Atap Pustu Bocor Sampai Kurangnya Petugas

Atap Pustu Bocor Sampai Kurangnya Petugas

  Senin, 28 March 2016 09:29
HEARING: Kepala Puskesmas bersama anggota Komisi I DPRD Singkawang belum lama ini menggelar dengar pendapat soal pelayanan kesehatan. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SINGKAWANG--Komisi I DPRD Singkawang menggelar dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Singkawang beserta Kepala Puskesmas jajarannya, Kamis (24/3) kemarin. Berbagai persoalan dibahas dan disampaikan ke wakil rakyat terutama pelayanan di masing-masing unit kerja.

Mulai dari persoalan dampak dicabutnya peraturan walikota terkait pengobatan gratis per 1 Januari 2016, hingga persoalan sarana dan prasarana puskesmas, Puskesmas pembantu (pustu), poskesdes, personil petugas kesehatan hingga bagi hasil jasa medis.

Dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Singkawang, Tambok Pardede. kepala puskesmas dan perwakilan kepala puskesmas diminta menyampaikan keluhannya. Awalnya malu-malu namun lama-lama kedengarannya agak memilukan.

Pertama terkait sarana dan prasarana. Misalkan saja bangunan Puskesmas Pembantu Condong yang masuk wilayah Puskesmas Singkawang Tengah. atapnya bocor kalau hujan maka airnya mengucur. Karena memang bangunannya sudah tua. Pihak puskesmas sudah mengajukan perbaikan.

Selain itu, sarana dan prasarana lainnya seperti ambulan yang dibutuhkan seperti Singkawang Utara dan Singkawang Selatan. Meski seperti Singkawang Selatan sudah ada namun kondisi tak maksimal. Namun akan teratasi pasalnya tahun ini Dinkes akan mengadakan untuk masing masing ambulan.

Selain itu juga seperti Puskesmas Naram, masih kurang tenaga dokter gigi dan tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana disampaikan salah satu perwakilannya Susanti. “Meski soal layanan poli gigi masih dilayani perawat gigi, namun kita butuh dokter,” katanya.

Para ujung tombak kesehatan di masyarakat ini juga menyampaikan kekhawatiran mereka kurangnya tenaga kesehatan, meski saat ini semua terisi oleh bidang PTT yang gajinya dibantu Kementerian Kesehatan, namun tidak menutup kemungkinan jika masa kontrak bidan PTT habis maka akan kekurangan tenaga kesehatan. Seperti di Pustu Sagatani misalkan diisi 5 orang bidan PTT, jika masa kontrak maka pihaknya akan kesulitan terkait masalah ini. Maka bisa jadi kosonglah petugas kesehatan jika tidak ada lagi bidan PTT.

Menanggapi persoalan di atas Plt Kepala Bidang Kesehatan dan Informasi, Hidayat, mengatakan untuk persoalan untuk bangunan pihaknya upayakan jika masih ada anggaran pemeliharaan akan digunakan. “Kalaupun tidak maka kita usulkan dalam APBD perubahan nantinya,”jelasnya.

Sedangkan untuk bidan PTT saat ini masih melaksanakan kontraknya, jika sudah habis nantinya pihaknya akan mencari solusi. “Pasalnya kita juga terbentur pada rekruitmen PNS dimana pemerintah pusat melakukan moratorium,” katanya. Jika pun akan merekrut tenaga honorer maka akan dilakukan tergantung kalkulasi kebutuhan anggaran. (har)

Berita Terkait