Aspek Forensik Dalam Investigasi Tindak Pidana

Aspek Forensik Dalam Investigasi Tindak Pidana

  Selasa, 9 February 2016 09:36   2,337

#Oleh: IPTU Helmiady, S.Si

Hukum di Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam dalam mengadili para tersangka pelaku kejahatan. Asas praduga tak bersalah hanya dijadikan slogan-slogan dan tertulis rapi dalam prinsip penegakan hukum. Seseorang yang baru saja berstatus saksi, lalu dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi dengan dalih mencari pengakuan. Cara interogasinya juga bermacam-macam, mulai yang hanya ellicciting (wawancara) biasa maupun hingga menjurus kekerasan. Tidak jarang seseorang dibuat tidak berdaya hingga terpaksa mengaku agar penganiayaan itu segera usai meskipun bukan ia pelakunya. Ditahan berhari-hari tanpa sebab yang jelas. Tindak tanduk seperti itu jelas melanggar kehormatan HAM setiap warga negara.

Sudahlah kita lupakan masa lalu, meskipun bagi orang yang menjadi korban tentu tidak akan mudah untuk melupakan. Berpijak dari ungkapan orang bijak, lupakan masa lalu dan melakukan lebih baik ke depan. Hukum Indonesia harus berubah dan kemudian perlahan menemukan titik terang. Poros utama dalam perubahan tersebut adalah dengan mengedepankan SCI (Scientific Crime Investigation). Pengungkapan kasus lewat aspek pembuktian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara metode, aplikasi dan hasil yang digunakan dalam maju di meja persidangan. Cara kontemporer seperti ini dalam supremasi hukum memberikan rasa adil dan ketenangan baik bagi korban, pelaku, serta aparat penegak hukum.

Ilmu investigasi forensik sangat berperan dalam memberikan penegakan hukum yang tidak terbantahkan. Seketika itu menjadi titik terang dan solusi tepat bagi hukum Indonesia. Menyibak sekilas makna forensik adalah mempelajari bahwa setiap sentuhan dan kontak sesuatu dengan lainnya, baik sesama manusia maupun manusia dengan materi lainnya akan meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri siapakah yang meninggalkan jejak tersebut. Setiap pelaku kejahatan serapi dan sedemikian rupa dia menyembunyikan kejahatannya pasti akan meninggalkan jejak, baik jejak fisik maupun baru-baru ini mengemuka yaitu jejak digital. Jejak fisik meliputi sidik jari, rambut, DNA, darah, cairan tubuh dll, sedangkan jejak digital dapat diperoleh dari telepon seluler, rekaman suara, video serta identitas pengguna cyber di dunia maya. Makna normatif tentang forensik ini yang kelak akan secara dinamis perkembangannya sesuai tuntutan zaman dan kemajuan era teknologi yang menjadi-jadi.

Keterangan seorang forensik cendekia memang sangat membantu tugas seorang penyidik dalam mengungkap suatu tindak kejahatan. Hal tersebut diatur dalam KUHAP dalam pasal 184, keterangan seorang ahli forensik dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dihadapan hakim. Selain itu di Undang-Undang No. 2 tentang POLRI diterangkan bahwa salah satu tupoksi Polri adalah salah satunya melakukan pemeriksaan forensik pada kasus yang ditangani. Mengenai hal teknis pemeriksaan laboratorium kriminalistik secara gamblang dan jelas tertulis dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 tahun 2009. Seorang petugas forensik memang idealnya harus dibekali dengan pengetahuan tentang sebuah disiplin ilmu, instrumentasi pemeriksaan yang sanggup memeriksa objek sampel /barang bukti serta memiliki analisis kriminalistik yang dalam. Bekerja secara independen bebas dari tekanan dari pihak manapun dan tendensi dari orang-orang yang berpengaruh.

Dinamisasi forensik pun menyentuh berbagai disiplin ilmu yang akan disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Otoritas forensik kepolisian di Indonesia terhimpun dalam Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) yang bernaung dibawah Badan Reserse dan Kriminal Polri (BARESKRIM). Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) forensik kepolisian Indonesia meliputi lima bidang pemeriksaan yaitu: (1) balistik dan metalurgi terdiri pemeriksaan senjata api/balisitk, bahan peledak, metalurgi. (2) fisika dan komputer meliputi pemeriksaan kasus kebakaran, kecelakaan lalu lintas, bangunan, jejak kaki, polygraph (deteksi kebohongan) dan barang bukti digital seperti video, suara, ponsel, cybercrime. (3) kimia dan biologi meliputi pemeriksaan serologi, DNA, pemalsuan produk, toksikologi dan pencemaran lingkungan. (4) narkoba meliputi pemeriksaan bahan-bahan dan prekursor narkotika, psikotropika, clandestein laboratory (laboratorium ilegal) dan (5) Dokumen dan Uang palsu menangani kasus pemalsuan dokumen, percetakan grafis, gravonomi (tanda tangan) dan uang palsu. Belum lagi yang kita pernah dengar ada istilah antropologi forensik, psikologi forensik, auditor forensik, dll membuktikan bahwa cabang ilmu forensik sangatlah luas. Ilmu forensik dan cabang-cabangnya memang dibutuhkan ketika ada kasus-kasus kejahatan dan tindak pidana.

