Awasi Penggunaan ADD

Awasi Penggunaan ADD

  Senin, 21 March 2016 08:59
Hikmat Siregar

Berita Terkait

SEKRETARIS Jenderal (Sekjend) Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi (Gasak), Hikmat Siregar, mengingatkan mengenai besarnya dana yang dianggarkan untuk masing-masing desa, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Pasalnya, jika tidak dilakukan pengawasan, dia khawatir, bukan tidak mungkin kucuran Anggaran Dana Desa (ADD) hanya menjadi ladang korupsi.

"Masing-masing desa mendapatkan anggaran, bahkan lebih dari satu miliar. Jika tidak diawasi dalam penggunaannya, bisa jadi itu lahan subur untul korupsi di desa," katanya, kemarin (20/3) di Ketapang.

Selain melakukan pengawasan, menurut dia, perlu juga dilakukan pendampingan dan pemahaman untuk penggunaan dana yang ditujukan untuk membangun desa tersebut. "Lebih baik mencegah daripada menindak, makanya perlu pengawasan, pendampingan, dan pemahaman," jelasnya kepada wartawan.

Guna memberikan pemahaman sekaligus pendampingan, pihaknya akan menggelar diskusi publik dengan tema: Pencegahan Penyimpangan ADD-DD se Kabupaten Ketapang' pada bulan Mei mendatang. "Tujuannya untuk memberikan pencerahan agar ADD tidak disalahgunakan," ungkapnya.

Ia mengungkapkan bagaimana mereka banyak mendapat aduan dari masyarakat, terkait penyalahgunaan desa. Untuk memberikan pencerahan, pihaknya pun menggandeng narasumber terkait seperti Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ketapang, Kepala Kepolisian Resor Ketapang, serta Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang. "Peserta diskusi dari 248 kepala desa se-Ketapang," ujarnya.

Ia menggambarkan bagaimana dana desa yang dikucurkan untuk Ketapang mencapai ratusan miliar. "Dana desa ini jika dimanfaatkan dengan baik, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena masing-masing desa diberikan dana untuk membangun desa mereka," paparnya.

Kepada aparat penegak hukum, Hikmat meminta untuk tegas dalam menindak para pelaku pengguna anggaran ADD-DD yang menyimpang dan memproses segala bentuk laporan masyrakat, jika ada desa yang menyimpang dalam penggunaan anggarannya. "Harus ditindak tegas agar ada efek jera bagi pihak lainnya," pungkasnya. (afi)

Berita Terkait