Kabupaten sebagai Organisasi Pemerintah yang mengatur dan mengurus kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.

 

 

*)Sekretaris BPP

Kabupaten Kapuas Hulu