Forensik memang jarang sekali muncul di permukaan. Kebanyakan seorang ahli forensik bekerja di balik layar. Aktor utamanya jelas ada di tangan penyidik, baik penyidik internal Polri maupun dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Keterangan dan hasil pemeriksaan forensik memang bukan satu-satunya cara dalam menuntaskan kasus hingga ke meja hijau. Tentu penyidik dapat mencari bahan keterangan dan petunjuk lain (second opinion) selama itu dapat berhubungan dan membantu proses penyelidikan dan penyidikan. Namun ketika selalu berprinsip mengedepankan sebuah pembuktian ilmiah, maka seharusnya akan melakukan pemeriksaan secara forensik dan laboratorium kriminalistik.

Indonesia memiliki berbagai ragam tindak aksi kejahatan. Mulai dari kasus yang sederhana hingga yang kompleks dengan berbagai kesulitan. Hal semacam ini akan menjadi pekerjaan rumah penyidik dalam mencari tersangka itu sendiri. Semisal kasus kejahatan yang pernah marak di media, yaitu penemuan mayat bocah dikardus di Kalideres dan pembunuhan ibu bersama anaknya di Cakung, penangkapan pelakunya dapat terungkap salah satunya adalah dengan pemeriksaan DNA pelaku yang ada di kaus kaki korban dan dari jejak sepatu pelaku yang tertinggal. Setelah mendapat hasil pemeriksaan forensik, kerja penyidik akan lebih mudah karena titik terang kasus semakin jelas. Justifikasi yang mengarah kepada tersangka semakin mengerucut, yang seiring waktu dengan pendalaman investigasi akan mengarah ke tersangka utama. Dalam kasus-kasus menonjol, kerja keras penyidik dan ahli forensik sebagai mitra kerja dituntut lebih. Bagaimana dengan waktu yang relatif singkat harus berupaya semaksimal mungkin mengungkap kasus yang sudah menjadi perhatian publik dan sudah muncul di berbagai media.

Masa depan penegakkan hukum Indonesia akan lebih baik dengan forensik sebagai ujung tombaknya. Memang parameter utama amannya suatu negara bukan dari kasus kejahatan yang diungkap, melainkan dari angka kriminalitas yang trend-nya terus menurun dari waktu ke waktu. Namun dalam kehidupan sebenarnya, kejahatan dan hukum memang tidak akan pernah berakhir dan selalu akan ada di setiap masanya. Akan ada jenis dan skala tingkat kejahatan baru yang akan tumbuh, maka dari itu dibutuhkan kinerja dan persiapan matang khususnya pada penyidik dalam menginvestigasi kasus tersebut. Begitu pula seorang ahli forensik, harus selalu mengembangkan diri baik dari pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman di lapangan. Fungsi kontrol dari berbagai pihak antara lain akademisi, pengacara dan masyarakat dapat dijadikan evaluasi dan masukan. Bagaimanapun hukum itu bersifat dinamis dan banyak jalan dalam penegakannya.

Pihak lain tentu akan mencari celah dalam mengoreksi hasil pemeriksaan dan penyidikan, namun selama masih berpegang dalam prosedur dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan itu akan memberikan hasil terbaik di persidangan. Misalnya dari pihak lawyer tersangka mengajukan praperadilan, penyidik seharusnya tidak perlu khawatir, tapi dengan catatan dari awal hingga proses administrasi penyidikan dan chain of study-nya tepat. Terakhir, harapan besar penulis adalah akan tumbuhnya forensic mindset bagi para aparatur penegak hukum sehingga tidak ada lagi kita mendengar istilah introgasi kejam, salah tangkap dan main hakim sendiri. Supremasi hukum harus tetap berdiri tegak dan adil serta forensik selalu menyertainya.

 

*)Anggota Puslabfor Polri

Mantan Ketua Forum Lingkar Pena Kalbar